02 May 2019 Show
Category: AUDIT Penulis:
Perkembangan dunia saat ini menuntut pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bukan hanya untuk Perusahaan namun juga untuk pemerintahan. Praktik pelaporan laporan keuangan yang transparan dan mengacu pada standar akuntansi berbasis akrual yang dapat diperbandingkan secara internasional mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kerangka konseptual yang diatur dalam PP 71 tahun 2010 berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Peraturan lebih lanjut mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan bagan akun standar (BAS). Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan panduan standar akuntansi pemerintahan atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam masing-masing peraturan kepala daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) mengatur mengenai pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah meliputi: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. BAS dirinci sebagai berikut: a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun; b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. Kode akun terdiri atas: 1.akun 1 (satu) menunjukkan aset; 2.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; 3.akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; 4.akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; 5.akun 5 (lima) menunjukkan belanja; 6.akun 6 (enam) menunjukkan transfer; 7.akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; 8.akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan 9.akun 9 (sembilan) menunjukkan beban. Dengan ditetapkan kodifikasi BAS untuk seluruh unit baik di LKPD dan SKPD, maka meningkatkan daya banding penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan kedepannya laporan keuangan seluruh daerah dapat dilakukan konsolidasi agar Pemerintah Pusat dapat lebih efektif dan efisien dalam memantau laporan keuangan daerah. Sumber: Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.64 tahun 2013. (1) PERATURAN WALIKOTA PASURUANNOMOR 36 TAHUN 2014TENTANGSISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHKOTA PASURUANBAGAN AKUN STANDARA.PENGERTIANBagan akun standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkaittransaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalampelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,kodefikasi akun ini menggambarkan struktur laporan keuangan secaralengkap yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secaralengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan dalam pencatatan transaksipada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran padaneraca saldo, dan penyajian dalam laporan keuangan.BAS ini terdiri dari 9 Kode Akun, yaitu akun 1 (satu) menunjukkan aset;akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; akun 5 (lima) menunjukkanbelanja; akun 6 (enam) menunjukkan transfer; akun 7 (tujuh) menunjukkanpembiayaan; akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan akun 9(sembilan) menunjukkan beban. BAS dirinci dalam 5 level kode rekening(rincian obyek), yaitu level 1 (satu) menunjukkan kode akun; level 2 (dua)menunjukkan kode kelompok; level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; level 4(empat) menunjukkan kode obyek; dan level 5 (lima) menunjukkan koderincian obyek.Namun demikian untuk penyederhanaan dan kepraktisan dalam memahamidan menerapkan sistem dan prosedur akuntansi, dalam SAPD ini hanyadisajikan sampai dengan level 4 (obyek). Dengan demikian Rincian koderekening level 5 dan seterusnya mengikuti dan menyesuaikan denganperaturan kepala daerah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan lain yang berlaku.BAS merupakan tools untuk mengsinkronkan proses perencanaan,penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan terutama berguna(2) Pelaporan.B.SALDO NORMAL AKUNSaldo normal akun adalah saldo positif dari setiap akun yang mana jumlahkenaikan biasanya sama atau lebih besar daripada penurunan akuntersebut. Saldo normal akun dalam sistem akuntansi pemerintah daerahadalah sebagai berikut:KODENAMA AKUNSALDO NORMAL1ASETDEBET2KEWAJIBANKREDIT3EKUITASKREDIT4PENDAPATAN-LRAKREDIT5BELANJADEBET6TRANSFERDEBET7PEMBIAYAANDEBET8PENDAPATAN-LOKREDIT9BEBANDEBETC.BAGAN AKUN STANDARBagan Akun Standar sampai dengan level 4 yang digunakan dalam SistemAkuntansi Pemerintah Kota Pasuruan tersusun seperti dalam tabel berikut :(3) SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUANKODE AKUNNAMA AKUN1000ASET1100ASET LANCAR1110Kas1111Kas di Kas Daerah1112Kas di Bendahara Penerimaan1113Kas di Bendahara Pengeluaran1114Kas di BLUD1115Kas Lainnya1116Setara Kas1120Investasi Jangka Pendek1121Investasi dalam Saham1122Investasi dalam Deposito1123Investasi Dalam SUN1124Investasi Dalam SBI1125Investasi Dalam SPN1126Investasi Jangka Pendek BLUD1127Investasi Jangka Pendek Lainnya1130Piutang Pendapatan1131Piutang Pajak Daerah1132Piutang Retribusi1133Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1134Piutang Lain-lain PAD yang Sah1135Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan1137Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya1138Piutang Pendapatan Lainnya1140Piutang Lainnya1141Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang1142Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepadaEntitas Lainnya1143Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran1144Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah1145Uang Muka1146Panjar Kegiatan1150Penyisihan Piutang1151Penyisihan Piutang Pendapatan1152Penyisihan Piutang Lainnya1160Beban Dibayar Dimuka1161Beban Pegawai Dibayar Dimuka1162Beban Barang Dibayar Dimuka1163Beban Jasa Dibayar Dimuka1164Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka1165Beban Lainnya1170Persediaan1171Persediaan Bahan Pakai Habis1172Persediaan Bahan/Material(4) 1180Aset Untuk Dikonsolidasikan1181R/K SKPD1200INVESTASI JANGKA PANJANG1210Investasi Jangka Panjang Non Permanen1211Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya1212Investasi dalam Obligasi1213Investasi dalam Proyek Pembangunan1214Dana Bergulir1215Deposito Jangka Panjang1216Investasi Non Permanen Lainnya1220Investasi Jangka Panjang Permanen1221Penyertaan Modal Pemerintah Daerah1222Investasi Permanen Lainnya1300ASET TETAP1310Tanah1311Tanah Perkampungan1312Tanah Pertanian1313Tanah Perkebunan1314Kebun Campuran1315Hutan1316Kolam Ikan1317Danau/Rawa1318Tanah Tandus/Rusak1319Alang-alang dan Padang Rumput13110 Tanah Pengguna Lain13111 Tanah Untuk Bangunan Gedung13112 Tanah Pertambangan13113 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung1320Peralatan dan Mesin1321Alat-Alat Besar Darat1322Alat-Alat Besar Apung1323Alat-alat Bantu1324Alat Angkutan Darat Bermotor1325Alat Angkutan Darat Tak Bermotor1326Alat Angkut Apung Bermotor1327Alat Angkut Apung Tak Bermotor1328Alat Angkut Bermotor Udara1329Alat Bengkel Bermesin13210 Alat Bengkel Tak Bermesin13211 Alat Ukur13212 Alat Pengolahan13213 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan13214 Alat Kantor13215 Alat Rumah Tangga13216 Komputer(5) 13218 Alat Studio13219 Alat Komunikasi13220 Peralatan Pemancar13221 Alat Kedokteran13222 Alat Kesehatan13223 Unit-Unit Laboratorium13224 Alat Peraga/Praktek Sekolah13225 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir13226 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika13227 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan13228 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory(BATAM)13229 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup13230 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika13231 Senjata Api13232 Persenjataan Non Senjata Api13233 Senjata Sinar13234 Alat Keamanan dan Perlindungan1330Gedung dan Bangunan1331Bangunan Gedung Tempat Kerja1332Bangunan Gedung Tempat Tinggal1333Bangunan Menara1334Bangunan Bersejarah1335Tugu Peringatan1336Candi1337Monumen/Bangunan Bersejarah1338Tugu Titik Kontrol/Pasti1339Rambu-Rambu13310 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara1340Jalan, Irigasi, dan Jaringan1341Jalan1342Jembatan1343Bangunan Air Irigasi1344Bangunan Air Pasang Surut1345Bangunan Air Rawa1346Bangunan Pengaman Sungai dan PenanggulanganBencana Alam1347Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah1348Bangunan Air Bersih/Baku1349Bangunan Air Kotor13410 Bangunan Air13411 Instalasi Air Minum/Air Bersih13412 Instalasi Air Kotor13413 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik13414 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan13415 Instalasi Pembangkit Listrik13416 Instalasi Gardu Listrik13417 Instalasi Pertahanan13418 Instalasi Gas(6) 13420 Jaringan Air Minum13421 Jaringan Listrik13422 Jaringan Telepon13423 Jaringan Gas1350Aset Tetap Lainnya1351Buku1352Terbitan1353Barang-Barang Perpustakaan1354Barang Bercorak Kebudayaan1355Alat Olah Raga Lainnya1356Hewan1357Tanaman1358Aset Renovasi1360Konstruksi Dalam Pengerjaan1361Konstruksi Dalam Pengerjaan1370Akumulasi Penyusutan1371Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin1372Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan1373Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan1374Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya1400DANA CADANGAN1410Dana Cadangan1411Dana Cadangan1500ASET LAINNYA1510Tagihan Jangka Panjang1511Tagihan Penjualan Angsuran1512Tuntutan Ganti Kerugian Daerah1520Kemitraan dengan Pihak Ketiga1521Sewa1522Kerjasama Pemanfaatan1523Bangun guna serah1524Bangun serah guna1530Aset Tidak Berwujud1531Goodwill1532Lisensi dan frenchise1533Hak Cipta1534Paten1535Aset Tidat Berwujud Lainnya1536Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud1540Aset Lain-lain1541Aset Lain-lain2000KEWAJIBAN2100KEWAJIBAN JANGKA PENDEK2110Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)2111Utang Taspen(7) 2113Utang PPh Pusat2114Utang PPN Pusat2115Utang Taperum2116Utang Iuran Wajib Pegawai2117Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya2118Utang Jaminan2120Utang Bunga2121Utang Bunga kepada Pemerintah2122Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya2123Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD2124Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank2125Utang Bunga Obligasi2126Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya2127Utang Bunga Luar Negeri2130Bagian Lancar Utang Jangka Panjang2131Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan2132Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank2133Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat2134Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya2135Bagian Lancar Utang Pemerintah Kota/Kota2140Pendapatan Diterima Dimuka2141Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III2142Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III2143Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah2144Pendapatan Diterima Dimuka lainnya2150Utang Beban2151Utang Beban Pegawai2152Utang Beban Barang dan Jasa2153Utang Beban Bunga2154Utang Beban Subsidi2155Utang Beban Hibah2156Utang Beban Bantuan Sosial2157Utang Beban Transfer2158Utang Beban Lain-lain2160Utang Jangka Pendek Lainnya2161Utang Kelebihan Pembayaran PAD2162Utang Kelebihan Pembayaran Transfer2163Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yangSah2164Utang Jangka Pendek Lainnya2170Kewajiban untuk Dikonsolidasikan2171R/K PPKD2200KEWAJIBAN JANGKA PANJANG2210Utang Dalam Negeri2211Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan2212Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank2213Utang Dalam Negeri-Obligasi(8) 2215Utang Pemerintah Daerah Lainnya2216Utang Dalam Negeri Lainnya2220Utang Jangka Panjang Lainnya2221Utang Jangka Panjang Lainnya3000EKUITAS3100EKUITAS3110Ekuitas3111Ekuitas3120Surplus/Defisit LO3121Surplus/Defisit LO4000PENDAPATAN - LRA4100PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA4110Pendapatan Pajak Daerah - LRA4111Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA4112Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA4113Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA4114Pajak Air Permukaan - LRA4115Pajak Rokok - LRA4116Pajak Hotel - LRA4117Pajak Restoran - LRA4118Pajak Hiburan - LRA4119Pajak Reklame - LRA41110 Pajak Penerangan Jalan - LRA41111 Pajak Parkir - LRA41112 Pajak Air Tanah - LRA41113 Pajak Sarang Burung Walet - LRA41114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA41115 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA41116 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA4120Pendapatan Retribusi Daerah - LRA4121Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA4122Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA4123Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukdan Akta Catatan Sipil - LRA4124Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -LRA4125Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA4126Retribusi Pelayanan Pasar - LRA4127Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA4128Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA4129Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA41210 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA41211 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA41212 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA41213 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA41214 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA41215 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA(9) 41217 Retribusi Tempat Pelelangan - LRA41218 Retribusi Terminal - LRA41219 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA41220 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA41221 Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA41222 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA41223 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA41224 Retribusi Penyebrangan Air - LRA41225 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA41226 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA41227 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA41228 Retribusi Izin Gangguan - LRA41229 Retribusi Izin Trayek - LRA41230 Retribusi Izin Perikanan - LRA41231 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA41232 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) - LRA4130Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan - LRA4131Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD - LRA4132Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikNegara/BUMN - LRA4133Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikSwasta - LRA4140Lain-lain PAD Yang Sah - LRA4141Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA4142Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA4143Penerimaan Jasa Giro - LRA4144Pendapatan Bunga - LRA4145Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA4146Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA4147Pendapatan Denda atas Keterlambatan PelaksanaanPekerjaan - LRA4148Pendapatan Denda Pajak - LRA4149Pendapatan Denda Retribusi - LRA41410 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA41411 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA41412 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA41413 Pendapatan dari Pengembalian41414 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA41415 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA41416 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA41417 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA41418 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA41419 Pendapatan Zakat - LRA41420 Pendapatan BLUD - LRA41421 Hasil dari pengelolaan dana bergulir41422 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA(10) 4210Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA4211Bagi Hasil Pajak - LRA4212Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA4213Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA4214Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA4220Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA4221Dana Otonomi Khusus - LRA4222Dana Keistemewaan - LRA4223Dana Penyesuaian - LRA4230Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA4231Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA4232Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA4233Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA4240Bantuan Keuangan - LRA4241Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya- LRA4242Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota -LRA4243Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA4300LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA4310Pendapatan Hibah - LRA4311Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA4312Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA4313Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swastadalam Negeri - LRA4314Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan -LRA4320Dana Darurat - LRA4321Dana Darurat - LRA4330Pendapatan Lainnya - LRA4331Pendapatan Lainnya - LRA5000BELANJA5100BELANJA OPERASI5110Belanja Pegawai5111Belanja Gaji dan Tunjangan5112Belanja Tambahan Penghasilan PNS5113Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRDserta KDH/WKDH5114Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan5115Insentif Pemungutan Pajak Daerah5116Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5117Uang Lembur5120Belanja Barang dan Jasa5121Belanja Bahan Pakai Habis5122Belanja Bahan/Material5123Belanja Jasa Kantor5124Belanja Premi Asuransi5125Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5126Belanja Cetak dan Penggandaan5127Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir(11) 5129Belanja Sewa Alat Berat51210 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor51211 Belanja Makanan dan Minuman51212 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya51213 Belanja Pakaian Kerja51214 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu51215 Belanja Perjalanan Dinas51216 Belanja Perjalanan Pindah Tugas51217 Belanja Pemulangan Pegawai51218 Belanja Pemeliharaan51219 Belanja Jasa Konsultansi51220 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga51221 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga51222 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS51223 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan TeknisPNS51224 Belanja Honorarium Non Pegawai51225 Honorarium PNS51226 Honorarium Non PNS51227 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5130Belanja Bunga5131Bunga Utang Pinjaman5132Bunga Utang Obligasi5140Belanja Subsidi5141Belanja Subsidi5150Belanja Hibah5151Belanja Hibah kepada Pemerintah5152Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya5153Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD5154Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat5155Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan5156Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar5160Belanja Bantuan Sosial5161Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi SosialKemasyarakatan5162Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat5200BELANJA MODAL5210Belanja Modal Tanah5211Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan5212Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian5213Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan5214Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran5215Belanja Modal Pengadaan Hutan5216Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan5217Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa5218Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak5219Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan PadangRumput52110 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain(12) 52112 Belanja Modal Pengadaan Pertambangan52113 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan BukanGedung5220Belanja Modal Peralatan dan Mesin5221Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat5222Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung5223Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu5224Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor5225Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat TakBermotor5226Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor5227Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor5228Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara5229Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin52210 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin52211 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur52212 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan52213 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/AlatPenyimpan52214 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor52215 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga52216 Belanja Modal Pengadaan Komputer52217 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat52218 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio52219 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi52220 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar52221 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran52222 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan52223 Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium52224 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah52225 Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium KimiaNuklir52226 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika52227 Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / ProteksiLingkungan52228 Belanja Modal Pengadaan Radiation Aplication and NonDestructive Testing Laboratory (BATAM)52229 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium LingkunganHidup52230 Belanja Modal Pengadaan Peralatan LaboratoriumHidrodinamika52231 Belanja Modal Pengadaan Senjata Api52232 Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api52233 Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar52234 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan danPerlindungan5230Belanja Modal Gedung dan Bangunan5231Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja5232Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung TempatTinggal5233Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara5234Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah5235Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan5236Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi5237Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/BangunanBersejarah lainnya5238Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan5239Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti(13) 52311 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu LaluLintas Udara5240Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5241Belanja Modal Pengadaan Jalan5242Belanja Modal Pengadaan Jembatan5243Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi5244Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut5245Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa5246Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungaidan Penanggulangan Bencana Alam5247Belanja Modal Pengadaan Bangunan PengembanganSumber Air dan Air Tanah5248Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku5249Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor52410 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air52411 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih52412 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor52413 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah52414 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan BahanBangunan52415 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik52416 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik52417 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan52418 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas52419 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman52420 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum52421 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik52422 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon52423 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas5250Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5251Belanja Modal Pengadaan Buku5252Belanja Modal Pengadaan Terbitan5253Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan5254Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan5255Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya5256Belanja Modal Pengadaan Hewan5257Belanja Modal Pengadaan Tanaman5258Belanja Modal Pengadaan Aset Renovasi5300BELANJA TAK TERDUGA5310Belanja Tak Terduga5311Belanja Tak Terduga6000TRANSFER6100TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN6110Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah6111Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKota/Kota6120Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya6121Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya KepadaPemerintahan Kota/Kota/Desa6200TRANSFER BANTUAN KEUANGAN(14) 6211Bantuan Keuangan ke Propinsi6212Bantuan Keuangan ke Kota/Kota6220Transfer Bantuan Keuangan ke Desa6221Transfer Bantuan Keuangan ke Desa6230Transfer Bantuan Keuangan Lainnya6231Bantuan Keuangan kepada Partai politik6240Transfer Dana Otonomi Khusus6241Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota7000PEMBIAYAAN7100PENERIMAAN PEMBIAYAAN7110Penggunaan SiLPA7111Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya7120Pencairan Dana Cadangan7121Pencairan Dana Cadangan7130Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan7131Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan7140Pinjaman Dalam Negeri7141Pinjaman Dalam Negeri dari Bank7142Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan BukanBank7143Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah7144Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat7145Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya7146Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kota/Kota7150Penerimaan Kembali Piutang7151Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara7152Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah7153Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat7154Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah DaerahLainnya7155Penerimaan Kembali Piutang Lainnya7160Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya7161Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan7162Penarikan Dana Bergulir7163Pencairan Deposito Jangka Panjang7164Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya7170Pinjaman Luar Negeri7171Pinjaman Luar Negeri7180Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya7181Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya7200PENGELUARAN PEMBIAYAAN7210Pembentukan Dana Cadangan7211Pembentukan Dana Cadangan7220Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah7221Penyertaan Modal pada BUMN7222Penyertaan Modal pada BUMD7223Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta7230Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri(15) 7231Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank7232Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga KeuanganBukan Bank7233Pelunasan Obligasi Daerah7234Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat7235Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah ProvinsiLainnya7236Pembayaran Pokok Pinjaman kepada PemerintahKota/Kota7240Pemberian Pinjaman Daerah7241Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara7242Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah7243Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat7244Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah DaerahLainnya7250Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya7251Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan7252Pembentukan Dana Bergulir7253Pembentukan Deposito Jangka Panjang7254Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya7260Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri7261Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri7270Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya7271Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya7300SALDO ANGGARAN LEBIH7310Surplus/Defisit LRA7311Surplus/Defisit LRA7320Pembiayaan Netto7321Pembiayaan Netto7330SiLPA/SiKPA7331SiLPA/SiKPA7340Perubahan SAL7341Perubahan SAL8000PENDAPATAN - LO8100PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO8110Pendapatan Pajak Daerah - LO8111Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO8112Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO8113Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO8114Pajak Air Permukaan - LO8115Pajak Rokok - LO8116Pajak Hotel - LO8117Pajak Restoran - LO8118Pajak Hiburan - LO8119Pajak Reklame - LO81110 Pajak Penerangan Jalan - LO81111 Pajak Parkir - LO81112 Pajak Air Tanah - LO81113 Pajak Sarang Burung Walet - LO(16) 81115 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO81116 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO8120Pendapatan Retribusi Daerah - LO8121Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO8122Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO8123Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukdan Akta Catatan Sipil - LO8124Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -LO8125Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO8126Retribusi Pelayanan Pasar - LO8127Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO8128Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO8129Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO81210 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO81211 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO81212 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO81213 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO81214 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO81215 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO81216 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO81217 Retribusi Tempat Pelelangan - LO81218 Retribusi Terminal - LO81219 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO81220 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO81221 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO81222 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO81223 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO81224 Retribusi Penyebrangan Air - LO81225 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO81226 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO81227 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO81228 Retribusi Izin Gangguan - LO81229 Retribusi Izin Trayek - LO81230 Retribusi Izin Perikanan - LO81231 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO81232 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) - LO8130Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan - LO8131Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD - LO8132Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikPemerintah/BUMN - LO8133Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan MilikSwasta - LO8140Lain-lain PAD Yang Sah - LO8141Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO8142Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO8143Penerimaan Jasa Giro - LO8144Pendapatan Bunga - LO8145Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO8146Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO8147Pendapatan Denda atas Keterlambatan PelaksanaanPekerjaan - LO(17) 8149Pendapatan Denda Retribusi - LO81410 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO81411 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO81412 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO81413 Pendapatan dari Pengembalian -LO81414 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO81415 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO81416 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan - LO81417 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO81418 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO81419 Pendapatan Zakat - LO81420 Pendapatan BLUD - LO81421 Hasil dari pengelolaan dana bergulir81422 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO8200PENDAPATAN TRANSFER - LO8210Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO8211Bagi Hasil Pajak - LO8212Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO8213Dana Alokasi Umum (DAU) - LO8214Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO8220Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO8221Dana Otonomi Khusus - LO8222Dana Keistimewaan - LO8223Dana Penyesuaian - LO8230Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO8231Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO8232Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO8233Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO8240Bantuan Keuangan - LO8241Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya- LO8242Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO8243Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA8300LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO8310Pendapatan Hibah - LO8311Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO8312Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO8313Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swastadalam Negeri - LO8314Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan -LO8320Dana Darurat - LO8321Dana Darurat - LO8330Pendapatan Lainnya - LO8331Pendapatan Lainnya - LO8400SURPLUS NON OPERASIONAL - LO8410Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO(18) 8420Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO8421Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO8430Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO8431Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO8500PENDAPATAN LUAR BIASA - LO8510Pendapatan Luar Biasa - LO8511Pendapatan Pos Luar Biasa - LO9000BEBAN9100BEBAN OPERASI9110Beban Pegawai - LO9111Beban Gaji dan Tunjangan - LO9112Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO9113Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRDserta KDH/WKDH - LO9114Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO9115Insentif Pemungutan Pajak Daerah9116Insentif Pemungutan Retribusi Daerah9117Uang Lembur - LO9120Beban Barang dan Jasa9121Beban Bahan Pakai Habis9122Beban Persediaan Bahan/ Material9123Beban Jasa Kantor9124Beban Premi Asuransi9125Beban Perawatan Kendaraan Bermotor9126Beban Cetak dan Penggandaan9127Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir9128Beban Sewa Sarana Mobilitas9129Beban Sewa Alat Berat91210 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor91211 Beban Makanan dan Minuman91212 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya91213 Beban Pakaian Kerja91214 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu91215 Beban Perjalanan Dinas91216 Beban Perjalanan Pindah Tugas91217 Beban Pemulangan Pegawai91218 Beban Pemeliharaan91219 Beban Jasa Konsultasi91220 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga91221 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga91222 Beban Beasiswa Pendidikan PNS91223 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS91224 Beban Honorarium Non Pegawai91225 Honorarium PNS - LO91226 Honorarium Non PNS - LO91227 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/MasyarakatApa itu kode bas?Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS sering juga disebut Chart of Accounts (CoA).
Dalam bas kode akun terdiri atas 9 Akun dimana akun 6 menunjukkan?akun 6 (enam) menunjukkan transfer. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO dan. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
Apa itu bas keuangan?Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
Mengapa diperlukan sistem akuntansi pemerintah daerah?Adapun manfaat penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yaitu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi.
|