Saat duduk di bangku sekolah dulu, bagi kamu yang mengambil pilihan jurusan IPS, pastinya pernah mendengar tentang redistribusi pendapatan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah suatu pengembalian pendapat dari kelompok masyarakat untuk kelompok masyarakat lainnya.
Pendapatan ini bisa berasal dari pajak yang dibayarkan oleh orang-orang dengan penghasilan tertentu yang lebih besar dan dapat dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan bagi mereka yang lemah. Sehingga redistribusi pendapatan ini sangat membantu hidup kaum yang bisa dikatakan hidup dalam gadis kemiskinan.
Baca Juga: 400 Petani di Sembalun Tolak Redistribusi Lahan Seluas 150 Hektare
Baca Juga: Luhut Diminta Jokowi Bantu Distribusi Minyak Goreng di Jawa-Bali
Baca Artikel Selengkapnya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi virus corona Covid-19 tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya.
Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, Jokowi pun mengumumkan sembilan kebijakan yang ia sampaikan pada Selasa (24/3/2020).
"Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini,untuk mengatasi daya beli masyarakat,untuk mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat diseluruh wilayah tanah air Indonesia," kata Jokowi.
Pertama, Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Instruksi Jokowi ke Gubernur: Pangkas Anggaran Tak Penting, Alihkan ke Penanganan Corona
Video Rekomendasi
"Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsungdirasakan oleh masyarakat harus dipangkas," kata dia.
Kedua, Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.
Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Ketiga, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.
"Bantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya terjaga," ujar Jokowi.
Keempat, dia meminta program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.
Jokowi secara khusus menyoroti program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Dana desa dan program-program pemerintah daerahprovinsi, kabupaten dan kota jugaharus mengutamakan cara-carapadat karya.Ini akan membantu masyarakat,membantu petani,membantu para buruh tani, nelayan di pedesaan di seluruh tanah air," sambung Jokowi.
Kelima, Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan.
Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp 200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 triliun.
Keenam, Jokowi mempercepat impelemntasikartu pra-kerjaguna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya.
Masyarakat yang terdampak diharapkan tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kulitasnya melalui pelatihan kartu pra kerja. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk kartu pra kerja.
"Sehingga nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan," ucap Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Tukang Ojek, Sopir Taksi Tak Perlu Khawatir, Cicilan Ditangguhkan 1 Tahun
Ketujuh, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun.
Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunuan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.
Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Jokowi pun meminta pihak perbankan dan keuangan non bank untuk tidak mengejar para debitur.
"Pihakperbankandan industri keuangan non bank dilarangmengejar-ngejarangsuran. Apalagi menggunakanjasa penagihan ataudebt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisanmencatathal ini," tegas Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Dilarang Kejar Cicilan Ojek dan Sopir Taksi, apalagi Pakai Debt Collector
Kesembilan, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus.
Pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih bunga dibayar pemerintah. Selain itu, ada juga bantuan pemberian subsidi uang muka bagi kredit rumah bersubsidi, dengan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 triliun.
Jokowi pun mengajak jajaran pemerintah baikdi pusat,daerah sampai level kelurahan dan desa untukbergotong royong menghadapi tantangan ekonomi di tengah pandemi saat ini.
"Percayalahkita bangsa besar,kita bangsa petarung, bangsa pejuang insya Allah kita bisa, insya Allah kita mampumenghadapi tantangan globalyang berat saat ini," tutup Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Artikel IPS kelas 8 ini akan membahas tentang pengertian dan contoh dari redistribusi pendapatan yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat.
---
Kamu pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan? Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi, kamu pernah lihat nggak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba perhatikan foto berikut ini.
Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat lho Squad. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba.
Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha nih yang dilakukan pemerintah. Namanya redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu?
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Redistribusi Pendapatan
Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat lho, Squad. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal.
Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Pernah mendengar slogan seperti ini tidak?
Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya Squad. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara (wajib pajak) itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kamu membeli pulsa atau belanja di minimarket gitu. Barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak nih Squad. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya, bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti TransJakarta atau KRL (Commuter Line) di Jabodetabek. Adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi murah Squad.
Selain lewat pemerintah, kamu jika punya kelebihan rezeki bisa juga lho menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi di Lombok nih, bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Jadi, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama.
Itu tadi contoh redistribusi secara vertikal. Nah kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kamu pernah mengalami. Coba, siapa diantara kamu yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu kamu? Kalau diantara kamu ada yang pernah, berarti kamu sudah merasakan redistribusi penghasilan secara horizontal. Yap, redistritribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antarkelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan.
Baca Juga: Permintaan, Penawaran, dan Hubungannya dengan Teknologi
Kenapa dinamakan bersifat siklus kehidupan?
Sekarang kan kamu masih duduk di kelas VIII nih, belum ada penghasilan karena belum bekerja. Nah, saat nanti kamu dewasa dan punya penghasilan, kamu bakalan jarang terima uang dari orang tua kamu. Malah, kamu akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagi-bagikan uang. Adil kan? Hohoho….
Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan, sekarang kita pelajari yuk beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia
Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kamu nggak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua deh. Coba lihat lagi contoh kasus di awal artikel ini deh. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut?
Pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu.
Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu?
Yaa betuull... sandang, pangan, papan. Eitss... tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer lho. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah kok Squad. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah.
Nggak cuma kartu saja nih Squad, dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer dibidang kesehatan.
Progam kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR (Kredit Usaha Rakyat). Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja.
Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan). Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya jangan heran kalau kota-kota besar itu semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. So. dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota ya Squad.
Sekarang kamu sudah paham kan tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia? Supaya pemahaman kamu makin dalam, belajar pakai video animasi di ruangbelajar yuk. Ada banyak soal latihan dan rangkuman juga lho yang tentunya bisa bikin kamu makin paham materinya. Gabung sekarang juga ya!
Referensi:
Kurnia A. (2017) IPS Terpadu SMP Kelas VIII. Edisi ke-2. Jakarta: Yudhistira
Artikel diperbarui pada 15 Desember 2020