Mengapa pasar apabila tidak dikelola dengan benar dapat memecah belah persatuan dan kesatuan

Jakarta - Pengamat Media Sosial dari Provetic, Iwan Setiawan, menilai perbuatan sindikat penyebar ujaran kebencian atau isu SARA dan hoax seperti grup Saracen, berakibat buruk bagi keutuhan negara. Hal tersebut didasari analisa Iwan yang melihat hate speech perorangan mampu memberi dampak pada masyarakat luas, apalagi jika dilakukan terorganisir seperti Saracen."Saya pikir (dampak perbuatan Saracen) akan bisa mengarah ke sana (membahayakan bangsa). Karena gini, kita lihat hate speech bisa dilakukan perorangan dan impactnya luas di media sosial. Sekarang bayangin kalau itu terorganisir," kata Iwan Setiawan kepada detikcom, Minggu (27/8/2017). Iwan mengatakan, menggiring opini melalui media sosial lebih gampang bila pendistribusian kontennya terorganisir.

"Yang mereka lakukan kan di media sosial kan bagaimana menggiring opini orang ya. Dengan konten yang terorganisir seperti itu, itu impactnya akan jauh lebih besar daripada konten (isu) yang dilemparkan perseorangan," jelas Iwan.

Iwan menduga Saracen bekerja secara profesional dalam mengolah isu SARA dan kebencian di media sosial. Salah satu contoh profesionalitas Saracen adalah mereka menggunakan target pasar dalam mendistribusikan konten-kontennya.

"Mereka kayanya tahu target market yang mereka tuju. Bahwa bahasa yang dipakai medos berbeda dengan bahasa umumnya dan mereka tahu (kontennya) untuk kelas sosial apa-apa saja. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan bahasa target market mereka agar bisa terpenetrasi dengan mudah," terang Iwan.

Iwan berpendapat, dalam kasus seperti Saracen, hal yang paling penting dalam proses penyidikan adalah mengetahui siapa penggerak mereka. "Kalau saya sendiri justru menunggu investigasi klien mereka, sebenarnya siapa, itu yang jauh lebih penting," ujar Iwan.

Terakhir Iwan mengimbau pada pihak-pihak yang mendistribusikan ujaran kebencian semacam Saracen untuk menghentikan sepak terjangnya karena dia khawatir hal tersebut akan merusak pola pikir generasi muda. Iwan menambahkan pendapatnya yaitu upaya memerangi konten hate speech dan hoax mulai terlihat tetapi kurang masif.

"Kita punya generasi muda banyak banget, jangan lah merusak mereka dengan konten-konten SARA ini. Sudah ada beberapa gerakaan di media sosial yang sudah mengedukasi (wraganet soal ujaran kebencian), tapi kurang masif. Cukup kewalahan juga menampung hoax ini," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyebut hoax berpotensi membuat 2 negara berperang. JK memberi contoh korban hoax adalah hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar.

"Ya tentu, jangankan ini, perang bisa terjadi karena hoax, yang terjadi antara Saudi dan Qatar kan hoax. Bayangkan bahayanya kalau orang main-main dengan begitu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

JK pun mengingatkan agar publik selalu melakukan konfirmasi terhadap isu yang menyebar. "Masyarakat itulah sulitnya masyarakat tidak punya kesempatan untuk recheck, belum tentu tahu nomor ajudan saya," kata JK sambil tersenyum.Sindikat Saracen memiliki grup di Facebook. Mereka memproduksi isu SARA yang disebar ke media sosial. Mereka juga kerap mengirim proposal kepada beberapa pihak terkait jasanya untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuasa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

(aud/dkp)

KUDUS – Masyarakat Kabupaten Kudus diminta dapat bergotong royong menangkal radikalisme dan paham-paham komunisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo pada pembinaan tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kudus 2021 di ruang rapat lantai IV Setda Kudus, Rabu (24/3/2021). Menurutnya, mencegah radikalisme bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga diperlukan peran serta masyarakat.

“Radikalisme dan paham-paham komunisme harus dapat kita deteksi dan kita tangkal sedini mungkin, agar tidak sampai merasuk ke dalam masyarakat, sehingga dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu, jiwa korsa antarmasyarakat dan aparat sangat diperlukan dalam rangka menjalin sinergi bersama,” jelasnya.

Salah satu cara untuk mencegahnya, lanjut Hartopo, masyarakat diminta jeli dan teliti setiap menerima informasi apapun yang berkembang, agar tidak mudah terprovokasi oleh segelintir golongan yang mempunyai niatan mengadu domba.

“Jangan mudah termakan oleh isu-isu SARA ataupun pemberitaan hoaks dan lainnya yang mempunyai tujuan memecah belah. Teliti dan jeli dalam menerima informasi yang beredar,” pesan Hartopo.

Karenanya, Hartopo mengajak rekan-rekan media dan Kominfo untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat, dengan memberikan pemberitaan yang mengajak untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan.

Penulis: Kontributor Kab Kudus
Editor: Di, Diskominfo Jateng

PONTIANAK, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Jenderal (Purn). Luhut Binsar Panjaitan serta Anggota Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Prof. DR. H. Mahfud MD, SH., S.U., menghadiri silaturahim dan apel kebangsaan pemilu damai di rumah radangk, pada hari jum'at (12/4).

Anggota Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Prof. DR. H. Mahfud MD, SH., S.U., mengingatkan pentingnya untuk terus menjaga persatuan dan kehamonisan bangsa Indonesia. Sebab dunia internasional mengakui jika tempat untuk belajar pluralisme terbaik adalah Indonesia.

"Karena diluar negeri, banyak antar suku terpecah karena isu-isu agama, namun hal tersebut tidak untuk Indonesia. Indonesia tidak pernah menjadikan isu agama untuk memecah antar saudaranya, itu yang harus kita banggakan. Mari kita syukuri, mensyukuri berarti merawat, Indonesia yang kita miliki dengan keberagaman inilah kita bisa maju bersama," ungkap Prof. DR. H. Mahfud MD, SH., S.U.

Dirinya pun mengajak seluruh elemem masyarakat tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. "Saya mengajak agar berdemokrasi yang sportif, dan boleh menentukan sikap apapun didalam demokrasi sejauh masih dalam koridor. Dan tidak melanggar hukum termasuk juga penyebaran berita hoaks," tegasnya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan berharap antar masyarakat Indonesia tidak berburuk sangka dan saling percaya. "Mari kita sama-sama memeriahkan pesta demokrasi kita dengan bersih jangan banyak berburuk sangka, kalau ada perbedaan disana-sini saya kira adalah proses demokrasi, tapi jangan buruk sangka. Kalau ada yang salah ya dibawa ke pengadilan, dihukum, tapi jangan seperti yang saya sampaikan tadi merusak semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita bina berpuluh-puluh tahun," tuturnya.

Ia pun berharap agar berita-berita bohong atau hoaks tidak kemudian ikut disebarkan oleh elit-elit dan agar ada pendewasaan dalam demokrasi. "Saya mengimbau elit-elit kita terutama mengurangi atau menghilangkan berita-berita hoaks biarlah berkampanye dengan baik dua belah pihak dan hasilkan suasana yang lebih dewasa baik untuk masa depan Republik Indonesia," terangnya.

Ia pun mengungkapkan jika pemilu nantinya tetap ditentukan oleh tangan rakyat. "Hasil menang kalah biarkan aja nanti rakyat yang menentukan, inikan pesta rakyat," ungkapnya.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengungkapkan bahwa Provinsi Kalbar sangat banyak etnis suku bangsa yang ada di provinsi ini dan kita bersama-sama harus merawat keberagamaan antar etnis dengan baik.

"Tujuan kita bernegara ini untuk kesejahteraan kita semuanya sebagai warga negara, kesejahteraan bisa dicapai kalo kita satukan tekad untuk bersama-sama guna membangun Kalbar dan Indonesia ini apapun yang kita buat agar kemajuan negara," ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.

Dirinya pun memberikan ruang bagi berbagai etnis yang ada di Kalbar untuk melaksanakan kegiatan budaya dan agamanya di Kalbar, namun kita saling menghormati antar etnis dan agama lainnya.

"Saya selaku Gubernur Kalbar memberikan ruang seluas-luasnya kepada etnis dan agama apapun di kalbar untuk melaksanakan kegiatan budaya dan keagamannya di Kalbar karena itu dilindungi oleh Undang-Undang. Jadi kalo ada hambatan apapun semuanya harus mau berkodinasi dengan kita (Pemerintah Provinsi)," ujarnya.


Oleh: (Rinto, S.Sos.)

Kaum muda diharapkan kritis terhadap upaya memecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa dan senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi ideologi dengan cara yang sangat halus dan kekinian. “Yang ingin merubah atau menggantikan Pancasila serta ingin memecah belah NKRI,” kata Bupati Indartato saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara ke- 69, Hari Ibu ke-89, dan Hari Nusantara yang diikuti anggota TNI/Polri, ASN, organisasi wanita, dan pelajar di halaman pendopo kabupaten, Selasa (19/12/2017).

Dewasa ini ketergantungan terhadap teknologi informasi telah membawa semua aspek kehidupan pada cara pandang kita terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Salah satunya ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa yang tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer. Tetapi sudah bersifat multidimensional dan berada di setiap lini kehidupan.

Menurut bupati, para generasi muda adalah pemimpin di masa mendatang, harus berperan dan bangga dengan ke-Indonesiaannya, serta harus hebat untuk diri dan bangsa, maupun negaranya. “Itulah bagian dari bentuk bela negara yang sesungguhnya di era kekinian,” ucap dia.

Terkait peringatan Hari Ibu, Indartato menjelaskan jika hal itu dilakukan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia, yang telah berjuang bersama sama kaum laki -laki dalam merebut kemerdekaan. Tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan menuju kemerdekaan indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. “Mengingatkan kaum muda akan tekad, persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa,” jelasnya. (arif/nasrul/tarmuji taher/danang/humaspacitan)