Bagaimana kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada pangan

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Acara Round Table Discussion (RTD) dengan tema “Redesign kedaulatan pangan guna menjaga stabilitas pangan nasional dalam rangka ketahanan nasional” pada Kamis (28/4) di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt.IV.

Dalam paparan pengantar yang disampaikan Tenaga profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, saat ini kedaulatan pangan masih belum tercipta dengan baik. Maka dari itu,  diperlukan penataan ulang langkah strategis untuk menciptakan stabilitas ketahanan pangan yang mengarah kepada empat tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dengan lembaga dan institusi yang terkait dengan kedaulatan pangan.

Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. Mat Syukur, M.S. yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa sebagai bangsa yang besar, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. “Upaya khusus yang dapat  dilakukan dalam mencapai kedaulatan adalah kita harus bisa mengendalikan impor dan peningkatan  produksi pangan dengan membedah kembali struktur pasar yang berubah yang menyebabkan disparitas”, ucapnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F. Rina, berpendapat bahwa dalam mewujudkan swasembada pangan, wilayah perairan dapat dijadikan sebagai sumber pangan.  Salah satu cara untuk menjadikan wilayah perairan sebagai sumber pangan adalah dengan menghentikan illegal fishing. “Hentikan illegal fishing sehingga stok ikan kembali, sehingga dapat menyejahterakan nelayan dalam mengakses ikan serta tingkatkan konsumsi ikan”, ujarnya.

Dalam upaya mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun, Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Moh. Erwin Syafitri mengatakan bahwa TNI AD akan membantu petani mencapai pemenuhan pangan nasional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Presiden RI bersama dengan Kementerian Pertanian. Bantuan yang diberikan kepada petani dapat berupa penyediaan lahan, pupuk, benih, pengolahan (paska panen, paska penangkapan), distribusi, penetapan dan pengendalian harga, kebijakan importasi , penyiapan prasarana (nabati maupun hewani), irigasi, regulasi, kapal penangkapan ikan maupun pelabuhan serta penguasaan iptek (untuk mengatasi gangguan dari cuaca dan hama).

Selanjutnya, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa berdaulat pangan dapat diartikan kita berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang menjamin hak pangan masyarakat dalam menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dalam perwujudan kedaulatan pangan tersebut, sambung Ganjar, terdapat beberapa faktor yang menghambat kedaulatan pangan yaitu peralihan lahan pertanian, infrastruktur yang kurang menunjang, lambatnya penerapan teknologi, distribusi pupuk yang kurang lancar serta peredaran pupuk oplosan.

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Pengkaji Bidang IPTEK Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., turut hadir pula sebagai narasumber dan  empat orang penanggap yaitu Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, Staf Ahli Perum Bursa Logistik Agus Saifullah, Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas Andreas Maryoto dan Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Irjen Pol. (Purn) Drs. Erwin TPL Tobing.

Selain pembicara dan penanggap, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.