Apa keputusan yang dihasilkan dari sidang ppki ke-3

Presiden Indonesia Pertama Soekarno

puti aini yasmin Rabu, 19 Januari 2022 - 11:51:00 WIB

JAKARTA, iNews.id - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar tiga kali sidang. Pada setiap sidangnya melahirkan hasil keputusan. Apa saja?

Dikutip dari buku 'IPS Terpadu' terbitan Esis, PPKI menggelar sidang sebanyak tiga kali, yakni sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945, sidang kedua pada 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945.

BACA JUGA:
Tugas BPUPKI dan Sejarah Pembentukan dan Tujuannya Lengkap

Apa Saja Hasil Sidang PPKI 1 Sampai 3?

Hasil sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 adalah disahkan Rancangan Pembukaan UU Dasar Negara Indonesia, susunan pemerintahan dan pengesahan Batang Tubuh UU Dasar.

Hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 adalah pembentukan dua belas departemen dan empat menteri negara. Serta menetapkan pembagian wilayah republik Indonesia, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku.

Hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945 adalah pembahasan komite nasional indonesia (KNI) yang berfungsi sebagai DPR, partai nasional, hingga badan keamanan rakyat. Adapun, BKR mencakup bekas anggota PETA, Heiho, Keisatsutai (polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat.

Namun, pembentukan BKR menimbulkan pro kontra. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan isi sebagai berikut

"untuk memperkuat perasaan keamanan umum, diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat, Jakarta, 5 Oktober 1945"

Nah, jadi sudah jelaskan hasil sidang PPKI pertama sampai ketiga ada apa saja?

Editor : Puti Aini Yasmin

TAG : Buku Bersejarah sejarah ppki presiden soekarno sidang

Jakarta -

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI punya tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dulu. Berikut ini hasil sidang PPKI yang digelar sebanyak tiga kali setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

PPKI bukan satu-satunya organisasi yang pernah Indonesia miliki untuk persiapan kemerdekaan. Karena sebelumnya ada BPUPKI yang dibubarkan lebih dulu oleh Jepang. PPKI sendiri terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Saat awal terbentuknya, PPKI terdiri dari 21 orang anggota dan bertambah menjadi 27 orang. Dalam perjalanannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar tiga kali sidang.

Dilansir dari Kebudayaan.Kemdikbud, sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Selang sehari, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang keduanya. Dari tiga kali sidang menghasilkan sejumlah poin penting bagi Indonesia nih, detikers. Supaya kamu makin tahu sama hasil sidang PPKI, simak ulasan lengkapnya berikut ini yuk.

Hasil Sidang Pertama PPKI

Seperti yang udah kita singgung di atas tadi, detikers, bahwa sidang pertama PPKI ini berlangsung pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas dasar negara dan pemimpin negara. Ada beberapa poin penting dari sidang pertama, seperti:

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR

Hasil Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 membahas penyusunan pemerintah pusat dan daerah. Sidang ini juga melahirkan beberapa poin penting nih, detikers. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sund Kecil yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur.
Pembentukan Komite Nasional (daerah)
Dan menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan empat menteri agama

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Sidang ketiga sekaligus yang terakhir ini lebih fokus pada kelengkapan negara. Poin penting dari sidang ketiga PPKI meliputi:

Pembentukan Komite Nasional
Membentuk Partai Nasional Indonesia
Dan terakhir adalah Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Meskipun telah menetapkan Presiden dan Wakilnya pada sidang pertama, namun di tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa ke markas Pembela Tanah Air (PETA) di Rengasdengklok. Mereka menuntut agar pemerintah segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Tujuan Pembentukan PPKI

Pembentukan PPKI ini bukan tanpa alasan, detikers. Setelah pembubaran BPUPKI oleh Jepang, PPKI lah yang melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya. Yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, pembentukan PPKI juga bertujuan untuk membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia. Mulai dari penetapan dasar negara, hingga pembentukan lembaga negara.

Setelah memperoleh kemerdekaannya secara resmi, organisasi yang bernama lain Dokuritsu Junbi Inkai ini dibubarkan oleh pemerintah. Dan satu bulan pasca kemerdekaan, atau tepatnya pada tanggal 19 September 1945, Soekarno memberikan pidato singkatnya di Lapangan Ikad

Untuk memperoleh kemerdekaan seperti sekarang, Indonesia harus melalui perjalanan panjang dengan perjuangan yang nggak sederhana, detikers. Dengan terbentuknya PPKI pada masa itu, pemerintah dapat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita wajib untuk menjaga kemerdekaan yang telah pemerintah perjuangkan.

Nah, setelah membaca ulasan di atas, kamu makin tahu tentang hasil sidang PPKI, bukan?

Simak Video "Atlet Merah Putih, Waktunya Kembali Bangkit Mengukir Prestasi"

[Gambas:Video 20detik]
(erd/erd)

Suara.com - PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya, PPKI pernah menggelar beberapa sidang. Lantas apa hasil sidang PPKI tersebut?

Perlu diketahui, anggota awal PPKI hanya 21 orang. Jumlah anggota bertambah menjadi 27 orang. PPKI menggelar sidang sebanyak 3 kali, sehingga ada 3 hasil sidang PPKI yang perlu diketahui publik. Berikut adalah hasil sidang PPKI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Hasil Sidang PPKI Pertama

Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pertama antara lain:

Baca Juga: Kronologi Peristiwa Rengasdengklok

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Hasil Sidang PPKI Kedua

Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil senagai berikut:

Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi
Membentuk Komite Nasional (daerah)
Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Hasil sidang PPKI yang ketiga ialah sebagai berikut:

Pembentukan Komite Nasional
Membentuk Partai Nasional Indonesia
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

Proses Pembahasan Sidang

Baca Juga: Isi Perjanjian Renville dan Dampaknya bagi Indonesia

Sidang yang dilaksanakan pada Sabtu, 18 Agustus 1945 ini memiliki topik bahasan mengenai dasar negara dan pemimpin negara.

tirto.id - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan panitia yang bertugas menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia.

PPKI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan.

Dikutip dari buku Intelegensia Muslim dan Kuasa oleh Yudi Latif (2006:342), PPKI diisi oleh berbagai masyarakat Indonesia yang mengusung asas kedaerahan. Hal tersebut, tentunya berlawanan dengan ideologi yang dibawa BPUPKI.

Anggota PPKI berjumlah sebanyak 21 orang yang terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari penduduk Cina.

Dikutip dari laman Kebudayaan Kemendikbud, Gunseikan Mayor Jenderal Yammoto menjelaskan bahwa yang memilih anggota PPKI adalah penguasa tertinggi Angkatan Perang Jepang di seluruh Asia Tenggara yaitu, Marsekal Terauchi.

Dalam tugasnya, PPKI berhasil menjalankan sidang sebanyak tiga kali, yaitu sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sidang kedua pada 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga pada 22 Agustus 1945 yang akan mengubah bentuk PPKI menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) III

Setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya masih banyak permasalahan yang terjadi di tanah air.

Salah satu konflik yang menjadi masalah besar pada waktu itu adalah masalah disintegrasi. Konflik tersebut berupa adanya tindakan anarkis sporadis yang telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia sejak tahun 1942.

Selain itu, lembaga bentukan Jepang seperti PPKI harus diubah demi tercapainya persatuan.

PPKI kemudian melaksanakan sidang untuk ketiga kalinya sekaligus yang terakhir dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pada sidang tersebut, untuk pertama kalinya para kaum muda ikut berpartisipasi yang diwakili oleh Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana.

Ikut andilnya para golongan muda tersebut, ternyata sudah didahului dengan sebuah pertemuan setelah sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

Golongan muda bersama Sukarno dan Hatta melangsungkan pertemuan tersebut di Prapatan 10.

Dikutip dari buku Konflik di balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan oleh St Sularno dan Dorothea Rini Yunarti (2010:113), pertemuan di Prapatan 10 dipimpin oleh Adam Malik selaku perwakilan golongan muda.

Beberapa hal yang dibahas yaitu mengenai rencana pembentukan tentara Indonesia sebagai pengganti posisi Peta dan Heiho yang resmi dibubarkan pada tanggal 19-20 Agustus 1945.

Kemudian, ketika berlangsungnya sidang PPKI ketiga, Chairul Saleh bersama kedua temannnya bersikukuh untuk membawa dalih bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang.

Mereka juga memberikan saran, supaya PPKI melakukan tindakan pemutusan segala hubungan dengan Jepang dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia.

Pada awalnya, PPKI hanya memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia. Hal tersebut, kemudian menyebabkan golongam muda bereaksi. Akhirnya, Soekarno selaku pimpinan sidang PPKI mengusulkan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Dikutip dari laman SMA PGRI Karibung, sidang ketiga PPKI sekaligus pembubaran panitia tersebut selanjutnya berakhir dengan tiga keputusan sebagai berikut:

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas sebagai pembantu dan penasihat presiden

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mengimplementasikan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kepada kedaulatan rakyat

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara.