Komnas HAM adalah bagian dari upaya penegakan HAM di Indonesia yaitu upaya represif Apa yang dimaksud dengan upaya represif?

PROSES PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM

Sejak memperoleh kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk menegakkan dan menghormati HAM. Upaya ini dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Selain itu, pemerintah juga melakukan cara lain, yaitu membentuk lembaga – lembaga yang bertujuan melindungi HAM.

1.      Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Upaya preventif dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif bagi penegakan dan penghormatan HAM.upaya preventif dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut.

a.      Membentuk PERPU nasional tentang HAM, sebagai salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM. Beberapa peraturan nasional dan ratifikasi instrumen internasional yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1999
• Ratifikasi konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

b.      Membentuk lembaga HAM, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

c.       Melaksanakan pendidikan HAM kepada masyarakat.

d.      Menyosialisasikan pentingnya kontrol masyarakat terhadap upaya – upaya penegakan HAM.

e.      Mengubah paradigma aparat pemerintah dari penguasa menjadi pelayan masyarakat.

f.        Meningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya bentuk pelanggaran HAM dari pemerintah.

2.      Upaya Represif

Upaya represif merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM. Upaya ini dilakukan  setelah terjadinya pelanggaran terhadap HAM,  karena upaya represif merupakan penindakan pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti berikut:

• Memberikan pelayanan dan konsulatasi serta mendampingi dan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang menghadapi perkara HAM.
• Menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM.
• Proses penanganan HAM melalui Komnas HAM, pengadilan HAM, dan pengadilan HAM ad hoc.
• Melakukan pencarian data, informasi, dan fakta atas peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM.
• Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

3.      Pembentukan Kelembagaan HAM di Indonesia

Pembentukan kelembagaan HAM merupakan usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM. Berikut beberapa lembaga yang dibentuk dalam upaya penegakan HAM:

a.      Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993. Untuk memperkuat kedudukan Komnas HAM maka DPR dan pemerintah membentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada Bab VII pasal 75 – 99 tentang Komnas HAM.

Tujuan Pembentukan Komnas HAM

Berdasarkan pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 pembentukan Komnas HAM memiliki tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia  Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan.

Fungsi dan Wewenang Komnas HAM

Fungsi Komnas HAM diantaranya fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 berwenang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, dan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

·