Kelebihan dan kekurangan kebijakan moneter dan fiskal

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter rasanya sudah tak asing ditelinga sebagian masyarakat. Istilah tersebut sering diungkapkan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.

Namun, terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengerti atau membedakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Lalu, apa perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter?

Baca juga: Bank Sentral: Definisi, Tugas dan Tujuannya

Mengutip buku Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal (2011) karya Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro (2000) karya Nopirin, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Jenis Kebijakan Fiskal

Masih menurut Nopirin, berdasarkan sudut pandang ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap.

Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Baca juga: Di Saat seperti Ini Kebijakan Fiskal Perlu Jalan Duluan...

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Menurut Adiwarman (2008), tujuan kebijakan fiskal antara lain adalah sebagai berikut:

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu.

Meningkatkan Kesempatan Kerja

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya.

Dengan begitu tercipta tambahan lapangan pekerjaan, sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan maka dapat memberikan hal baik bagi masyarakat.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi. Salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Sebab pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

Kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan pendapatan terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

Kebijakan Moneter

Mengutip jurnal Statement Kebijaksanaan Moneter (2010) karya Teguh Sihono, kebijakan monter adalah kebijakan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memengaruhi kegiatan ekonomi.

Kebijakan moneter diatur oleh bank sentral. Artinya, kebijakan moneter di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.

Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat maupun siklus ekonomi yang melambat.

Berikut dua jenis kebijakan moneter:

Kebijakan Moneter ekspansif

Merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, contohnya adalah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan monter kontraktif

Merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, contohnya adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujudkan.

Kebijakan moneter penting untuk diterapkan karena berhubungan dengan adanya proposisi yang mengatakan bahwa peredaran uang memiliki hubungan yang erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor riil.

Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, akan dapat memengaruhi variabel-variabel ekonomi di sektor riil, seperti tingkat harga, investasi, dan produksi.

Baca juga: Rupiah Masih Loyo di Sesi Penutupan meski Ada Kebijakan Moneter Baru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

"Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (fiscal policy)."

Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal adalah pengeluaran pemerintah/belanja negara dan pajak.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayarkan pajak pada negara.

Sedangkan pengeluaran/belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran ini disusun di dalam APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara).

Kebijakan Fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

Menciptakan stabilitas perekonomian negara
Menciptakan pertumbuhan ekonomi negara
Memperluas lapangan pekerjaan
Menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan
Menstabilkan harga/mengatasi inflasi

Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3:

Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah; (1) membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, (2) membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan (3) membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya.
Kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran

Berikut adalah jenis kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran:

Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak usah meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit.
Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan penggolongannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

Kebijakan Fiskal Ekspansif: Adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak.

Kebijakan Fiskal Kontraktif: sebaliknya, kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi yang memanas (overheating) untuk menentukan permintaan.

Berikut instrumen - instrumen pada kebijakan fiskal:

Kebijakan Perpajakan: Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak.

Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah.

Kebijakan Pembiayaan Defisit: Merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara, namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi.

Kebijakan Utang Publik: Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang yang berasal dari sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi, atau SBN (Surat berharga negara), dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA, Bank Dunia, IMF, dan rekanan lainnya.

Budgeting: kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Anggaran yang dimiliki suatu negara berfungsi untuk menilai fluktuasi ekonomi..

Berikut kelebihan yang dimiliki oleh Kebijakan Fiskal:

Kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara.
Kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi-inflasi.
Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter.

Sementara, kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini:

Kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN.
Kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak.