Bagaimana upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia brainly?

Cara pemerintah mengatasi kemiskinan yaitu :

  1. Membuka lapangan kerja.
  2. Meningkatkan kualitas pendidikan.
  3. Mendukung usaha mikro.
  4. Menjaga kestabilan harga barang pokok.
  5. Memberikan subsidi kepada masyarakat.
  6. Memberikan bantuan langsung.
  7. Mengembangkan balai latihan kerja.
  8. Mempermudah birokrasi investasi.

Langkah langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan?

Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yaitu:

  1. membuka lapangan pekerjaan.
  2. memfasilitasi usaha kecil.
  3. pemberian hak penggunaan tanah untuk orang yg miskin.

Apa kemiskinan ekstrim?

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Kapan kemiskinan di Indonesia dapat menghilang?

Pemerintah targetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia hilang pada 2024.

Apa yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia?

Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan.

Apakah program yang dapat mengatasi kemiskinan?

Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address).

Apakah pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan?

Keseriusan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari program kebijakan yang dibuat, pelaksanaan program yang tepat sasaran, dan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di Indonesia?

Jangan sampai cara mengatasi kemiskinan di Indonesia ini malah akan membuat masyarakat menjadi malas bekerja. Dan menggantungkan diri pada bantuan pemerintah tersebut. Memberikan dana alokasi umum (DAU) agar pemerintah daerah dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara umum.

Bagaimana program menanggulangi kemiskinan?

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin;

Apakah masalah kemiskinan di Indonesia?

Masalah Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang cukup komplek, karena mengakar pada berbagai sendi kehidupan yang tersebar dalam berbagai wilayah dengan sebab dan latar belakang yang berlainan.

Jakarta (17/2) -- Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional. 

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. 

Asdep Ade menyampaikan, salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. 

"Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024, yang diselenggarakan secara daring, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pada Kamis (11/2) silam.

Ade menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan. 

"Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," tuturnya.

Ade Rustama menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melalsanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. 

Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

"Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai," pungkas Ade.

Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19.

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

  • Menyempurnakan program perlindungan sosial

  • Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

  • Pemberdayaan masyarakat, dan

  • Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

  • Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
  • Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
  • Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Kembali ke atas