Bolehkah akta cerai diambil orang lain?

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Syarat pengambilan Akta Cerai :a. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.b.Memperlihatkan identitas diri baik KTP/domisili ataupun SIM.c.Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).d.Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Surat Kuasa Asli bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).  Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung  14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Dispendukcapil Jember — Perolehan Akta Perceraian Bagi Pemeluk Agama Islam maupun agama lainnya ketika telah melakukan perceraian adalah wajib, untuk kepentingan kelengkapan dokumen kependudukan yang sah secara negara.

Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Adapun tata cara perceraian secara umum antara lain diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Bagi orang yang telah bercerai, perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama bagi pasangan muslim dan Pengadilan negeri bagi pasangan non muslim, dan hal tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pencatatan ini dilakukan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dispendukcapil) Jember selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah di wilayah kabupaten Jember.

Setelah melalui tahapan demi tahapan pencatatan sipil, kemudian diterbitkanlah akta perceraian sebagai dokumen kependudukan.

Jadi, setelah panitera Pengadilan Agama/Negeri atau Pengadilan Tinggi Agama/Negeri itu mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Cerai, Pegawai Pencatat Nikah/Cerai tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerai. Lalu selanjutnya, akta cerai itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitera.

Setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, demikian menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Jadi Akta Cerai yang dimaksud disebut juga Kutipan Akta Perceraian. Akta cerai dalam perceraian diberikan oleh panitera Pengadilan Agama/Negeri atau Pengadilan Tinggi Agama/Negeri kepada para pihak (masing-masing suami dan istri yang bercerai).

Cara Memperoleh Salinan Akta Cerai yang Hilang

Berkaitan mengenai cara memperoleh salinan akta cerai Anda yang hilang tanpa mengetahui nomor akta cerai. Perlu diketahui bahwa UU Adminduk dan perubahannya maupun peraturan perundang-undangan lain tidak menjelaskan mengenai penerbitan kembali Kutipan Akta Cerai yang hilang atau rusak atau cara memperoleh salinan akta cerai yang hilang.

Namun demikian, pemohon dapat meminta Dispendukcapil Jember untuk menerbitkan kutipan akta cerai yang baru tanpa perlu mengetahui nomor akta cerai yang hilang tersebut. Adapun persyaratan dan mekanisme pelayanan penerbitan kutipan kedua dan seterusnya, yakni:

Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil (dalam hal ini akta cerai) yang hilang atau rusak atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan / keluarga dapat diterbitkan kembali kutipan kedua dan seterusnya.

Dengan melengkapi Persyaratan berikut :

  • Foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
  • Foto copy Kartu Keluarga (“KK”) dan KTP Pemohon.
  • Surat laporan kehilangan dari kepolisian atau kutipan akta yang rusak.
  • Surat kuasa bermeterai 6000 apabila menguasakan.
  • Surat Nikah / Surat Cerai / Surat Kematian.
  • Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (“SBKRI”) /untuk prosedur ganti nama.
  • Foto copy KK dan KTP orang tua (Jika masih ada) / Foto copy akta kematian orang tua (Jika sudah tiada)
  • Keputusan pengadilan apabila ada perubahan akta.

Setelah melengkapi seluruh persyaratan tersebut, pemohon dapat langsung menuju Dispendukcapil Jember dengan mengurus melalui loket 8 atau 9 mengenai Pencatatan Sipil. [*]

Apakah pengambilan akta cerai bisa diwakilkan?

Syarat pengambilan Akta Cerai: Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Siapa yang bisa mengambil akta cerai?

Akta cerai yang sudah keluar bisa diambil baik oleh pihak yang bersangkutan atau juga bisa dikuasakan oleh orang lain jika berhalangan untuk mengambilnya sendiri. Pengambilan akta cerai tersebut bisa diwakilkan oleh orang lain seperti keluarga atau oleh kuasa hukum Anda ketika melakukan proses perceraian.

Syarat apa saja untuk mengambil akta cerai?

Syarat mengambil Akta Cerai:.
Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud..
Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya..
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Apakah ada denda jika telat mengambil akta cerai?

Berapakah denda untuk keterlambatan mengurus akta cerai ? Untuk denda keterlambatan akta cerai lebih dari 40 hari sampai dengan satu tahun, untuk WNI dikenakan biaya Rp 200 ribu. Sedangkan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun, denda yang harus dibayar sebesar Rp 300 ribu.