tirto.id - Pancasila dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh penyimpangan nilai pancasila yang terjadi. Apa saja? Berikut penjelasan selengkapnya.Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung sejumlah lima nilai pokok (tertulis dalam lima bunyi silanya). Dasar negara yang seharusnya dipegang teguh sebagai ideologi atau pedoman kehidupan bernegara ini ternyata bisa saja mengalami penyimpangan. Berdasarkan catatan Dewi Aniaty dan Aviani Santi dalam PPKn SMP (2009:3), diungkapkan bahwa Pancasila terbentuk atas nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan begitu, di dalamnya terkandung falsafah yang dijadikan pegangan, pedoman, serta petunjuk ketika bangsa Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari. Show Berikut ini bunyi Pancasila:
Contoh Penyimpangan Nilai PancasilaDalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi. Lima nilai Pancasila yang masing-masingnya menggambarkan sebuah cara hidup pada akhirnya tidak dijadikan pedoman karena faktor-faktor tertentu. Berikut ini contoh penyimpangannya: 1. Penyimpangan Sila Pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa” Munculnya gerakan radikal dari sebuah kelompok yang membonceng agama merupakan salah satu contohnya. Dari sini, mereka tidak menghargai keberagaman agama dan menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar di antara yang lain.2. Penyimpangan Sila Kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kasus penyimpangan tidak diperhatikan. Contohnya dapat dilihat dari kasus penggusuran rumah warga miskin dan tidak mendapatkan tindak lanjut atau bantuan. Dari sini, keadilan adab yang ditekankan tidak dijadikan pedoman hidup.3. Penyimpangan Sila Ketiga: “Persatuan Indonesia” Persatuan berarti menyatakan diri sebagai bagian dari negara Indonesia. Dalam kasus penyimpangan, terdapat Organisasi Papuan Merdeka (OPM) yang masih ada hingga sekarang. Mereka ingin memisahkan daerah Papua Barat dari NKRI dan merdeka sebagai negara sendiri.4. Penyimpangan Sila Keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” Musayawarah dijalankan untuk memecahkan masalah (mencapai sebuah kemufakatan). Akan tetapi, penyimpangan terjadi ketika pimpinan musyawarah lebih condong ke satu pihak. Dengan kata lain, contoh penyimpangan ada ketika salah satu pihak mengalami rugi akibat musyawarah yang tidak adil.5. Penyimpangan Sila Kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Adil ini hampir sama dengan bunyi sila kedua. Nilai yang berusaha ditekankan adalah seluruh warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh penyimpangan terjadi ketika hak seorang warga negara tidak diberikan, diskriminasi etnis, dan bentuk ketidakadilan lainnya.Penyebab Penyimpangan Nilai PancasilaMelihat kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, tentu permasalahan terdapat dalam diri seorang warga negara. Setidaknya, terdapat dua garis besar penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.Berdasarkan catatan Suyahman dalam Pengembangan Bahan Ajar PPKn (2021:171), terungkap bahwa faktor subjektif berasal dari sifat seseorang dalam menghadapi kenyataan. Pandangan dalam menghadapi kehidupan tersebut ternyata bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain dan berasal dari luar (faktor objektif). Berikut ini faktor objektif penyebab penyimpangan nilai Pancasila:
Dampak Penyimpangan Nilai PancasilaDalam menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara, penyimpangan nilai Pancasila ternyata memiliki dampak yang bisa saja terjadi. Berikut ini lima dampak yang dapat terjadi akibat penyimpangan Pancasila (Suyahman, 2021:172):
KOMPAS.com – Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto sebagai Presiden selama lebih dari 30 tahun (1968-1998). Kehadiran Orde Baru (Orba) membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia. Pancasila berhasil dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Namun, di balik perubahan tersebut, ternyata tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila pada era Orde Baru. Lalu, apa saja penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Baru? Baca juga: Sidang Umum IV MPRS 1966, Tonggak Lahirnya Orde Baru PenyimpanganIndoktrinasi PancasilaPada masa Orde Baru, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila secara murni sebagai bentuk kritik terhadap penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama. Pemerintah pun mencanangkan program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Pada dasarnya, pemerintah Orde Baru memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, implementasinya mengecewakan, bahkan terbilang menyimpang dari Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah Orde Baru dan dijadikan sebagai indoktrinasi oleh Presiden Soeharto guna melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa cara yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, sebagai berikut:
Baca juga: Pemberedelan Media Massa pada Masa Orde Baru Demokrasi SentralistikSelain itu, Presiden Soeharto juga melakukan penyelewengan dengan menerapkan demokrasi sentralistik, yakni demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Kemudian Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga setiap aturan harus sesuai dengan persetujuannya. Membentuk Departemen PeneranganPresiden Soeharto melemahkan beberapa aspek demokrasi, terutama pers karena dinilai dapat menjatuhkan kekuasaannya. Untuk menjalankan misinya itu, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga yang berfungsi mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah. Selain itu, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila paling parah pada era Orde Baru adalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Baca juga: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Pengertian, Pencegahan dan Sanksi Pemberedelan persMasa kepemimpinan Presiden Soeharto memang banyak menuai kontroversi dari masyarakat, salah satunya kebijakan Fusi Parpol (penggabungan partai politik). Alhasil, tidak sedikit pemberitaan di media yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru yang tidak mau menerima kritikan, pun memilih untuk memberedel banyak media massa. Tujuan pemberedelan pers adalah untuk menghalangi adanya berita kritis terhadap pemerintah. Soeharto melarang penerbitan beberapa media massa dan melarang mereka beroperasi selama dua pekan. Baca juga: Krisis Moneter Asia 1997: Penyebab, Dampak, dan Peran IMF Krisis moneterPuncak penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Baru adalah terjadinya krisis moneter 1997 yang diduga disebabkan oleh hot money bubble atau gelembung uang panas. Uang panas adalah dana yang dikelola secara untung-untungan dan mendapat hasil tinggi dalam waktu singkat. Makin besar gelembung, maka semakin banyak dana yang diperlukan. Kondisi ini lantas membuat perekonomian Indonesia anjlok dan memicu terjadinya protes besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Protes tersebut berujung pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya, BJ Habibie (1998-1999). Kesimpulannya, penyimpangan Pancasila pada Orde Baru adalah:
Referensi:
|
Sebutkan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan undang undang 1945
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
