Apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meredam impor khususnya impor bahan pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini fokus mengendalikan harga komoditas pangan untuk menjaga inflasi tetap terjaga dan stabil. Hal ini disampaikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) usai melakukan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian.Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk mejaga stabilitas harga pangan agar tidak begejolak maka dari pihaknya akan melakukan 3 hal. Mulai dari menjaga pasokan barang hingga melakukan operasi pasar."Untuk kendalikan volatile food, jadi kita akan siapkan, mencadangkan dan mempersiapkan untuk berbagai langkah. Operasi pasar apabila diperlukan, kalau tidak diperlukan kita berjalan saja. Begitu kondisi mengharuskan kita melakukan berbagai langkah untuk penetrasi pasar, akan kita siapkan," kata Enggar, Jumat (24/8/2018).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sepanjang Januari-Juli 2018, keran impor terlalu deras dibuka Indonesia hingga defisit perdagangan mencapai US$ 3,1 miliar. Tingginya impor membuat defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) melebar, sehingga turut melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Jakarta -

Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar RI tak lagi mengimpor beras. Menurut Mantan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso upaya pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah-masalah yang ada di hulu produksi beras itu sendiri.

"Jadi mestinya kalau kita ingin membenahi perberasan atau pangan secara keseluruhan, ada beberapa catatan yang harus diselesaikan yang pertama, persoalan hulu pasti ya, produksinya harus ditingkatkan dengan kualitas yang baik, harus dijamin apakah sarana produksi itu sesuai dengan harapan," ujar Sutarto dalam program Blak-blakan detikcom, Minggu (28/3/2021).

Saat ini, kondisinya produktivitas beras di Indonesia masih terbilang stagnan lantaran terhambat oleh masalah-masalah yang harusnya bisa dibenahi sejak lama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Sekarang ini kan stagnan produktivitas kita, karena petani kecil, petani kecil ini sulit mengakses kadang-kadang pupuknya terlambat, harganya naik, kemudian habis itu dia tidak punya modal, menunggu bantuan, bibitnya tidak pernah diganti, bibitnya sudah tidak baik, nah ini harus diperbaiki kan, dari situ hulunya," sambungnya.

Hal lain yang bisa diupayakan pemerintah adalah memperbaiki hilirnya yaitu saat memasuki masa panen. Caranya dengan memberikan mesin pengering gabah bagi para penggiling-penggiling di daerah.

"Sebenarnya harusnya mesin pengering ini harus diberikan kepada penggilingan padi, penggilingan padi yang sudah ada. Jangan diberikan kepada membangun baru lagi gitu loh. Penggilingan padi kita itu sudah kelebihan, jadi penggilingan padi kita itu kemampuan teknisnya itu kira-kira 3 kali lipat dari kemampuan produksi gabahnya. Tiga kali lipat makanya tidak efisien," imbuhnya.

Adapun penggiling padi yang perlu diberi mesin pengering gabah adalah penggiling pada yang kecil-kecil di daerah-daerah. Caranya bisa dengan memberi pinjaman seperti pemerintah memberi kredit murah kepada UMKM.

"Jadi yang kecil-kecil ini harus dibekali, dengan permintaan kami ya sebenarnya, kami tidak ingin gratis tapi berilah kemudahan dan pemerintah kan memberikan kredit murah kepada UMKM, ini kan sebenarnya UMKM, wong di desa, kecil-kecil nah ini yang sulit jadi mestinya dia diberikan kredit," katanya.

Sutarto mengungkapkan, para penggiling pada di masing-masing daerah memang sudah diberi fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun jumlahnya sangat kecil hanya Rp 500 juta. Seharusnya, bila ingin merevitalisasi penggilingan padi di seluruh Indonesia dibutuhkan kira-kira Rp 2,5 miliar.

"Hitung-hitungan kalau kita mau merevitalisasi penggilingan padi itu kira-kira sampai Rp 2,5 miliar, satu untuk membeli mesin pengering dengan silonya, itu kira-kira Rp 1-1,2 miliar, kemudian untuk rehabilitasi alat-alatnya tadi mungkin sekitar Rp 400-500 (juta) kemudian sisanya untuk biaya operasional," ungkapnya.

Bila permasalahan hilir ini bisa diselesaikan, misal hanya 50 ribu penggilingan pada saja dari total 172 ribu penggilingan padi yang ada di Indonesia, itu bisa mengurangi gabah yang terbuang sia-sia. Akhirnya Indonesia tak perlu lagi impor beras.

"Katakanlah dari 172 ribu penggilingan mungkin 100 ribunya saja atau bahkan 50 ribunya saja bisa kita selesaikan itu salah satu yang bisa menyelesaikan persoalan tadi itu, persoalan kualitas, mengurangi kehilangan hasil, bayangkan kalau kita bisa meningkatkan rendemen, rendemen itu bisa 5-10% kita tingkatkan kalau kita merevitalisasi, kemudian kita bisa mengurangi losses kita pasti sudah surplus dan tidak perlu impor lagi," tuturnya.

Dengan begitu, ia yakin setiap tahun Indonesia bisa surplus produksi beras bahkan kemudian bisa juga jadi eksportir beras.

"Jadi sekian persen kan dari 31 juta ton beras itu kan kalau kehilangan hasil dari situ saja kira-kira 10% bahkan lebih artinya apa kita mestinya sudah 34 juta. Jadi 34 juta kita sudah surplus sekitar 5 juta malah bisa ekspor. Jadi bisa ekspor dan efisiensi di situ terjadi sehingga harganya pun bisa bersaing itu yang. Jadi secara komprehensif ini yang harus kita selesaikan," paparnya.

Pramdia Arhando Julianto

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bone, Sulsel, Kamis (13/10/2016).

Baca berikutnya

DOK KEMENKO PEREKONOMIAN

Airlangga Hartarto

Baca berikutnya