Ist/Tribunnews.com
Diskusi Publik Institute for Indonesia Local Policy Studies bertajuk 'Generasi Milenial Bicara Orde Baru', yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah dua puluh tahun Orde Baru berlalu. Namun rezim Orde Baru masih menyisakan luka yang mendalam di hati sebagian besar rakyat Indonesia yang merasakan kehidupan di masa itu.
Praktek dan cara pengelolaan kebijakan negara yang terbukti keliru di masa Orde Baru bukan tidak mungkin terjadi di masa kini dan masa yang akan datang.
Untuk itu generasi milenial jangan mudah terlena dengan propaganda yang mengelu-elukan rezim Orde Baru, padahal berbeda dengan fakta sebenarnya.
Generasi milenial harus berpikir ke depan. Yakni mewujudkan demokrasi yang partisipatif serta mendorong terciptanya perekonomian yang berkeadilan.
Demikian poin inti Diskusi Publik Institute for Indonesia Local Policy Studies bertajuk 'Generasi Milenial Bicara Orde Baru', yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Respiratori Saddam Al Jihad mengatakan, pada masa Orde Baru, kebebasan menyampaikan pendapat dibatasi. Banyak aktivis politik dan budayawan yang hilang ataupun diculik karena mengkritik pemerintah.
"Namun, pada hari ini kita sebaiknya tidak lagi menyalahkan masa lalu. Tetapi yang terpenting adalah menemukan hal-hal baik dari pemerintahan masa orde lama, orde baru, masa reformasi hingga pemerintahan saat ini," jelas dia.
Baca: Membangun Engagement Perusahaan dengan SDM Milenial Melalui IPC Millennials Talk 2019
Saat ini, kata dia, bangsa lain sudah memikirkan bagaimana peradaban teknologi ke depan, tetapi Indonesia masih sibuk mendiskusikan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pada masa sekarang para pemuda harus siap melangkah maju demi membangun sumber daya manusia yang berkompeten. "Tidak lagi harus berpikir mundur ke belakang," tegas Saddam.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Irfan Ahmad Fauzi. Irfan menegaskan bahwa sisi kelam pemerintahan Orde Baru jangan lagi terulang di masa sekarang ini. Proses perkembangan bangsa ini harus terus berlanjut dan bergerak maju ke depan.
"Generasi milenial harus memiliki spirit pembangunan tanpa menghilangkan nilai–nilai kebangsaan. Perubahan harus terus berjalan, baik dari sisi kepemimpinan, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan lainnya," ungkapnya.
Praktik Orde Baru Masih Terjadi
Ketum PP KMHDI, I Kadek Andre Nuaba menyebut dampak dan implikasi dari masa Orde Baru masih dapat dirasakan hingga hari ini. Praktek-praktek Orde Baru masih saja terjadi karena sudah mengakar selama puluhan tahun.
"Salah satunya adalah korupsi yang dulu hanya dilakukan oleh para elite, namun sekarang sudah dilakukan oleh bawahan hingga ke desa-desa," jelas Kadek.
Saat ini yang harus dilakukan adalah mencari sintesis demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kaum milenial adalah kaum intelektual.
"Nilai-nilai Pancasila harus terus kita amalkan, bukan hanya dihafal. Kita harus menjaga martabat sebagai pemuda dan mahasiswa," beber dia.
Ketum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang menambahkan jika pada masa Orde Baru, korporasi asing mulai masuk dan menguasai alam kekayaan Indonesia. Sehingga masyarakat semakin melarat dan dijajah oleh para elite.
Pada rezim Orrde Baru, berkali-kali pemuda bergerak. Pergerakan ini tidak dapat dibendung pemerintah sehingga Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai kepala negara.
"Sekarang pengekangan kebebasan berekspresi di era Orde Baru tidak boleh terulang di masa sekarang dan ke depan. Kita sebagai generasi milenial harus mengubah pola demokrasi mobilitatif menjadi demokrasi yang partisipatif," pungkasnya.
KOMPAS.com - Orde Baru adalah rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung antara 1966-1998.
Orde Baru dikenal sebagai rezim yang otoriter dan militeristik, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan negara.
Selama era Orde Baru berjalan, diterapkan beberapa kebijakan politik, seperti di antaranya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Fusi Partai Politik (Parpol).
Kebijakan politik yang diterapkan tentu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia.
Lantas, apa dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan Orde Baru?
Baca juga: Keberhasilan yang Dicapai Orde Baru
Pemerintah bersifat sentralistik
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan lebih bersifat sentralistik, di mana segala sesuatu berpusat pada pemerintah.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan proses pembangunan.
Berkat sistem sentralistik ini, berbagai indikator pembangunan, seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan per kapita, nilai ekspor, dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil yang baik.
Hal ini dibuktikan dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah mencapai sekitar 7,7 persen per tahun.
Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Pemilu dilaksanakan
Pemilihan umum (pemilu) pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada 5 Juli 1971.
Pemilu ini diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966, yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada 6 Juli 1971.
Namun, Presiden Soeharto menyatakan pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.
Oleh sebab itu, MPRS menjadwal ulang pemilu, yang jatuh pada 5 Juli 1971.
Selama periode Orde Baru, tercatat bahwa pemilu dilaksanakan enam kali, yakni pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Baca juga: Pemilu Tahun 1997: Peserta, Pelaksanaan, dan Pemenang
Menstabilkan kondisi politik
Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai politik atau penyederhaan (penggabungan) partai pada 1973.
Tujuan fusi parpol adalah menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diberlakukannya kebijakan ini didorong oleh kondisi politik pada masa Orde Baru yang tidak stabil akibat sistem kepartaian.
Selain itu, partai politik pada era Orde Baru juga sangat banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai.
Oleh sebab itu, diterapkan kebijakan fusi parpol guna menciptakan stabilitas politik.
Baca juga: Sejarah ASEAN
Pembentukan ASEAN
Pada 8 Agustus 1967, berdiri sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang bernama ASEAN.
ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu:
- Indonesia
- Malaysia
- Filipina
- Singapura
- Thailand
- Brunei Darussalam
- Vietnam
- Laos
- Myanmya
- Kamboja
Selain menjadi anggota, Indonesia merupakan satu dari lima negara pendiri ASEAN.
Beberapa tujuan dibentuknya ASEAN adalah memelihara perdamaian dan stabilitas antarnegara, meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta memelihara kerja sama organisasi internasional dan regional.
Referensi:
- Hisyam, Muhammad. (2003). Krisis Masa Kini dan Keberhasilan Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Merdeka.com - Orde baru merupakan salah satu masa dimana kejayaan era pemerintahan presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan orde lama yaitu masa pemerintahan Ir. Soekarno.
Orde baru merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan PresidenRepublik Indonesia yang ke 2 atau Rezim Soeharto.
Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.
Orde baru sendiri sebenarnya memiliki pengertian yaitu sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun lamanya.
Masa Orde Baru (ORBA) ini dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana lengser semenjak mencuat peristiwa G 30 SPKI.
Orde baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30SPKI.
Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.
Awal dari lahirnya orde baru sendiri adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).
Untuk mengetahui secara rinci, berikut ini kami telah rangkum 4 tujuan orde baru serta kelebihan dan kekurangannya, yang dilansir dari theinsidemag.com
2 dari 4 halaman
Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari orde baru sendiri, ada baiknya kita juga mengetahui sebenarnya apa latar belakang dibentuknya orde baru sendiri. Orde baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain :
- Terjadinya Peristiwa G30S PKI
Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI.Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.
Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.
- Terbentuknya Front Pancasila
Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).
Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.
- Melemahnya Wibawa Soekarno
Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:1. Gagalnya Sidang Paripurna KabinetSidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.2. Gagal Mengadili Tokoh-Tokoh PKISalah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal.
- Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS
Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
Keempat di atas lah merupakan point-point mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.
3 dari 4 halaman
Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.
4 dari 4 halaman
Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru :· Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.· Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.· Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.· Angka pengangguran semakin menurun.· Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.· Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.· Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.· Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
· Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.
Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan antara lain :
· Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.· Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.· Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.· Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan· Banyak terjadi pelanggaran HAM.· Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.
· Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.
[raf]