Siapa dan tanggal berapakah partai politik tersebut dinyatakan bergabung dengan Republik Indonesia

Perbesar

Presiden RI ke-3 BJ Habibie saat melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa dan tokoh gerakan suluh kebangsaan di kediamannya, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Silaturahmi membahas kemajuan dan arah masa depan bangsa Indonesia. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Setelah pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR, 15 Agustus 1998, Presiden BJ Habibie membicarakan masalah Timor Timur dengan tokoh masyarakat Katolik setempat, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo. Dalam pertemuan itu dibahas terkait tuntutan penarikan pasukan dari wilayah Timtim dan adanya sekelompok pemuda dan mahasiswa yang meneriakkan referendum dan pemisahan dari Indonesia.

Alhasil, Habibie memutuskan rencana untuk memberikan otonomi luas berstatus khusus. Timtim diberi kewewenangan luas di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Sementara dalam urusan politik luar negeri, keamanan eksternal, moneter dan fiskal masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Jakarta.

Dalam buku Mr Crack dari Parepare karya A Makmur Makka disebutkan, saat usulan itu dibicarakan antara Indonesia, PBB, dan Portugal, digelar juga sidang Kabinet Paripurna Bidang Polkam untuk membahas alternatif lain jika usulan itu ditolak dan mereka memilih memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi.

Akhirnya untuk membahas persoalan ini, Indonesia, Portugal, dan PBB, kembali menggelar pertemuan di markas PBB New York, 16 Februari 1999. Ketiga pihak akhirnya sepakat menyerahkan persoalan ini kepada rakyat Timtim. Kemudian pada 12 Maret 1999, disepakati juga adanya jejak pendapat atas sponsor PBB untuk mengetahui keinginan rakyat Timtim. Kesepatan ini diumumkan oleh Kofi Annan, yang kala itu menjabat Sekjen PBB.

Langkah itu mendapat apresiasi Presiden Habibie dengan beberapa pertimbangan.

"Kalau kita menentukan caranya, ributlah. Karena itu, silakan. Boleh berbicara dengan diri sendiri, boleh bicara dengan bekas penjajah. Boleh dengan PBB. Mau bicara Australia silakan, tetapi tentukan sebelum pemilu," ujar Habibie kala itu di Istana Merdeka, Jakarta.

Bahkan Habibie mengaku bersyukur jika rakyat Timtim memilih untuk berpisah. Dengan begitu, masalah ini diharapkan dapat selesai dengan tuntas tanpa dipersoalkan lagi oleh dunia luar. "Biar kita tidak dihina," ujarnya.

Dalam jejak pendapat yang berlangsung pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur diberikan dua pertanyaan. Pertama, apakah menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau apakah menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Rakyat Timor Timur memilih opsi kedua. Dukungan itu disuarakan oleh 344.580 atau 78,50 persen dari total 438,968 suara. Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau 21,50 persen memilih opsi pertama.

Kemudian pada 26 Oktober 1999, Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menggantikan Habibie, menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi di Timor Timur. Selanjutnya pada 30 Oktober 1999, Bendera Merah Putih diturunkan dari Timor Timur dalam upacara yang sangat sederhana.

Dan pada 20 Mei 2002, provinsi ke-27 Indonesia itu akhirnya lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi dan memperoleh status resminya sebagai negara anggota PBB.

Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Timur memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai "balas budi" atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat jejak pendapat.

Selain itu, juga diubah nama resminya dari Timor Timur menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resminya.

Di Timor-Timur muncul 3 parpol besar yang memanfaatkan kebebasan yangdiberikan pemerintah Portugal :1)Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor)yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkanTimor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal.2)Frente Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-FrontRevolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal –Komunis dan inginsegera merdeka.3)Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti- Ikatan DemokratikPopular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain ituterdapat dua Partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebutsaling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara.31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakanpartainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsike-27 Indonesia menanggapi positif karena takut kalau Timor jatuh ke komunis,tetapi juga Indonesia tidak menerima begitu saja. Keterlibatan Indonesia padaTimor terjadi setelah adanya permintaan dari pendukung proklamasi Balibo yangterdiri dari UDT bersama Apodeti, kota dan Trabalista. Keempat partai tersebutmeminta bergabung dengan Indonesia31 Des 1976, DPR Timor meminta agar Indonesia secepatnya menerima danmengesahkan rakyat dan wilayah Timor kedalam NKRI. Akhirnya Indonesiabersama AS menerapkan Operasi SerojaIndonesia mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1876 tentang pengesahan penyatuanTimor-Timur kedalam NKRI dan pembentukan daerah tingkat I Timor-Timur dandiperkuat oleh Tap MPR No, IV/MPR/1978. Timor-Timur secara resmi masukwilayah NKRI dan menjadi Provinsi ke 27Tetapi setelah wilayah tersebut masuk Indonesia menimbulkan banyakpermasalahan apalagi setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya USD.Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde BaruEkonomi :-Pembangunan Ekonomi berjalan baik (Indonesia menjadi negara swasembadapangan) sehingga penurunan angka kematian bayi-Karena terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi, akhirnya berdampak padabudaya korupsi bagi para pejabat (Distribusi hasil pembangunan danpemanfaatan dana untuk pembangunan-Tidak dibarengi kontrol yang efektif akhirnya dana tersebut disalahgunakan)-Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbentuknya akses dandistribusi yang merata akhirnya berdampak pada kesenjangan antara kota-desa,kaya-miskis, pertanian-industriPolitik :

-Pemerintah Orba bersifat otoriter (sentralitas) Otoriter dalam segala aspekkehidupan-Orba gagal berdemokrasi baik (golkar dianggap sebagai alat politik untukmencapai stabilitas yang diidnginkan, sedang 2 parpol lain hanya sebagai alatpendamping)-Pelanggaran HAM (peristiwa Pulau Buru, Malari, Tanjung Priuk, Marsinah,Tragedi Trisakti, dll.)

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document