JAKARTA - Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dimulai pada saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia menggantikan Ir. Soekarno. Era Orde Baru berlangsung lama, yaitu dari tahun 1966 hingga 1998. Show
Pancasila adalah dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Kemerdekaan Indonesia) pada sidang pengesahan UUD 1945. Hal ini juga tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. BACA JUGA: Begini Nilai-Nilai Persatuan Indonesia, Sila Ketiga Pancasila Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat tiga Penerapan Pancasila dalam periode yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pada masa Orde Baru. Lalu bagaimana Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru? Berikut ulasannya. BACA JUGA: Pancasila sebagai Satu Kesatuan yang Utuh Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru Mengutip dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Tim Ganesha Operation, pada masa Orde Baru Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya demokrasi ini hanya berupa gagasan dan belum ada penerapannya. Karena pada saat itu pemerintahan tidak memberikan kebebasan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Sehingga menimbulkan banyak penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut contoh penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa Orde Baru: - Adanya pembatasan hak politik rakyat. - Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. - Menjamurnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). - Adanya dwifungsi TNI dan Polri. - Lalu dengan adanya penyimpangan yang terjadi, Presiden memberlakukan beberapa metode yang akan digunakan untuk indoktrinasi Pancasila. Berikut metodenya: - Presiden membuat ketetapan untuk melakukan pengajaran P4 yaitu Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila di sekolah-sekolah - Presiden memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membantuk organisasi yang berasaskan Pancasila. - Presiden tidak memperbolehkan adanya kritik yang dianggap dapat menjadtuhkan stabilitas pemerintahan. Nah, demikian penjelasan Okezone mengenai Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru.
 Loading Preview Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR. Hegemoni Orde Baru yang kuat ternyata menjadi inspirasi bagi orangtua untuk memberi nama bagi anak-anak mereka. KOMPAS.com - Berakhirnya Orde Lama (Orla) pada 1966 sebagai pertanda dimulainya masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Masa pemerintahan Orba dipimpin oleh Suharto sebagai presiden Indonesia menggantikan Sukarno. Kehadiran masa Orba membuat arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Karena pada masa pada Orla terjadi banyak penyimpangan. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2019) karya Edi Rohani, pengalaman instabilitas politik dan kemerosotan ekonomi menjadi dalih bagi Suharto untuk memulihkan pasca gejolak politik menggunakan Pancasila. Ia menggunakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Suharto menggunakan istilah Demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan kuat, bahwa dirinya adalah seorang yang memegang teguh Pancasila. Baca juga: Siswa, Ini Contoh Penerapan Pancasila di Kehidupan Sehari-hari Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 , Presiden Suharto mengatakan, "Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila." Ia juga mengatakan bahwa Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama. Di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi. Pada masa tersebut juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang stabil. Di mana, stabilitas keamanan dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila.
Penyimpangan konstitusi adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan isi / materi dari konstitusi yang berlaku disuatu negara. Menurut Paul B. Horton salah satu para ahli teori, penyimpangan yaitu penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Analisa kami terhadap penyimpangan konstitusi bahwa penyimpangan konstitusi suatu tindakan yang dilakukan seorang pejabat pemerintah, dimana tindakan itu bertentangan dengan isi aturan UUD 1945 yang berlaku di negara Indonesia. Jadi disimpulkan bahwa penyimpangan konstitusi itu merupakan tindakan seseorang atau kelompok pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Penyimpangan Yang Terjadi Pada Masa Orde BaruPada masa orde baru sempat mengalami beberapa penyimpangan terhadap konstitusi UUD 1945, penyimpangan yang terjadi pada masa itu diantaranya yaitu:
Pemutusan kekuasaan berada di tangan presiden mengakibakan banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan juga Nepotisme (KKN) yang semakin merajalela, ada kesenjangan sosial yang makin melebar, serta bertambahnya hutang luar negeri yang semakin membengkak, dan juga krisis multi dimensi terjadi di mana-mana. Lembaga-lembaga negara yang ada dikendalikan Presiden. Selain itu juga tidak adanya rencana suksesi ataupun penurunan kekuasaan presiden ke presiden yang selanjutnya. Hak-hak politik rakyat terhadap masa orde lama di batasi, hal ini sebagai salah satu pelanggaran hak warga negara. Hal tersebut bisa dilihat dengan jumlah partai politik yang dibatasi menjadi 3 (PPP, Golkar, PDIP). Sangat menyimpang dari hak serta kewajiban warga negara didalam UUD 1945. Baca Juga : Pangaruh Letak Geologis Indoensia pemilu hanya menjadi sarana dalam mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih dan menjadi presiden kembali. Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan kehadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel atau dihentikan penerbitan beritanya. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah dalam membenarkan tindakan – tindakannya. Pembangunan yang telah direncanakan serta dilakukan oleh pemerintah tidak dijalankan secara merata mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan di pusat pemerintahan dengan pembangunan di daerah lainnya. Hal ini disebabkan kekayaan yang diperoleh oleh daerah masing-masing semuanya di tarik ke pusat dan juga dipakai untuk pembangunan pusat. Disebabkan karena pembangunan yang tidak merata sehingga banyak pihak daerah yang merasa tidak puas dan juga berniat memisahkan diri dari NKRI. Contahnya seperti: Aceh, Papua, dan juga Timor Timur. Banyak terjadinya Kecemburuan sosial, antara lain seperti kecemburuan antara penduduk pribumi dengan para transmigran yang datang, hal ini diakibatkan para transmigran memperoleh tunjangan yang cukup besar dari pemerintah pada awal tahun (tahun pertama). Kesenjangan ekonomi semakin bertambah dengan terlihatnya perbedaan ekonomi ataupun pendapatan antara warga miskin dengan warga kaya. Terjadinya pelanggaran HAM (jenis – jenis pelanggaran HAM) pada masyarakat nonpribumi, terutama untuk warga Tionghoa. Karena semua warganegara berhak memperoleh jaminan perlindungan HAM. Pada saat itu keamanan mampu dilaksanakan akan tetapi dengan jalan menggunakan kekerasan, contohnya penembakan misterius, penculikan mahasiswa, aktifis, dan lain sebagainya. Baca Juga : Candi Yang Ada Di Jawa Timur Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sering di sebut dengan sistem orde baru di negara Indonesia. Masa orde baru yang berlangsung pada tahun sekitar 1966 – 1998. Dengan landasan orde baru yang menggantikan orde lama merujuk pada era pemerintahan Soekarno dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang telah dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Waktu yang berjangka lama ini, bentuk ekonomi di negara Indonesia jadi memiliki perkembangan yang maju dan juga cepat secara bersamaan dengan adanya kecurangan terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa kesenjangan ini, menjadikan rakyat semakin tertekan karena meningkatnya rakyat yang miskin semakin banyak serta rakyat yang kaya semakin melebar pesat. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde LamaMasa Demokrasi Terpimpin.Masa demokrasi terpimpin ini mulai diterapkan sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai tahun 1966, kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan kekacauan politik memunculkan ide demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini memberlakukan kembali UUD 1945, sehingga dijalankan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. pada masa ini bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, dan sistim permerintahannya adalah demokrasi. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin.
Penyimpangan Demokrasi Terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pemberontakan PKI, tepatnya pada 30 september 1965. yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Pemberontakan ini tentunya mengacaukan stabilitas politik. Sehingga banyak bermunculan tuntutan untuk membubarkan PKI, khususnya dari pihak mahasiswa. Tuntutan itu dikenal dengan TRITURA (tiga tuntutan rakyat), yaitu :
Untuk menstabilkan situasi politik pada waktu itu, maka presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, tepatnya pada tanggal 11 maret 1966, sehingga dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR (surat perintah sebelas maret). Kemudian, kekuasaan politik dipegang oleh Soeharto sampai beliau diangkat menjadi presiden. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde BaruDengan berakhirnya masa Orde Lama, maka lahirlah masa demokrasi Orde Baru. Seperti halnya pemerintahan sebelumnya, pemerintah Orde Baru pun banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan, seperti:
Baca Juga : Masa Transisi Menuju Orde Baru Sebab Jatuhnya Orde Baru
Kondisi politik yang tidak stabil menimbulkan semangat dalam diri masyarakat untuk melakukan perubahan. Reaksi yang muncul adalah dengan melakukan aksi demonstrasi terutama yang sering dilakukan oleh para mahasiswa. Aksi demonstrasi yang terus menerus akhirnya merembet ke masyarakat umum. Akhirnya setelah penantian yang cukup panjang berbagai aksi itu mencapai puncak di bulan Mei yang mengakibatkan kerusakan hebat, kekerasan, dan penjarahan yang menelan kerugian sangat besar. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto resmi mengundurkan diri yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Akibat-akibat dari Terjadinya Penyimpangan KonstitusiAdapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan UUD 1945, yaitu :
demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Penyimpangan Pada Orde Baru : Pengertian, Pelaksanaan Demokras, Ciri, Pelaksanaan, Sebab dan Akibat Terjadinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya. |
Sebutkan penyimpangan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
