Sebutkan 5 contoh kasus yang bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional

Home/PPKN/Identifikasi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional

Questions and Answer Keys for Class 11 PPKN Curriculum 2013 Revised 2017 Independent Tasks 5.1 identification of politically nuanced cases that have the potential to paralyze national integration Page 151 Chapter 5 (Beware of Threats to the Position of the Unitary State of the Republic of Indonesia) ~ Assalamualikum semuanya, kembali lagi bersama laguasyik.com. Pada kali ini saya akan memberi tahu kalian semua tentang Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tugas Mandiri 5.1 identifikasi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional Halaman 151 Bab 5 (Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia) kepada para siswa/siswi yang melihat artikel ini. Yuk, kita langsung saja ke soal dan jawabannya. ~

Tugas Mandiri 5.1

Pada saat ini, sering sekali terjadi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut, coba kalian identifikasi kasus-kasus tersebut dan tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

No.	Jenis Kasus	Faktor Penyebab	Dampak Yang Muncul
1.	Bangkitnya Paham Komunisme	Kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Kemiskinan yang masih merajalela. Infrastruktur yang belum merata. Kesenjangan Ekonomi.	Menimbulkan keresahan diantara warga. Adanya kasus pembunuhan seperti yang baru-baru saja menimpa beberapa Ulama. Ancaman bagi Ideologi Pancasila.
2.	Konflik SARA	Kurangnya sikap tenggang rasa dan memahami keberagaman yang ada. Fanatisme dan pemahaman yang sempit. Mengedepankan Egoisme dan Paham Radikalisme.	Adanya ketegangan dan tindak kekerasan antar warga. Hilangnya rasa aman. Kerugian jiwa dan harta benda. Dapat menimbulkan konflik-konflik lainnya.
3.	Penurunan Paksa Pemerintah.	Pemerintah kurang pro terhadap rakyat dan lebih dominan bersikap kontra. Sikap Otoriter. Janji pemerintah ketika pemilu yang dingkari. Permasalahan dalam negeri yang tidak bisa diselesaikan pemerintah yang ada.	Sistem Pemerintahan yang menjadi semrawut. Dapat menimbulkan kerusuhan. Krisis Ekonomi. Disintegrasi Nasional.
4.	Isu-Isu Politik Berupa Hoax	Keinginan calon pejabat yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara yang salah. Ambisi yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Agenda dan niatan busuk yang dimiliki si calon pejabat.	Terpecahnya kesatuan dan persatuan masyarakat karena terpecah akibat isu-isu hoax. Pertikaian, perkelahian, bahkan pembunuhan. Hilangnya rasa aman dan tenteram.
5.	Terorisme	Kesukuan dan Separatisme. Kemiskinan dan Kesenjangan Globalisasi. Non Demokrasi. Pelanggaran Harkat dan Martabat Manusia. Radikalisme Paham Menyimpang.	Menimbulkan kecemasan dan rasa was-was bagi masyarakat. Mempengaruhi pertumbuhan psikologis bagi para penerus bangsa. Terancamnya pertahanan dan keamanan bangsa.
6.	Politik Oligarki	Kurangnya memahami asas Demokrasi yang dilakukan Indonesia. Rasa berkuasa dan sewenang-wenang dengan jabatan.	Hilangnya kesempatan orang yang berkompeten untuk memimpin. Terbukanya peluang tindak pidana korupsi. Merusak tata birokrasi di daerah. Menurunkan kualitas demokrasi.
7.	Gerakan Separatisme	Sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA Krisis ekonomi dan lambatnya pemulihan ekonomi. Lemahnya penegakan hukum dan HAM. Intervensi Internasional.	Terganggunya proses pembangunan. Banyaknya kerugian harta dan jiwa. Keresahan Sosial. Perpecahan Nasional yang menjadikan hilangnya kesatuan dan persatuan.
8.	KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)	Lemah peraturan pengatur mekanisme di tingkat lebih tinggi sebelum dilanjutkan ke yang ditingkat bawah. Sistem birokrasi yang teramat berbelit-belit. Kurangnya pemerintah yang berkompeten.	Ketidakadilan di berbagai bidang. Penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kesengsaraan pihak lain. Pelanggaran hak-hak warga negara. Kesenjangan Sosial.
9.	Pengklaiman Batas Wilayah Negara	Perbedaan cara pandang dalam menetapkan batas wilaya suatu negara. Keinginan untuk memiliki wilayah negara lain yang berpotensi baik secara ekonomi, maupun kestrategisan wilayah.	Perang antar negara. Hilangnya keharmonisan antar negara yang bersangkutan. Perasaan mencekam yang dirasakan masyarakat antar kedua negara.

Sekian Kunci Jawaban Dari Saya Tentang “Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tugas Mandiri 5.1 identifikasi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional Halaman 151 Bab 5 (Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia)”, Dan terima kasih sudah berkunjung blog yang sederhana. Semoga kunci jawaban ini bisa membantu kalian yang belum menjawab Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Tugas Mandiri 5.1 identifikasi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional Halaman 151 Bab 5 (Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jika ada kelebihan pada artikel ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan maupun salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan dan ada saran untuk kelebihan dan kekurangan selain ini bisa komen di kolom komentar.

Questions and Answer Key Grade 12 curriculum Indonesian Revised 2013 2018 Do you want to …

KOMPAS.com - Keutuhan atau integrasi nasional harus dijaga dari berbagai ancaman.

Salah satu ancaman terhadap integrasi nasional adalah ancaman terhadap integrasi di bidang politik.

Tahukah kamu apa saja ancaman terhadap integrasi politik? Bagaimana dengan contoh ancaman bidang politik di Indonesia? Simak penjelasan berikut ini!

Ancaman integrasi politik dari luar negeri

Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh negara lain dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia.

Bentuk ancaman nonmiliter berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara yang lebih lemah.

Negara yang berdaulat harus bisa mengelola negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

Contohnya, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih berusaha dikuasai oleh Belanda. Belanda melakukan serangan, blokade ekonomi, hingga membebani utang ke Indonesia.

Contoh ancaman politik dari luar negeri lainnya yakni selama Perang Dingin, Amerika Serikat selalu mencampuri urusan negara lain termasuk Indonesia.

Di Indonesia, diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman integrasi nasional berdimensi politik dari luar negeri.

Untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peran dari fungsi pertahanan nonmiliter.

Baca juga: Jenis-jenis Ancaman Terhadap Integrasi Nasional

Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa.

Pengerahan massa bisa memiliki agenda kudeta atau menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.

Contohnya politik berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) serta politik identitas yang sangat menguat pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017.

Diskriminasi SARA dan identitas dimanfaatkan untuk keuntungan politik semata. Padahal, politik SARA mengancam keutuhan keluarga, masyarakat, dan negara.

Bentuk ancaman integrasi bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).

Separatisme bisa menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata.

Baca juga: Ancaman Integrasi Nasional Bidang Politik

Pola perjuangan politik tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Maka dari itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer.

Contohnya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia sejak masa kemerdekaan.

Di era setelah Reformasi, ada Hizbut Tahrir, gerakan yang ingin menjadikan Indonesia negara Islam atau khilafah.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhirnya dibubarkan karena dianggap mengancam keutuhan NKRI.

Banyak pihak yang khawatir jika radikalisme dan ekstremisme dibiarkan, Indonesia akan porak poranda seperti halnya Afghanistan dan Suriah yang dikuasai kelompok Islam radikal.

Dengan demikian, ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar. Sebab mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.