KOMPAS.com – Pada dasarnya, sebuah sistem terdiri atas komponen-komponen atau sub-sistem. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan berfungsi untuk membangun sistem secara keseluruhan.
Hal tersebut juga berlaku bagi sistem pembayaran. Sebagai sebuah sistem, sistem pembayaran tentunya memiliki komponen-komponen di dalamnya. Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, dijelaskan bahwa ada enam komponen yang menyusun sistem pembayaran, yaitu:
Kebijakan merupakan salah satu komponen yang memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran umumnya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan.
Kebijakan sistem pembayaran biasanya ditentukan oleh bank sentral masing-masing negara. Berarti, kebijakan sistem pembayaran di Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
Alasan kenapa kebijakan sistem pembayaran ditentukan oleh bank sentral karena adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan perbankan.
Baca juga: Sistem Pembayaran: Definisi dan Perannya dalam Perekonomian
Komponen kelembagaan meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
Lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran terdiri atas bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dan sebagainya.
Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sistem pembayaran. Namun, peran yang mencolok tetaplah dimiliki oleh bank sentral. Bank sentral dalam sistem pembayaran berperan sebagai operator, regulator, dan supervisor.
Dalam artikel jurnal Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia (2006) karya Vera Intanie Dewi, dijelaskan bahwa instrumen pembayaran dapat berupa tunai maupun non-tunai dalam bentuk warkat maupun non-warkat.
Instrumen pembayaran tunai berupa mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Sementara instrumen non-tunai bisa berbentuk warkat seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit.
Baca juga: Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya
Instrumen non-tunai bisa juga berbentuk non-warkat seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik.
Mekanisme operasional hendaknya harus bisa menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima.
Contoh mekanisme operasional dalam sistem pembayaran Indonesia adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
Infrastruktur teknis mencakup berbagai komponen teknis yang dibutuhkan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, seperti sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat lunak dan keras, sistem back-up, dan lain-lain.
Infrastruktur teknis merupakan komponen penting yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan suatu sistem pembayaran.
Baca juga: Anjak Piutang: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya
Perangkat hukum meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem pembayaran.
Termasuk aturan yang mengatur berbagi pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, misalnya aturan antar bank, aturan antara bank dan nasabah, aturan antara bank dan bank sentral, dan sebagainya.
Keberadaan perangkat hukum diperlukan untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Absennya perangkat hukum bisa menghambat pengembangan suatu sistem pembayaran.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Membangun sebuah sistem pasti diperlukan beberapa komponen yang mendukung. Hal ini juga berlaku pada sistem pembayaran. Tak hanya berlaku pada pembayaran tunai, komponen-komponen ini juga harus dimiliki oleh sistem pembayaran nontunai yang sudah semakin banyak digunakan di tengah era digital. Lalu, apa saja komponen sistem pembayaran tersebut? Simak penjelasan berikut untuk mengetahui jawabannya.
Baca juga: 7 Sistem Pembayaran Favorit di Indonesia
7 Komponen Sistem Pembayaran
Komponen sistem pembayaran yang pertama adalah alat pembayaran. Sebelum membangun sebuah sistem pembayaran, harus ada alat pembayaran yang digunakan untuk membayar transaksi keuangan tersebut. Misalnya, suatu negara menetapkan ada dua alat pembayaran, yaitu tunai dan nontunai.
Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Mata uang ini menjadi pelunas bagi seluruh transaksi keuangan yang ada. Mata uang Rupiah dapat dibayarkan melalui pembayaran tunai maupun nontunai, seperti lewat mobile banking, e-wallet, e-money, QRIS, dan sebagainya. Kini, sudah banyak metode pembayaran nontunai yang bisa digunakan masyarakat.
2. Saluran Pembayaran
Berikutnya, komponen sistem pembayaran harus memiliki saluran pembayaran, bisa berupa ATM, kartu debit, kartu kredit, EDC, maupun dibayarkan secara langsung. Seperti yang dijelaskan di atas, saluran pembayaran ini hanya menjadi metode penyerahan alat pembayaran yang sah dari suatu negara.
Karena teknologi sudah semakin maju, saluran pembayaran nontunai kini tersedia dalam berbagai pilihan. Tak hanya kartu debit dan kredit saja, Anda juga bisa menggunakan e-wallet. Hanya perlu mendekatkan smartphone ke mesin, akun dompet elektronik akan otomatis terdeteksi dan bisa memproses pembayaran.
Baca juga: 7 Tips Memilih Sistem Pembayaran untuk Usaha
3. Kelembagaan
Dalam mewujudkan suatu sistem pembayaran, diperlukan beberapa kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai andil dalam proses tersebut. Lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran di antaranya bank sentral, bank lokal, penyedia jasa jaringan, pencetak kartu kredit, dan sebagainya.
Seluruh lembaga di atas memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam membentuk sebuah sistem pembayaran. Peran paling utama dipegang oleh bank sentral yang menjadi regulator, operator, dan supervisor. Selain itu, seluruh lembaga bertempat di bawah wewenang bank sentral.
4. Mekanisme Operasional
Mekanisme operasional adalah komponen sistem pembayaran yang harus memberi jaminan terkait kelancaran dan keamanan proses transaksi keuangan. Komponen ini harus menjamin dana yang dipindahkan oleh pengirim sudah aman di tangan penerima.
Contoh mekanisme operasional yang ada di Indonesia adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Kedua komponen tersebut digunakan oleh bank sentral, yaitu BI, untuk memproses transaksi keuangan elektronik.
5. Infrastruktur Teknis
Komponen sistem pembayaran selanjutnya yang tak kalah penting adalah infrastruktur teknis. Infrastruktur di sini adalah komponen yang mendukung sistem pembayaran agar bisa terlaksana dengan baik dan lancar, misalnya perangkat keras dan lunak, jaringan komputer, komunikasi, sistem backup, dan lain-lain. Contoh infrastruktur teknis dalam sistem pembayaran adalah mesin EDC.
Tanpa mesin EDC, pembayaran nontunai tidak dapat terlaksana dengan baik meskipun telah memiliki alat pembayaran dan saluran pembayaran yang memadai berupa mata uang dan kartu debit/kredit. Mesin EDC juga tidak bisa tiba-tiba melaksanakan tugasnya karena perlu diprogram dengan aturan pemrograman tertentu.
Baca juga: 7 Alasan Kenapa Pembayaran Online Begitu Diminati Saat Ini
6. Perangkat Hukum
Untuk membuat sebuah sistem pembayaran, diperlukan juga perangkat hukum yang mengatur transaksi tersebut. Perangkat hukum di sini berperan untuk mengatur alat pembayaran yang boleh digunakan, pihak-pihak yang turut bermain, dan proses penyelesaian transaksi tersebut.
Tanpa adanya perangkat hukum yang jelas, sebuah negara mungkin tidak memiliki satu alat pembayaran yang resmi. Selain itu, aturan pembayaran pun akan kacau dan kembali seperti pada zaman barter. Tidak ada nilai jelas untuk mengukur satu barang dan sebagainya.
7. Pengguna
Komponen berikutnya yang menjadi poin utama dalam sistem pembayaran adalah pengguna. Tanpa pengguna, transaksi pembayaran tidak akan pernah terjadi. Pengguna yang saling berkomunikasi memungkinkan proses transaksi keuangan yang perlu diselesaikan.
Untuk menyelesaikan transaksi tersebut, diperlukan sistem pembayaran yang jelas dengan beberapa komponen di dalamnya. Pengguna sebagai pelaksana transaksi termasuk ke dalam salah satu komponen sistem pembayaran.
Dalam menjalankan transaksi bisnis, pastikan sistem pembayaran telah memenuhi berbagai komponen tersebut. Tak perlu khawatir jika sudah menggunakan payment gateway Midtrans karena telah memenuhi standar yang ditetapkan di Indonesia.
Midtrans adalah penyedia solusi payment gateway terlengkap bagi kebutuhan bisnis Anda. Ingin terima dan lakukan pembayaran secara praktis melalui satu akun? Gunakan layanan dari Midtrans yang bisa Anda cek di sini!