Samarinda - Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila" menjadi tema Hari Kesaktian Pancasila 2021. Untuk tahun ini, upacara Hari Kesaktian Pancasila sudah dapat dilakukan secara langsung namun terbatas dan tentunya diikuti secara virtual dengan format yang lebih sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Usai melakukan Upacara Hari Kesaktian Pancasila bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi kembali mengikut upacara Hari Kesaktian Pancasila 2021 di tingkat pusat yang berlokasi di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam wawancara bersama awak media Hadi menegaskan bahwa warga negara Indonesia harus bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan bangsa Indonesia dengan berbagai suku dan budaya yang berragam. "Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara harus memiliki rasa kesatuan dan persatuan,"jelas Hadi. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga Hadi mengharapkan bahwa Ideologi Pancasila menjadi pemandu arah bagi bangsa Indonesia. (LA)
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang saat memberikan sambutan di acara Kuliah Umum dan Transfer Energi ?Pancasila dan Narasi Kebangsaan? di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Rabu (7/8/2019).
Pasalnya, terang Oesman, Pancasila bukanlah ideologi yang berasal dari luar negara ini. “Pancasila bukan ideologi impor. Pancasila dilahirkan oleh anak-anak muda Indonesia,” ucapnya.Hal itu dia sampaikan dalam sambutannya di acara Kuliah Umum dan Transfer Energi “Pancasila dan Narasi Kebangsaan” di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Rabu (7/8/2019). Baca juga: Soal Penanaman Pancasila, Wiranto Minta Kementerian Terapkan Total FootballOesman menambahkan, nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila Pancasila tersebut digali dari nilai asli Indonesia dan tidak melawan kodrat manusia. Lebih lanjut ia menegaskan Pancasila bukan hanya menjadi ideologi bangsa, tapi juga pemersatu bangsa.Buktinya, Oesman menjelaskan, masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua selama ini dapat hidup dengan tentram di bawah naungan Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu.“Itulah kekuatan besar dari sebuah ideologi bernama Pancasila. Dia menjadi pandangan hidup sekaligus pemersatu bangsa Indonesia,” ucap Oesman. Baca juga: Pancasila Bukan Ideologi Masa Lampau... Dia pun sangat menentang munculnya paham radikalisme yang mengancam kedudukan Pancasila.Untuk itu, menurutnya dibutuhkan acara-acara seperti yang dilakukan oleh Universitas Riau ini dalam rangka mencegah timbulnya paham radikalisme.Dia menilai, wilayah-wilayah lain harus mencontoh inisiatif tersebut. Pasalanya, sudah banyak contoh negara-negara yang sistemnya hancur karena dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu. “Berarti mereka ini kan sadar bahwa akan ada kehancuran bila mereka tidak mencegah dari sekarang. Ini yang harus saya apresiasi,” pungkasnya.
Husni Amriyanto Putra, DRS., M.SI, salah satu dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa bukan hanya telegram yang bisa digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme apapun medianya itu bisa saja dipergunakan pihak-pihak tertentu untuk mengembangkan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. “Tidak hanya telegram semua media bisa membahayakan, bahkan dulu sebelum ada media sosial seperti sekarang sudah ada beberapa pihak yang menyebarkan propaganda yang bertentangan. Kemudian dari itu, pemblokiran telegram merupakan cara yang kurang tepat untuk menindak lanjuti terhadap ancaman-ancaman keamanan suatu negara,” papar Husni. Husni menambahkan ada beberapa pendekatan yang dinilai bisa dilakukan dalam menanggapi pemblokiran tersebut. “Cara yang pertama sesuai dengan kaidah-kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dengan cara persuasif dan saling berdialog. Kedua Jika kita menjunjung tinggi terhadap hukum maka proses yang dilakukan adalah melalui pengadilan dan melihat apa yang sebenarnya menjadi persoalan, apakah penggunanya atau pembuat dari telegram itu sendiri,” ujar Husni saat di wawancarai BHP UMY di ruang dosen HI, pada Rabu (19/7) pagi. Husni menambahkan. “Permasalahan pemblokiran telegaram ini sebetulnya merupakan persoalan terkait dengan anti Pancasila. Sebaiknya pemerintah lebih memfokuskan bagaimana cara megatasi paham-paham yang bertolak belakang, serta meyakinkan bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang tepat untuk Indonesia,” jelasnya. Menurut Husni, persoalan yang dihadapi saat ini adalah rakyat sudah ragu terhadap pemerintahan. “Karena ada beberapa pihak yang tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Misalnya saja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi E-KTP sampai merugikan negara sebesar 2,3 Triliun. Padahal dia sering mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan yang didalamnya memiliki nilai-nilai luhur yang di junjung tinggi Indonesia, seperti pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Husni. Pemblokiran Telegram maupun media sosial lainnya yang disinyalir juga akan ditutup sebenarnya tidak perlu terjadi jika antara pemerintahan dan rakyat memiliki kepercayaan yang kuat. “Masyarakat perlu memiliki simpati tinggi terhadap pemimpin dan pemimpin itu sendiri tetap harus berusaha serius untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pada masyarakat. maka dari itu Pancasila sudah tepat dan final yang merupakan kesepakatan bangsa dan harus dijunjung tinggi serta ditegakkan oleh seluruh komponen bangsa,” tutup Husni.
Kamis , 12 May 2016, 22:43 WIB Pancasila Red: Fernan Rahadi REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ideologi Pancasila disebut sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi ini karena mencakup seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah, Prof Murod, mengatakan bangsa Indonesia wajib menerapkan dan terus mendalami falsafah Pancasila demi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, tenteram, damai, dan kuat. “Jadi kalau ada orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, maka mereka bukan WNI dan silakan keluar dari NKRI,” kata Murodi di Jakarta, dalam siaran persnya, Kamis (12/5). Murodi menjelaskan, ideologi Pancasila itu juga mencakup agama islam sebagai agama yang komprehensif dan mengandung ajaran yang sangat moderat serta rahmatan lil alamin. Artinya, islam itu tidak hanya membawa keberkahan kepada alam dan manusia saja, tapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan seperti binatang, tumbuhan, dan lain-lain, juga membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan. “Semua sudah tercakup. Jadi apalagi yang mau diganti? Semua sudah ada alam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Makanya saya mendorong agar generasi muda kita kembali belajar falsafah Pancasila demi membangun karakter manusia Indonesia yang baik dan bermartabat,” jelas Murodi. Terkait propaganda paham radikalisme dan terorisme, menurut Murodi, radikalisme itu sudah ada sejak manusia ada. Sekarang tugas bangsa Indonesia adalah menangkal gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam pandangannya, radikalisme dan terorisme itu terjadi akibat banyak faktor, tetapi dari banyak faktor itu, paling banyak persoalan ideologi agama. Dari situlah para penganut paham radikalisme dan terorisme itu tidak saja mengkafirkan dan menganggap orang yang tidak seagama sebagai musuh, bahkan yang seagama pun seringkali tetap dianggap musuh dan harus dimusnahkan. Menurut Murodi, upaya-upaya mengkafirkan itu sudah muncul sejak abad 7-8 masehi. Saat itu, terjadi konflik internal dan perebutan kekuasan di banyak negara yang menjadi akar munculnya radikalisme. Selain itu, tujuan mereka adalah menggulingkan kekuasaan politik, makanya gerakan radikal itu muncul di negara-negara islam, termasuk di Indonesia. “Mereka ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi islam. Itulah salahnya, mestinya yang harus diajarkan ke masyarakat adalah bahwa negara ini didirikan oleh para pahlawan yang berideologi Pancasila yang digali dari sumber-sumber agama itu sendiri,” tutur Murodi. Selain itu, Murodi menggarisbawahi tujuan kelompok radikal yang ingin mengganti NKRI menjadi khilafah. Ia justru mempertanyakan khilafah yang mana. Menurutnya, khilafah itu sudah habis dan sudah tidak ada. Khilafah itu sudah hancur pada abad ke-8 masehi, saat munculnya dinasti Bani Umayah. Tapi saat itu bukan khilafah, tapi kerajaan (mulk). Menurutnya, khilafah itu sebenarnya terjadi saat era sahabat nabi, Abubakar, Umar, Usman, dan Ali yang sistemnya demokrasi. Tapi setelah Muawiyyah, itu kerajaan monarki yang absolut. “Mau diganti yang mana? Khilafah sudah selesai, tidak ada lagi. Bahawa model-modelnya boleh ditiru. Karena modelnya yang baik seperti equality (kesamaan), justice (keadilan), dan kebebasan. Itu doktrin agama,” jelas Murodi. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (Wasekjen PBNU), Ishfah Abidal Aziz prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila harus dhidupkan lagi di kalangan anak muda. “Problemnya yang selama ini terjadi Pancasila hanya menjadi konsep yang hanya sekadar dihafalkan saja dari sila kesatu sampai kelima. Harusnya nilai-nilai Pancasila diamalkan dan diwujudkan di setiap nafas kehidupan bangsa Indonesia,” ujar pria yang biasa disapa Gus Ishfah ini. Selain itu, empat pilar kebangsaan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ini harus ditanamkan kembali kepada para generasi bangsa. Menurutnya, selama ini generasi muda enggan mengamalkan nila-nilai Pancasila akibat pengaruh dunia modern dan kebudayaan asing. Gus Ishfah menilai peran lembaga pendidikan sangat besar dalam membangun generasi Pancasila demi untuk membendung pengaruh paham radikalisme dan terorisme. Ia mengakui bahwa pelajaran mengenai keanekaragaman budaya nasional Indonesia yang merupakan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika di sekolah-sekolah sudah banyak berkurang secara drastis. Bahkan menurutnya, konten-konten buku ajar di sekolah-sekolah saat ini sudah masuk materi radikal dan materi anti Pancasila. “Mari kita lawan propaganda paham radikalisme dan terorisme mulai dari akar terbawah yang pendidikan. Kalau dunia pendidikan kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, Insya Allah kita akan terbebas dari pengaruh paham radikalisme dan terorisme,” kata Gus Ishfah.
|
Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat untuk bangsa Indonesia bagaimana tanggapan anda
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
