Soal Pilihan Ganda tentang pemerintahan daerah

Buku Guru PPKn 177 2 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing- masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. 3 3 Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 tiga fungsi. 3 Kelas X SMAMASMKMAK 178 1 Fungsi Layanan Servicing Function Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan kepercayaan, dan sebagainya. 2 Fungsi Pengaturan Regulating Function Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. 3 Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. 4 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan medebewind adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. 3 Buku Guru PPKn 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupatenkota meliputi beberapa hal berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penaggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. 5

a. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah. Cara pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah, sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 4 Kelas X SMAMASMKMAK 180

b. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. SKOR TOTAL 16

D. Penilaian Soal Uraian

Buku Guru PPKn 181 PROGRAM REMEDIAL Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 4. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan. PROGRAM PENGAYAAN Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 4. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

Soal PKn tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, provinsi dan jawabannya. Setelah terjadinya reformasi, seluruh daerah di Indonesia mempunyai hak otonomi, yaitu kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan undang-undang. Dalam hal ini, yang menjalankan otonomi daerah tersebut yaitu pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Berbicara tentang pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, kali ini kami akan membagikan lagi soal PKN yang membahas tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Namun, sebelum kita menuju pada soal tersebut, alangkah lebih baiknya kita tinjau dulu tentang perbedaan antara kabupaten, kota, dan provinsi. Siapa tahu, ada beberapa pembaca yang lupa atau jangan-jangan tidak tahu tentang pembagian daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintahan kabupaten atau kota adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan Pemerintah Kota dipimpin oleh walikota. Selanjutnya, yaitu provinsi. Provinsi adalah gabungan dari beberapa kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang gubernur. Di Indonesia, sekarang ini ada 33 provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke. Materi lengkap tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi lebih lengkap dapat anda lihat pada mata pelajaran PKN SD atau SMP. Untuk latihan soal ini, ada beberapa materi atau kompetensi yang diujikan, antara lain : 1) lembaga pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, 2) struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi, 3) susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.

Untuk jenis soal PKN yang kami sajikan ini kami bagi menjadi 3 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda sejumlah 20 soal, soal essay 10 soal, dan soal uraian 5 soal. Dengan adanya beberapa jenis soal ini, kami harap dapat digunakan untuk berbagai keperluan di sekolah, misalnya ulangan harian atau ujian akhir semester. Oya, jika anda menghendaki hanya jenis soal pilihan ganda, silahkan buka : 30 soal pilihan ganda sistem pemerintahan kabupaten, kota, provinsi + Jawaban

Tidak lupa dalam soal PKN ini juga telah kami lengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan soal. Ya semoga dapat membantu anda dalam menggunakan soal. Jika ada soal yang tidak jelas, atau kunci jawaban yang salah, anda dapat mengingatkan kami melalui kolom komentar. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal PKn Sistem pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi dan kunci jawaban. 1. Pemerintah daerah mewujudkan hak dan kewajiban nya ke dalam bentuk ... A. jadwal kunjungan B. rencana kerja C. perjalanan dinas D. rencana anggaran 2. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana.... A. pemerintah daerah B. pemerintah luar negeri C. pemerintah desa D. pemerintah negara 3. Wakil kepala dacrah disebut ... A. walikota B. wakil walikota C. gubernur D. wakil gubernur 4. Perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketertiban umum adalah ... A. TNI B. Polantas C. Satpol PP D. Hansip 5. Lembaga Teknis Daerah diangkat atas usul ... A. sekretaris walikota B. sekretaris presiden C. sekretaris negara D. sekretaris daerah 6. Dinas pekerjaan umum bertugas membangun ... A. rumah B. jembatan C. toko D. gedung 7. Selain gubernur, di pemerintahan provinsi terdapat juga ... A. DPRD B. MPR C. TNI D. ABRI 8. DPRD mempunyai hak, kecuali ... A. menyatakan pendapat B. angket C. interpelasi D. negosiasi 9. DPRD bertugas membuat perda bersama ... A. camat B. walikota C. gubernur D. presiden 10. DPRD wajib melaksanakan kehidupan ... A. demonstrasi B. demokrasi C. demolsi D. degradasi 11. Dalam tanda identitas diri tersebut tercantum tempat kita dilahirkan ... A. kabupaten/ kota B. rumah sakit C. bidan D. rumah bersalin 12. Setiap warga negara yang telah dewasa harus mempunyai tanda identitas diri, yaitu ... A. Kartu Tanda Penduduk B. Surat Izin Mengemudi C. Kartu Diskon D. Paspor 13. Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang ... A. Kepala Desa B. Bupati C. Gubernur D. Presiden 14. Kabupaten/kota merupakan daerah bagian langsung dari ... A. kota B. provinsi C. kecamatan D. kelurahan 15. Setiap kota dipimpin oleh walikota yang dibantu oleh seorang ... A. wakil keeamatan B. wakil desa C. wakil bupati D. wakil walikota 16. Indonesia merupakan negara yang luas yang dibagi ke dalam beberapa... A. kabupaten B. kota C. provinsi D. kelurahan 17. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki ... A. hak otonomi B. hak delegasi C. hak interpelasi D. hak isolasi

18. Gubernur bertanggung jawab kepada... A. presiden B. bupati C. menteri D. lurah 19. Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang ... A. camat B. walikota C. bupati D. gubernur 20. Anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya berjumlah ... A. 135 orang B. 100 orang C. 35 orang D. 65 orang

Soal Essay (Pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi)

1. Pemkot kependekan dari ... 2. Otonomi daerah adalah ... 3. Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu ... dan ... 4. Pilkada singkatan dari ... 5. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari berbagai ... 6. Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada ... 7. Satpol PP kepanjangannya adalah ... 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan ... 9. Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga memiliki ... 10. Kewajiban DPRD adalah mempertahankan dan memelihara kerukun ...

Soal Uraian (Pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi)

1. Tuliskan dua tugas dan wewenang DPRD! 2. Tuliskan perangkat daerah kabupaten/kota! 3. Tuliskan salah satu tugas dan wewenang Gubernur! 4. Tuliskan fungsi DPRD! 5. Tuliskan dua hak pemerintahan daerah! Jawaban Soal Essay 1. Pemerintah kota 2. kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 3. kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 4. Pemilihan Kepala Daerah 5. Partal Politik 6. kepala daerah 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. fungsinya 9. hak 10. Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Jawaban Soal Uraian

1. Tugas dan wewenang DPRD a. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan b. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah c. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah d. Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD e. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah. g. Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya h. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah i. Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda) j. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri 2. Perangkat daerah kabupaten/kota a. Sekretariat daerah b. Dinas daerah c. Sekretariat DPRD d. Polisi pamong praja e. Kelurahan f. Kecamatan g. Lembaga teknis daerah 3. Tugas dan wewenang Gubernur a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/ kota. b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota 4. fungsi DPRD a. pengawasan b. legislasi (menyusun peraturan daerah); c. anggaran 5. hak pemerintahan daerah a. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan b. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah c. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya d. Mengelola pegawai daerah. e. Memilih pemimpin daerah.

Buka Juga :

1. 30 soal pilihan ganda sistem pemerintahan kabupaten, kota, provinsi + Jawaban
2. 40 Soal Pilgan Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan + Jawaban
3. 40 Soal PKN SD/ MI Kelas 4 dan Jawaban (Pilihan Ganda, Essay)

Jawaban Soal Pilihan Ganda 1 B 5 D 9 C 13 B 17 A 2 A 6 B 10 B 14 B 18 A 3 D 7 A 11 A 15 D 19 D 4 C 8 D 12 A 16 C 20 C

Demikian soal PKN SD tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi dan kunci jawabannya. Silahkan buka soal PKN SD lain. Kami sudah menyediakan link download soal, jika anda ingin mendownload soal PKN SD di atas.