Lihat Foto
Pat Hendranto
Presiden Soeharto saat dilantik/disumpah menjadi Presiden.
KOMPAS.com - Pemerintahan Orde Baru berada di bawah pimpinan Soeharto dengan Demokrasi Pancasila.
Pemerintah Orde Baru memilikivisi utama melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, utuh, dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Beberapa soal UAS Sejarah Indonesia untuk kelas 12:
Soal 1Jelaskan tujuan penyederhanaan partai masa Orde Baru!
Jawaban:
Kebijakan penyederhanaan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat.
Penyederhanaan Partai Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.
Baca juga: Pers di Era Orde Baru
Soal 2Jelaskan proses penggabungan partai politik masa Orde Baru!
Jawaban:
Penggabungan partai politik masa Orde Baru dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.
Lihat Foto
sumber.belajar.kemdikbud.go.id
Berakhirnya Masa Orde Baru
KOMPAS.com - Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto selama 32 tahun. Masa Orde Baru harus berakhir salah satunya karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Syharto.
Dalam buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi [2018] oleh Diana Fawzia, dalam bidang ekonomi, masa Orde Baru terbilang maju. Namun, kekuasaan yang dijalankan sangat otoriter.
Penyebab terjadinya perubahan masyarakat masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
Harga-harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, minyak tanah, susu, telur, dan lain-lain menjadi tinggi. Selain itu, situasi politik Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan masyarakat semakin kristis dan tidak percaya pada Orde Baru.
Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Orde Baru [1965-1998]
Masyarakat menuju Reformasi
Menurut jurnal Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1988 [2014] karya Lilik eka Aprilia dkk, terdapapt beberapa penyebab terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi, yaitu:
Pembangunan tidak merataPada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memerhatikan wilayah-wilayah yang lainnya.
Hal tersebut mengakibatkan, beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan. Padahal mereka juga turut menyumbang devisa lebih besar untuk negara, seperti Kalimantan, Riau, dan Papua.
Politik didominasi GolkarDi era Orde Baru, terjadi enam kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh partai Golongan Karya. Hal ini karena semua elemen pemerintahan [pegawai negeri] diharuskan untuk memilih partai tersebut.
Baca juga: Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru
Lihat Foto
Buku Detik-detik yang Menentukan karya BJ Habibie [2006] karya BJ Habibie
Pelantikan Kabinet Reformasi Pembangunan
Retaknya kekuasaan Orde baruKrisis moneter yang terjadi di 1997 yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga berdampak ke Indonesia. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mulai retak.
Penerapan sistem sentralistik dan militeristik menjadi salah satu penyebab keretakan tersebut.
Kondisi ini menyebabkan pengelolaan BUMNdijalankan secara tidak profesional. BUMN hanyadijadikan alat untuk memperkaya para elitemanajemennya dan menjadi ”sapi perahan” bagipara elite pemerintahan.8.Jawaban: ePada masa awal kekuasaannya, pemerintah OrdeBaru berupaya menegakkan prinsip-prinsipdemokrasi dalam menjalankan pemerintahan.Dalam perkembangannya, sistem demokrasihanya bersifat semu. Bahkan, pemerintah OrdeBaru bersifat sentralistik dan cenderung otoriter.Kondisi ini menandakan pemerintah pada masaOrde Baru melakukan penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi.9.Jawaban: eKeberhasilan swasembada beras pada 1984 tidaklepas dari kebijakan Revolusi Hijau yang di-canangkan pemerintah Orde Baru. Selain swa-sembada beras, keberhasilan program RevolusiHijau menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadinegara pengimpor beras. Keberhasilan ini juga me-nyebabkan Indonesia mendapatkan penghargaandari Food and Agriculture Organization/FAO pada1985.10.Jawaban: eNepotisme adalah suatu kecenderungan yangmenempatkan anggota keluarga dalam lingkuppemerintahan. Praktik nepotisme sering dilakukanpemerintah Orde Baru. Salah satu bentuknyaadalah pengangkatan Siti Hardiyanti Rukmana, putripertama Soeharto sebagai Menteri KesejahteraanSosial dalam Kabinet Pembangunan VII.B.Uraian1.Jawaban:Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriteryang ditandai besarnya kekuasaan presidendalam menjalankan pemerintahan sehingga timbulpemerintahan sentralistik. Pemerintahansentralistik ditandai dengan penetapan kebijakanpada pemerintah pusat, sedangkan pemerintahdaerah hanya diberi peluang sangat kecil untukmengelola dan mengatur pemerintahan di daerah.Kondisi ini menunjukkan penyimpangan yangdilakukan pemerintah Orde Baru.2.Jawaban:Pemilu pada masa Orde Baru mendapat intervensidari pemerintah. Hasil pemilu pun seolah telahdidesain sedemikian rupa untuk memenangkanpartai tertentu. Kondisi ini dibuktikan dengan ke-menangan mutlak Golkar pada setiap pe-nyelenggaraan pemilu.3.Jawaban:Pada masa awal pemerintahannya, PresidenSoeharto menyatakan ideologi komunis merupakanideologi terlarang. Kebijakan ini tidak lepas dariperistiwa G 30 S/PKI yang mengakibatkanterbunuhnya para petinggi Angkatan Darat.Peristiwa ini menyisakan kesedihan dan kemarahanABRI sekaligus menyulut kebencian terhadap PKI.4.Jawaban:Pemerintahan Orde Baru dijalankan di bawahkekuasaan presiden dan orang-orang di sekitar-nya. Kedudukan tersebut menyebabkan presidendan sejumlah pejabat negara mempunyaikekuatan politik untuk menentukan kebijakan.Dengan kekuasaan tersebut, pemilihan pejabatpemerintahan sering didasarkan atas kedekatandengan presiden dan bukan atas dasarprofesionalitas. Praktik inilah yang kemudianmenciptakan budaya kolusi dan budaya KKN.
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document
End of preview. Want to read all 87 pages?
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document
Video yang berhubungan
Pat Hendranto
Presiden Soeharto saat dilantik/disumpah menjadi Presiden.
KOMPAS.com - Orde Baru merupakan masa pemerintahan di Indonesia yang berlangsung pada periode 1966-1998, di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Orde Baru sering dikenal sebagai rezim yang bersifat otoriter dan militeristik, yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan.
Dengan adanya stabilitas politik dan keamanan, maka agenda pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama elite-elite Orde Baru bisa dijalankan secara efektif tanpa adanya gangguan birokratis.
Hal ini dapat diketahui melalui Seminar Angkatan Darat II yang digelar pada 25-31 Agustus 1966, bahwa secara tersirat Orde Baru menginginkan sebuah tata susunan yang lebih stabil.
Tokoh penting di awal Orde Baru, Ali Moertopo, pun pernah menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan.
Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Reformasi birokrasi
Arah reformasi birokrasi pada masa Orde Baru tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi pada masa sebelumnya, yaitu Orde Lama.
Pada masa Orde Lama, banyak terjadi kontestasi partai politik, di antaranya yang berideologikan nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom).
Sebagai dampaknya, fenomena penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan bagi kepentingan partai politik pada masa Orde Lama merebak luas.
Hal inilah yang akhirnya menjadikan birokrasi pada masa Orde Lama dianggap tidak efektif dan efisien, hingga akhirnya direformasi oleh Orde Baru.
Salah satu cara Orde Baru melakukan reformasi terhadap birokrasi adalah dengan menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya:
- Permendagri Nomor 12 Tahun 1969
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970
- TAP MPRS Nomor XLI/MPRS/1968
- Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971
Baca juga: Sistem Kepartaian masa Orde Baru
Melalui kebijakan tersebut, dampak yang dirasakan adalah terbatasnya jarak antara partai politik dengan birokrasi hingga monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah semata.
Dengan adanya pemenggalan tersebut, pemerintah bisa dengan leluasa berkuasa dan "mendisiplinkan" berbagai elemen di luar pemerintah.
Bureaucratic Polity
Birokrasi pada masa Orde Baru mengurangi peran partai politik dan pegawai negeri, tetapi menguatkan peran militer (ABRI) dalam dunia politik kenegaraan.
Dengan begitu, bentuk sistem politik birokrasi yang dianut oleh Orde Baru adalah bureaucratic-polity.
Karl D. Jackson mendefinisikan bahwa bureacratic-polity merupakan sistem politik yang menempatkan perwira militer serta pejabat tinggi negara dalam dominasi kekuasaan dan partisipasi politik.
Baca juga: Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Harold Crouch pun mengatakan bahwa bureaucratic-polity di Indonesia mengandung tiga ciri utama, di antaranya:
- Lembaga politik yang dominan adalah birokrasi.
- Lembaga politik lainnya, seperti parlemen dan partai politik lemah.
- Massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis bersifat pasif.
Model bureaucratic-polity membantu Orde Baru dalam menciptakan stabilitas yang dicita-citakannya untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi.
Referensi:
- Crouch, H. (1980). The New Order: The Prospect for Political Stability. Dalam J. A. C. Mackie (Eds.), Indonesia: The Making of A Nation. Canberra: The Australian National University.
- Jackson, K. D. (1978). Political Power and Communication in Indonesia. Berkeley: University of California Press.
- Santoso, P. B. (1993). Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.