Meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis.

Pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan bagi sistem-sistem kesehatan di seluruh dunia. Kebutuhan akan fasilitas kesehatan untuk merawat orang yang terpapar meningkat seiring dengan bertambahnya kasus terkonfirmasi Covid-19 secara eksponensial. Permasalahan kesehatan juga diperparah dengan banyaknya rasa takut, misinformasi, dan pembatasan gerak yang mengganggu pemberian pelayanan kesehatan secara maksimal seperti yang dibutuhkan.

Saat kasus terkonfirmasi naik secara cepat, sistem kesehatan kewalahan dan orang tidak dapat mengakses layanan yang dibutuhkan. Akibatnya, tingkat kematian ikut meningkat. Pemerintah harus mengambil pilihan yang sulit untuk memastikan Covid-19 dan masalah kesehatan masyarakat yang mendesak dapat teratasi segera sambil tetap meminimalisasi risiko bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Sejak munculnya pandemi Covid-19 di berbagai negara, para ahli telah menyarankan masyarakat untuk disiplin menerapkan tindak pencegahan penularan seperti memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak setidaknya 1 meter, dan cuci tangan berkala. Tindak pencegahan atau lebih kita kenal sebagai protokol kesehatan punya peran penting untuk menekan laju penularan yang eksponensial atau melandaikan kurva seperti pada kurva yang telah banyak dibahas sebelumnya.

Masih ingat kurva diatas, kan? Tugas pemerintah dan masyarakat selama pandemi adalah untuk mencegah jumlah kasus tidak melewati kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan yang menyebabkan kewalahan dan banyak kasus tidak tertangani dengan baik karena kurangnya tempat tidur dan alat kesehatan penunjang.

Sayangnya, kekhawatiran tersebut mulai terjadi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Selain dari fasilitas alat kesehatan dan ketersediaan tempat tidur, masalah muncul justru karena banyak fasilitas kesehatan yang tutup sebab adanya penularan terhadap tenaga kesehatan bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan yang gugur karena virus ini.

Konsekuensinya, menurut juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halik Malik, fasilitas kesehatan dan tenaga medis harus mengantisipasi kasus yang tinggi dan terus bertambah. Rumah sakit terpaksa harus membatasi layanan karena tenaga kesehatan harus diistirahatkan, ada yang dirawat karena kelelahan maupun tertular, dan sebagian mengurangi jadwal karena meningkatnya beban pekerjaan di rumah sakit setempat.

Sampai tanggal 21 Agustus, terhitung 86 dokter meninggal karena Covid-19 di Indonesia. Penyumbang terbanyak dari gugurnya dokter di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur dengan persentase 30% dari total kematian tenaga medis atau 26 dokter, disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 13 dokter (15%), DKI Jakarta sebanyak 11 dokter (13%), lalu Jawa Tengah sebanyak 9 dokter (10%), sedangkan Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar urutan 4 dengan jumlah kematian 8 dokter atau sekitar 9% dari total kematian dokter di Indonesia.

Tren bergugurnya dokter karena Covid-19 telah terjadi sejak Maret yang saat itu mencapai sebanyak 11 dokter. Jumlah kematian dokter tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu bertambah sebanyak 30 kematian dokter. Padahal, dari aspek ketersediaan dokter, Indonesia hanya memiliki 4 dokter per 10 ribu penduduk. Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki hampir empat kali lipatnya, yakni 15 dokter per 10 ribu penduduk, Cina 18 dokter per 10 ribu penduduk, Singapura 23 dokter per 10 ribu penduduk, dan Korea Selatan 24 dokter per 10 ribu penduduk.

Kenyataan ini diperparah dengan tingkat kematian tenaga kesehatan akibat Covid-19 di Indonesia salah satu yang terburuk di dunia. Proporsi kematian tenaga kesehatan terhadap total kematian mencapai 2,4 persen. Bandingkan dengan Brazil dan Amerika Serikat, yang proporsi kematian tenaga kesehatannya ‘hanya’ 0,48 persen dan 0,37 persen.

Kasus angka kematian tenaga kesehatan menjadi hal yang penting diperhatikan karena jumlah kematian dokter di Indonesia akan mengakibatkan dampak besar bagi sistem kesehatan negara di masa depan apalagi jika tidak dikendalikan. Kasus ini adalah akibat dari tidak memadainya sistem kesehatan dan penanganan wabah di Indonesia. Seperti yang disinggung di awal, ketika kasus terkonfirmasi naik secara cepat sistem kesehatan di Indonesia kewalahan menangani pasien dengan keterbatasan fasilitas yang mengakibatkan dokter akan lebih banyak waktu menangani pasien dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini membuat tingkat risiko bagi tenaga kesehatan untuk tertular virus menjadi besar.

Berdasar analisis PandemicTalks, per 22 Agustus data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan RS Online mencatat bahwa tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk penanganan Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 41% dari total 40.553 tempat tidur, artinya telah terisi sebanyak 23.911 tempat tidur. Dengan rasio ketersediaan setiap 15 tempat tidur RS Covid-19 untuk 100.000 penduduk Indonesia.

Firdza Radiany dari PandemicTalks memperkirakan, jika Indonesia tidak ada upaya untuk menekan kasus aktif sampai di bawah 10% dan tetap konsisten di kisaran 30%-40%, maka dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan okupansi tiap provinsi akan semakin penuh. Sedangkan pakar matematika epidemiologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini, menyebut fenomena ini mengindikasikan tenaga medis dan sistem kesehatan “menjadi korban” pandemi yang diproyeksikan akan berlangsung lama.

Di Jawa Barat, berdasarkan data dari GTPP Covid-19 Provinsi Jawa Barat, dari 321 rumah sakit di Jawa Barat terdapat kenaikan hampir 2% keterisian tempat tidur isolasi dalam periode 15–22 Agustus. Menjadikan 1.532 tempat tidur isolasi atau 37.41% dari total kapasitas tempat tidur isolasi telah terpakai terhitung Sabtu (22/08).

Pemdaprov Jawa Barat telah menyiapkan berbagai skenario jika pasien inap untuk isolasi di rumah sakit membludak. Salah satunya dengan mengimbau pasien positif dengan gejala ringan untuk isolasi mandiri di rumah. Tak hanya mampu mengurangi tingkat okupansi di berbagai fasilitas kesehatan di Jabar, isolasi diri di rumah masing-masing dapat membantu mencegah penularan virus ke orang lain. ⁣⁣⁣⁣⁣

Telah dipahami bahwa Covid-19 juga bisa menyerang dan membunuh siapa saja tanpa memandang profesi. Namun, kita juga wajib tahu dan paham bahwa dokter adalah profesi yang rentan terpapar sekaligus profesi yang sangat berharga bagi pondasi sistem kesehatan saat ini dan selanjutnya. Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan untuk menangani pandemi lebih baik, di samping itu masyarakat harus sadar bahwa pandemi belum berakhir dan tetap menerapkan protokol secara ketat karena melawan virus ini bisa mulai dari diri sendiri.

Kominfo Samosir – (14/3)

Salah satu dari 10 program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Samosir, yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Tenaga Medis yang Handal. Dalam rangka mewujudkan program unggulan tersebut, Bupati Samosir melalui Plt Kadis Kesehatan menyampaikan usulan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 38 orang sesuai kebutuhan, seperti dokter umum, dokter gigi, tenaga gizi, bidan, perawat, dan analis tenaga laboratorium medik.

Usulan tersebut disampaikan langsung Plt. Kadis Kesehatan drg. STT Subarta Sagala pada saat mengikuti pertemuan penyusunan Formasi Penugasan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat di Bapelkes Kemenkes RI, di Cikarang Jawa Barat, Senin (14/3).

Setelah melewati proses diskusi, verifikasi dan validasi yang alot, dari 38 usulan yang disampaikan Pemkab Samosir, Kemenkes RI berkomitmen menambah 30 kuota tenaga kesehatan di Kabupaten Samosir, atau sebesar 79 persen dari total usulan.

Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes RI melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah. Peserta tim nusantara adalah mereka yang sudah melewati proses administrasi dan seleksi oleh Tim Kementerian Kesehatan dan pembiayaan nakes (gaji/tunjangan) dibiayai oleh anggaran Kementerian Kesehatan RI, dimana nakes tersebut akan mulai bekerja pada bulan april tahun ini.

Semoga dengan penambahan 30 tenaga kesehatan tersebut, membantu memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Samosir, sekaligus mewujudkan Visi Kabupaten Samosir yaitu terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat, sejahtera secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan.