 Bogor (21/5) Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda sejak masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat Nusantara yang tiada tara telah menggugah hati nurani sekelompok orang-orang Belanda dengan melancarkan kritik. Pada tahun 1863 sistem tanam paksa dihapuskan dan Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal, dimana modal-modal swasta mulai diperkenankan masuk ke Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang yang sangat besar bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Keadaan ini telah melahirkan perkebunan milik swasta yang semakin meluas, bahkan mencapai wilayah di Sumatera Timur. Namun pada pelaksanaannya, sistem ini ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Sistem ekonomi ini sama-sama mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Sistem politik ekonomi tersebut menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya namun akibatnya adalah tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup semakin pesat. Show Inilah awal mula munculnya ide untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dinamakan Politik Etis. Politik Etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Politik ini dipelopori oleh Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer yang membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi. Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Program yang dilaksanakan dalam politik etis adalah tiga bidang yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk pertanian, dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur terutama jalan raya dan jalur kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Edukasi merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda sendiri yaitu mendapatkan tenaga kerja terdidik namun dengan gaji yang murah. Sementara itu emigrasi merupakan program pemerataan penduduk Pulau Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada tahun 1900. Kawasan perkebunan yang begitu luas tidak berbanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Maka dari itu dibuatlah pemukiman baru di Pulau Sumatera dimana pemukiman tersebut pada awalnya adalah perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pegawai. Dampak yang ditimbulkan oleh politik etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu diketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang melahirkan golongan terpelajar dan terdidik yang di kemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam. tirto.id - Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat. Tujuan dan Tokoh Politik EtisMulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia.Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan.
Infografik SC Politik Etis Hindia Belanda. tirto.id/Sabit Isi Politik EtisPolitik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.1. IrigasiDalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.2. EdukasiMelalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah. 3. EmigrasiProgram emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.Dampak Politik Balas BudiAwalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.Dampak NegatifDalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.Dampak PositifMeskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
-- Sebelum kita masuk ke pembahasan faktor-faktor yang membuat tumbuhnya kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia, kita coba bahas sedikit nih tentang golongan elit baru di Indonesia. Golongan elit baru di Indonesia nggak tiba-tiba aja muncul tanpa angin tanpa ujan. Tapi, golongan itu muncul setelah lahirnya kebijakan politik etis di Belanda. Nah, kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. C. Th. van Deventer. Sumber: resources.huygens.knaw.nl Sebenarnya, banyak pihak yang menghubungkan kebijakan politik etis ini dengan tulisan-tulisan dan pemikiran van Deventer, salah satunya pada tulisan yang berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) dimuat dalam harian De Gids tahun 1899. Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan, yang dikenal dengan politik etis. Kemudian terangkum dalam program Trias van Deventer.
Ratu Wilhelmina. Sumber: Republika Kebijakan politik etis serta program Trias van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Idenburg (1909-1916). Irigasi diperlukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pribumi dalam bidang pangan. Emigrasi dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera. Sedangkan pendidikan atau edukasi dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan negara. Edukasi menjadi program paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Penerapan program edukasi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan pendidikan gaya Barat. Pendidikan gaya barat tersebut diterapkan di beberapa sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda antara lain: Melalui sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya barat tersebut, lahirlah golongan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang disebut golongan elite baru. Golongan elite baru disebut juga sebagai golongan priyayi. Golongan priyayi tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Mereka memiliki pikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, golongan elite baru berhasil mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan pemerintah kolonial, dari yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Inilah titik di mana masa pergerakan nasional dimulai. Kesadaran awal kebangsaan di antara kalangan bumiputera ini terjadi di awal abad 20 Squad. Tentunya hal itu nggak terjadi begitu saja dong. Ada beberapa faktor yang membuat kesadaran itu muncul.
Faktor-faktor yang ada di info grafis itu, berpengaruh besar dalam merubah karakteristik bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Saat itu, pada abad 20. Lalu, seperti apa sih corak perjuangan bangsa Indonesia ketika menghadapi penjajahan di masa itu? Baca Juga: 7 Strategi Perlawanan Indonesia terhadap Belanda Sampai Awal Abad 20 Nah, beberapanya bisa kamu lihat pada poin-poin di bawah ini Squad.
Wah keren ya, kaum-kaum terpelajar waktu itu bisa menjadi pemimpin dan penggerak perlawanan masyarakat terhadap penjajahan. Nah kalau kamu gimana nih sebagai kaum terpelajar? Udah ngelakuin apa buat bangsa kita ini? Pastinya pengen dong jadi pemimpin dan penggerak. Menjadi penggerak dan pemimpin itu enggak harus berperang kok. Misalnya aja kamu berhasil menggerakkan teman-teman kamu untuk buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, berarti kamu sudah memperjuangkan negara kita ini menjadi calon negara terbersih dikemudian hari. Selain itu, pastinya kamu juga harus terus belajar, belajar apapun yang kamu senangi. Kalau kamu kesulitan memahami materi di sekolah, kamu bisa nih belajar menggunakan ruangbelajar. Kamu bisa menonton video belajar dengan animasi, bisa latihan soal, bisa juga lihat-lihat rangkuman. Pokoknya lengkap deh!
Referensi: Sardiman AM, Lestariningsih AD. (2017) Sejarah Indonesia. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. Sumber Foto: Foto 'C. Th. van Deventer.' [Daring] Tautan: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/deventer Foto 'Ratu Wilhemnia' [Daring] Tautan: https://republika.co.id/berita/p07kvn282/politik-etis-ratu-wilhemina-dan-tanam-paksa-yang-menyiksa-pribumi Foto 'Alexander WF Idenburg' [Daring] Tautan: https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=SFA03%3ASFA002007959 (Artikel terakhir diperbarui pada 18 November 2020) |
Bagaimana kaitan antara politik etis yang dibuat oleh Belanda dengan lahirnya pergerakan nasional Indonesia yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia?
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
