Bagaimana permasalahan ekonomi pada masa demokrasi parlementer?

Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada masa itu mencakup permasalahan jangka pendek & permasalah jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah tingginya jumlah uang yang beredar & meningkatnya biaya hidup. Sedangkan permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk & tingkat kesejahteraan yang rendah. Dengan demikian untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut;

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

• Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing & diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang maju.

• Para pengusaha tidak bisa bersaing dengan perusahaan non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar & menikmati cara hidup mewah.

c. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi perusahaan dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda/asing yang kemudian diambil alih/ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah RI. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yakni tahap pengambilalihan, penyitaan, & penguasaan. Tahap kedua yakni tahap pengambilan kebijakan yang pasti, perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

d. Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan dilakukan pada 7 Januari 1956, rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda yakni sebagai berikut;

• Pembatalan Persetujuan Finansial Ekonomi hasil KMB.
• Hubungan Finansial Ekonomi Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
• Hubungan Finansial Ekonomi didasarkan atas UU Nasional, tidak diikat oleh perjanjian lain.

Tetapi usulan tersebut tidak diterima oleh Pemerintahan Belanda, sehingga Pemerintahan Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Dampak dari pelaksanaan Finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda itu.

e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara 1956-1961. Rencana ini tidak berjalan dengan sesuai harapan, disebabkan oleh hal-hal berikut;

• Depresi ekonomi di Amerika Serikat & Eropa Barat pada akhir 1957 & awal 1958 menyebabkan ekspor & pendapat negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat & daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonomi masing-masing.

Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalah ekonomi yang mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang  yaitu untuk jangka pendek berupa tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup sedangkan jangka pajang yaitu pertambahan jumah penduduk yang tingkat kesejahteraannya rendah. Maka dari itu, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang diantaranya adalah sebagfai berikut :

Upaya Perbaikan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer

Dalam rangka mengurangi jumlah uang yagn beredar dan mengatasi dafisit anggaran, pada tanggal 20 maret 1950, menteri keuangan mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng.

Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial yang membawa dampak perekonomian Indonesia banyak di dominasi oleh perusahaan asing dan di topang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia manjadi struktur ekonomi Nasional.

Tujuan dari sistem Gerakan Ekonomi Benteng adalah sebagai berikut :

• Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam opembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu bimbingan dan diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang manjadi maju.

gerakan Benteng di mulai pada bulan April 1950 dan hasilnya selama 3 tahun kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kradit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar.

Sebab sebab tidak tercapainya gerakan Benteng antara lain :

1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam rangka sistem  ekonimi liberal.
2. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 
5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati gaya hidup mewah, dan
6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan  dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

3. Nasionalisasi Perusahaan Asing.

Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutna hak milik belanda atua asing yang kemudian di ambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik Pemerintah Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua tahapan, tahap pertama yaitu pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan dan tahap ke dua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan - perusahaan yang di ambil alih tersebut kemudian di nasionalisasikan.

4. Finansial Ekonomi (FINEK).

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi yang berlangsung pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut :

• Pembatalan Persetujuan FINEK hasil KMB,
• Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan Bilateral, dan 
• Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanian lain.

Namun usul ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Indonesia secarfa sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan UNI Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak  dari pelaksanaan FINEK ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan belanda tersebut.

5. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, Pemerintah menyusun rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana ini berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut :

• Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 megakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot,
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi,
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehigga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Demikian ulasan singakat diatas, semoga bermanfaat dan terimakasih.

Sumber : Kemendikbud-RI_Jakarta,2018

Penulis : Iwan Setiawan, dkk

Penelaah: Baha Uddin, dkk