Bpjs ketenagakerjaan bisa digunakan untuk apa saja

Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Seperti pekerja kantoran atau buruh pabrik.

Jaminan yang Diberikan:

Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan
Kepesertaan :
1. Penerima upah selain penyelenggara negara:
  1. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
  2. Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan
2. Bukan penerima upah
  1. Pemberi kerja
  2. Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
  3. Pekerja bukan penerima upah selain poin 2

Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri

Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar.
Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.
Pendaftaran

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Cara Pendaftaran	Didaftarkan melalui perusahaan Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan : Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja KTP KK	Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendiri-sendiri maupun melalui wadah
Bukti peserta	Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan	Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan
Pindah perusahaan	Wajib meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaan JHTnya yang lama ke perusahaan yang baru	-
Perubahan data	Wajib disampaikan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan	Wajib disampaikan oleh peserta atau wadah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan

Iuran dan Tata Cara Pembayaran

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Besar Iuran	5,7% dari upah: 2% pekerja 3,7% pemberi kerja	Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap	-
Cara pembayaran	Dibayarkan oleh perusahaan Dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan	Dibayarkan sendiri atau melalui wadah Dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan
Denda	2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	-

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila :
1. peserta mencapai usia 56 tahun
2. meninggal dunia
3. cacat total tetap

Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah.

Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
2. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta

Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :
1. Janda/duda
2. Anak
3. Orang tua, cucu
4. Saudara Kandung
5. Mertua
6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan

JAKARTA – Kinerja BPJS Ketenagakerjaan disoroti setelah pencairan JHT baru bisa dilakukan pada masa pensiun pekerja di 56 tahun. Peserta BPJS Ketenagakerjaan pun menolak aturan tersebut.

Lantas seberapa besar manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja>

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu.

Baca Juga: Kemnaker: JHT Ibarat Kebun Jati, Panennya Lama

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan terbagi dalam empat program. Berbagai manfaat ini dapat dinikmati pekerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri.

Mengutip berbagai sumber, Minggu (13/2/2022), berikut manfaat-manfaat BPJS Ketenagakerjaan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, hingga perjalanan dinas.

Baca Juga: Ketua DPD RI Kritisi Aturan Pencairan JHT

Jaminan kesehatan tersebut juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat bekerja.

Manfaat ini diberikan tidak terbatas biaya, di mana diberikan sesuai dengan kebutuhan medis sampai pekerja sembuh. Selain itu, pekerja juga akan memperoleh santunan upah selama tidak bekerja.

2. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan cukup penting untuk memenuhi kesejahteraan di hari tua. Jaminan Hari Tua merupakan manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan yang di atas bunga deposito.

Jaminan hari tua akan dibayarkan sekaligus jika peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Besarnya iuran Jaminan Hari Tua yaitu sebesar 5,7 dari upah yang ditanggung 2 persen pekerja dan 3,7 persen pemberi kerja.

3. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun baru dibayarkan selama per bulan maksimal hingga 180 bulan sejak masa kerja karyawan selesai atau pensiun.

Jaminan ini berfungsi untuk menjamin karyawan memiliki kelayakan hidup setelah berkurangnya penghasilan. Iuran pun bisa diturunkan ke anak karyawan yang menjadi peserta, bila karyawan meninggal.

4. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Untuk besar manfaat yang diberikan berkala 24 bulan, yakni sebesar Rp12 juta yang dibayar sekaligus. Selain itu, jaminan kematian juga menanggung biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.