Show
Perundingan Renville – KTN berusaha mendekatkan Indonesia dan Belanda untuk mencari penyelesaian persoalan-persoalan militer dan politik. Dalam masalah militer KTN akan mengambil inisiatif, sedangkan dalam masalah politik KTN hanya akan memberikan usul dan saran. Atas usul KTN tercapailah perundingan di atas kapal pengangkut pasukan Amerika Serikat yang bernama “USS Renville” yang berlabuh di teluk Jakarta. Pelaksanaan Perundingan RenvillePerundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan mencapai persetujuan yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut adalah Mr. Amis Syarifuddin, sedangkan ketua delegasi Belanda ialah seorang Indonesia yang memihak Belanda yang bernama R. Abdulkadir Widjojoatmodjo.  Keputusan Perundingan RenvillePerundingan Renville terutama menghasilkan keputusan yang menetapkan bahwa tentara RI harus ditarik mundur dari daerah yang diduduki Belanda. Keputusan perjanjian ini menyebabkan wilayah RI menjadi semakin sempit, yaitu terkurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Sebagai akibat perundingan Renville, kedudukan RI semakin sulit, karena Belanda menjalankan blokade ekonomi secara ketat terhadap Indonesia. Rakyat Indonesia tidak puas terhadap hasil perundingan ini, maka timbullah reaksi dari kalangan RI yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Meskipun perundingan Renville tersebut amat merugikan pihak Republik Indonesia, tetapi dengan itikad baik pemerintah mentaati ketentuan yang telah disetujui bersama. TNI terpaksa hijrah, mengosongkan dan meninggalkan daerah gerilya yang sangat luas. Daerah-daerah yang telah ditinggalkan oleh pasukan TNI itu disebut daerah-daerah “kantong”. Di Jawa Barat, Divisi Siliwangi dihijrahkan ke daerah Jawa tengah, di daerah Jawa Timur pasukan TNI dipindahkan ke daerah republik. Di sumatera pasukan TNI yang dihijrahkan hanyalah sedikit, mereka juga dipindahkan ke daerah Republik. Sebenarnya di kalangan prajurit merasa kecewa terhadap perintah hijrah itu, bahkan sebagian meminta berhenti sebagai protes, antara lain ialah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Sementara itu Belanda makin giat menjalankan politik adu domba, juga makin giat mendirikan negara-negara boneka, seperti Negeri Pasundan dengan Wali Negara R.A.A Wiranatakusumah. Negara Sumatera Timur dengan Wali Negara Dr. Tengku Mansyur. Negara Madura dengan Wali Negara R.A.A Cakraningrat, dan negara boneka yang lain. Baca juga: Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 dan isinya Belanda Melanggar Perundingan RenvilleBelanda memang benar-benar tidak dapat dipercaya, mereka tidak lagi mau mengakui perjanjian Renville. Selanjutnya Belanda melanggar persetujuan Renville dan melancarkan Agresi Militer yang kedua terhadap Republik Indonesia. Akibat tindakan Belanda tersebut banyak negara-negara lain yang mengutuk dan mengecam agresi yang dilancarkan. Negara-negara Asia dipelopori oleh Burma dan India, mengadakan Konferensi New Delhi. Konferensi negara-negara Asia ini mengutuk serangan Belanda terhadap RI. Selanjutnya India dan pakistan melarang pesawat terbang Belanda singgah di negerinya, sehingga Belanda mendapat tantangan hebat dari India dan Pakistan. Demikianlah sikap negara-negara Asia dalam membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Konferensi negara-negara Asia di New Delhi tersebut dihadiri pula oleh utusan dari beberapa negara Afrika dan Australia. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi yang kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBBDewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang-sidang untuk membicarakan masalah Indonesia. Wakil Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB antara lain ialah: Lembertus Nico Palar dan Mr. Ali Sastroamidjojo. Akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya adalah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan resolusi tersebut, UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan.
Perjanjian Renville - Isi Perjanjian Renville (Wikimedia Commons) Bagaimana isi Perjanjian Renville?Suara.com - Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih perlu dalam mendapatkan kedaulatan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu perjuangan untuk kedaulatan itu ditempuh melalui Perjanjian Renville. Bagaimana isi Perjanjian Renville? Indonesia masih harus berjuang dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaannya melalui beberapa proses perjanjian. Sebab saat itu Belanda masih melakukan agresi militer kepada Indonesia. Salah satu perjanjian tersebut adalah melakukan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Nama perjanjian ini diambil dari lokasinya. Kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Jakarta adalah lokasi Perjanjian Renville. Latar belakang penyebab Perjanjian Renville dibuat karena masih adanya sengketa antara pihak Indonesia dan Belanda setelah Perjanjian Linggarjati. Karena Perjanjian Linggarjati tidak menyelesaikan konflik, perjanjian Renville pun ditempuh. Pada perjanjian itu, dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifudin dan Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Baca Juga: Sejarah Pembentukan BPUPKI Isi Perjanjian Renville Perjanjian Renville membuat Belanda makin berkuasa atas wilayah yang luas sedangkan hal itu membuat Indonesia memiliki wilayah yang semakin sedikit dan merugikan bagi Indonesia. Berikut adalah hasil dari Perjanjian Renville memiliki beberapa isi sebagai berikut:
Dampak Perjanjian Renville Setelah ditandatangani Perjanjian Renville, wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda masih menguasai wilayah dengan hasil pangan dan sumber daya alam yang tinggi. Belanda masih terus mencegah masuknya makanan dan senjata pada wilayah perjanjian. Perjanjian Renville ini buruk dan merugikan bagi masyarakat Indonesia. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, TNI akhirnya melakukan perpindahan dari wilayah yang dikuasai sebelumnya salah satunya adalah ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat melakukan perpindahan ke Jawa Tengah. Peristiwa disebut Long March Siliwangi. Baca Juga: Sejarah Perjanjian Saragosa, Penyebab dan Isi Perjanjiannya Nah, seperti itulah sejarah latar belakang penyebab terjadinya Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville pun merugikan pihak Indonesia. Kontributor : Muhammad Zuhdi Hidayat
Perundingan Renville terutama menghasilkan keputusan yang menetapkan bahwa tentara RI harus ditarik mundur dari daerah yang diduduki Belanda. Keputusan perjanjian ini menyebabkan wilayah RI menjadi semakin sempit, yaitu terkurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda.Sebagai akibat perundingan Renville, kedudukan RI semakin sulit, karena Belanda menjalankan blokade ekonomi secara ketat terhadap Indonesia. Rakyat Indonesia tidak puas terhadap hasil perundingan ini, maka timbullah reaksi dari kalangan RI yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh Kabinet Hatta.Meskipun tidak setuju namaun tetap menaati , sebenarnya prajurit merasa kecewa terhadap perintah hijrah itu Belanda benar tidak percaya dan tidak mau mengikuti perjajian reville akhirnya dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya adalah sebagai berikut:1. Penghentian semua operasi militer oleh Belanda dan penghentian semua aktifitas gerilya oleh RI.2. Indonesia dan Belanda harus bekerja sama mengadakan perdamaian kembali.3. Pembebasan dengan segera tanpa syarat semua tahanan politik di dalam daerah Republik oleh Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948.4. Belanda harus memberi kesempatan kepada pembesar-pembesar Pemerintah Republik untuk kembali ke Yogyakarta.5. Mulai sekarang KTN diganti namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Commission for Indonesia atau UNC
Yaitu ada beberapa daerah yang tidak diakui sebagai wilayah indonesia ,, |
Mengapa perjanjian Renville menghasilkan keputusan yang membuat rakyat Indonesia tidak puas dan kecewa?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
