Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia kehidupan masyarakat Indonesia masih belum mapan sebagai sebuah negara dengan berbagai macam permasalahannya. kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa pasukan Jepang dan datangnya kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.  Sedangkan pada masalah sosial, sebagaian besar masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan hidup dibawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, kondisi awal Indonesia pada bidang sosial, ekonomi dan politik sangat memprihatinkan karena secara politik  terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden yang mengancam kedaulatan indonesia. Sementara itu kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, sedangakan pada masalah sosial sebagian masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaaan hidup dibawah garis kemiskinan.

Lebih jelasnya lihat link video berikut : https://drive.google.com/file/d/1bFOSLmLJE3pQlMNRVxWkf2MtK8awwZDO/view?usp=shari

Pada awal masa kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia cenderung masih tidak stabil. Berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari keadaan politik pada masa itu. Beberapa permasalahan ekonomi yang dihadapi antara lain adalah hiperinflasi, blokade ekonomi Belanda, dan kekosongan kas negara. Dengan blokade ekonomi, seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalang-halangi oleh BeIanda. Akibatnya, kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk sangat berkurang sehingga pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran.

Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah D.

Bagaimana perkembangan kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? kalian akan menemukan jawabannya pada artikel ini, silahkan disimak baik-baik. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengulas mengenai jalannya proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak halangan dan rintangan yang dilalui oleh para pejuang bangsa dalam proses kemerdekaan tersebut. Terjadi perbedaan antara golongan pemuda dan golongan tua terkait kapan waktu proklamasi harus dilakukan. Bagi yang belum membacanya silahkan dibaca terlebih dahulu.

Setelah Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan baik Inggris, Belanda dan Jepang, lantas bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan saat Presiden Ir Soekarno berkuasa? Kondisi ekonomi pada saat itu tentu berbeda dengan saat Orde Baru (Presiden Soeharto), masa Orde Reformasi (Presiden SBY), atau pun zaman sekarang (Presiden Jokowi). Secara singkat, kondisi perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan benar-benar kacau! kekacauan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya inflasi yang begitu tinggi.

Baca Juga : Tokoh-Tokoh Penting Sekitar Proklamasi dan Perannya

Kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan atau sekitar tahun 1940 sampai 1950an merupakan warisan dari penjajah sebelumnya yaitu pemerintah pendudukan Jepang, salah satu hal yang menjadi faktor kekacauan ekonomi adalah yang melambung tinggi. Beberapa penyebab terjadinya inflasi saat itu, antara lain :

1. Kas negara kosong. Kekosongan kas negara  dikarenakan belum adanya pajak dan bea masuk. Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang begitu besar sehingga menimbulkan kekacauan.
2. Banyak beredar mata uang Jepang di masyarakat yang tak terkendali. Keadaan ini ditambah dengan datangnya pasukan sekutu yang kemudian menduduki kota-kota besar dan menduduki bank. 
3. Adanya blokade dalam bidang perdagangan yang berlangsung di laut oleh pemerintah Belanda. Pemblokadean menghambat keluar masuknya barang-barang perdagangan Indonesia.

Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan begitu kacau membuat pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasinya.

Baca Juga :

• Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia
• Sejarah Peristiwa Rengasdengklok

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi sehingga kekacauan ekonomi dapat teratasi yaitu dengan melakukan pinjaman nasional dengan jaminan dibayarkan kembali selama 40 tahun. Kebijakan ini dilakukan atas persetujuan dari pihak BP-KNIP. Pada bulan Juli tahun 1946, penduduk Jawa dan Madura meminjamkan uangnya kepada pemerintah melalui Bank Tabungan Pos dan Pegadaian. Pada tahun pertama, pemerintah Republik Indonesia berhasil mengumpulkan dana sebanyak 500 juta rupiah. Dana tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah yang ada.

Usaha kedua untuk mengatasi kekacauan ekonomi pada awal kemerdekaan adalah melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan pengusaha yang berasal dari Amerika Serikat. Kerjasama ini dilakukan melalui perantara BTC atau singkatan dari Banking and Trading Corporation. Langkah pemulihan ekonomi ini harus dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat blokade perdagangan laut oleh Belanda.

Baca: Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru

Penyelesaian Jangka Panjang dan Pendek

Setidaknya ada dua masalah yang harus pemerintah Indonesia selesaikan, yaitu ekonomi jangka panjang dan pendek. Ekonomi jangka panjang meliputi peningkatan taraf hidup rakyat dan mengatasi besarnya jumlah penduduk. Sementara itu, ekonomi jangka pendek dilakukan untuk pengurangan jumlah uang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.

Tags : Ekonomi, Kemerdekaan

Related : Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. 

Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. 

Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Inflasi

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. 

Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 

Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. 

Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu. 

Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. 

Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan.

Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia.

Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan

Republik Indonesia yang baru berjalan selama beberapa bulan terkena hiperinflasi, karena beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. 

Pemerintah RI pun tidak bisa mengatasi mata uang asing yang sudah beredar, terutama mata uang Jepang dan Belanda. 

Akibatnya keadaan kas negara dan bea cukai berada dalam keadaan nihil, begitu pula dengan pajak, kas pemerintah kosong, pajak dan bea cukai lainnya juga mengalami kemerosotan. 

Belum selesai dengan masalah inflasi, Belanda juga ikut menutup pintu perdagangan RI sehingga barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. 

Alasan Belanda melakukan blokade terhadap RI adalah:

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. 

Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan.

Baca juga: Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan dan Jenisnya

Upaya Penanggulangan Inflasi

Pinjaman Nasional

Kekosongan kas negara yang terjadi menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. 

Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pun melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan BP-KNIP. 

Program tersebut juga didukung dengan adanya Bank Tabungan Pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman.

Pada waktu Indonesia telah merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sampai akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama.

Uang kertas tersebut dinamakan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Mata uang ORI ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs sejumlah satu per seribu. 

Seribu mata uang Jepang bernilai satu rupiah ORI. 

Namun pengedaran mata uang ORI ini mulai mengalami permasalahan semenjak Agresi Militer Belanda I dan II terjadi. 

Dalam agresi tersebut setiap daerah di Indonesia harus mengeluarkan banyak biaya untuk perang. 

Sejak itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan. 

Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah pusat kemudian berinisiatif untuk mengeluarkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). 

Membentuk Bank Negara Indonesia (BNI)

Munculnya ORI ternyata memberikan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. 

Masalah tersebut terjadi lantaran peredaran ORI dalam masyarakat mulai tidak terkendali. 

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. 

Terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. 

Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam bidang ekonomi keuangan dan juga bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. 

Baca juga: Apa Itu Inflasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Perhitungannya

Upaya Penanggulangan Blokade Belanda

Melakukan diplomasi beras

Demi menembus blokade ekonomi dari Belanda, Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi beras ke India. 

Tindakan ini dilakukan atas inisiatif dari Perdana Menteri Sutan Syahrir, saat tahun 1946 Pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda masalah kelaparan. 

Pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga mengalami surplus beras sekitar 200.000 - 400.000 ton. 

Sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirim bantuan beras sebanyak 500.000 ton untuk India. 

Dengan adanya bantuan yang diberikan Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara Asia paling aktif dalam membantu perjuangan diplomasi RI dalam forum internasional.

Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC)

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi blokade ekonomi Belanda adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. 

Upaya tersebut dilakukan dengan BTC atau yang dikenal disebut Badan Pusat Jual Beli.

Organisasi tersebut diketuai oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Peran BTC di sini adalah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia. 

Tugas BTC yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan ekspor impor. 

Melalui BTC ini, hubungan dagang Indonesia mulai meluas. Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbranten Inc.

Di mana perusahaan tersebut mengirim kapal Matin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon. 

Membentuk Indonesia Office (Indoff)

Indonesia Office (Indoff) dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan yang dibantu dengan Soerjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso. 

Dibentuknya Indoff ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. 

Selain itu, Indoff juga memiliki fungsi rahasia yaitu sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan dibantu Angkatan Laut RI.

Salah satu upaya yang Indoff lakukan adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju ke Singapura. 

Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)

KPULN dipimpin oleh Aji Jayengprawiro. 

Tugas dari KPULN sendiri adalah membeli senjata dan perlengkapan perang. Di mana senjata tersebut akan digunakan oleh para tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut. 

Tokoh-tokoh tersebut adalah:

1. John Lie
2. O.P. Koesno
3. Ibrahim Saleh
4. Chris Tampenawas

Keempat tokoh tersebut turut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda. 

Referensi:

• Widodo, T.(2006). From Dutch Mercantilism to Liberalism Indonesian Historical Perspective. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol.21.