Siapa yang ingin mengganti ideologi Pancasila

Dua anak peserta karnaval menumpang pulang seusai acara yang memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Surabaya (1/6). Karnaval ini juga mengarak Garuda Pancasila setinggi tujuh meter menuju Tugu Pahlawan Surabaya. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji mengatakan saat ini posisi dasar negara Indonesia, Pancasila, dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Paham dan jiwa Pancasila mulai pudar dalam kehidupan masyarakat.

Penyebabnya adalah perjalanan reformasi yang secara tak langsung membawa kebebasan berlebihan. Pendapat dan gagasan masyarakat semakin berkembang seiring kebebasan reformasi, hingga membuat Pancasila semakin terlupakan.

"Ini berdasar penelitian yang dilakukan Lemhanas dan beberapa lembaga survei lain," kata Budi saat memberi sambutan Seminar Nasional di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2013.

Kebebasan ini memunculkan paham radikal pada sekelompok masyarakat. Paham radikal ini lantas bertameng pada atribut agama.

Budi menyebutkan, radikalisme yang beratribut agama ini memunculkan pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Sayangnya, ia tak mau memerinci pihak mana saja yang ingin mengganti dasar negara Indonesia ini. "Tidak etis jika saya sebut nama-nama mereka," kata dia.

Kelompok-kelompok ini, Budi melanjutkan, berpendapat bahwa Pancasila adalah warisan zaman Orde Baru. Mereka berpikir Pancasila adalah paham kuno yang perlu diganti.

INDRA WIJAYA

Menko Polhukam Wiranto (Raja Adil Siregar/detikcom)

Palembang - Menko Polhukam Wiranto jadi pembicara dalam apel akbar Pancasila dan Bela Negara di UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. Dia menekankan pentingnya seluruh elemen bangsa menjaga Pancasila."Kalau ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila, harus kita lawan. Seluruh elemen masyarakat harus melawan gerakan yang akan mengganti ideologi, tidak hanya TNI atau Polri saja," ujar Wiranto dalam orasi di hadapan 5.000 mahasiswa, Kamis (28/9/2017).Wiranto menyebut ancaman ideologi lebih berbahaya daripada ancaman militer. Termasuk paham-paham radikal yang dapat memecah-belah bangsa karena ideologi yang menyimpang dari Pancasila. "Ingat, dalam mempertahankan bangsa Indonesia, para pahlawan bertaruh dengan nyawanya, bertaruh jiwa-raga, hanya untuk kemerdekaan. Jadi perjuangan kita saat ini tidak mungkin sebesar mereka dan jika kita tidak bisa melanjutkan cita-cita dan warisan para pahlawan, tentu ini merupakan kekecewaan bagi mereka para pendahulu," sambungnya.Sumatera Selatan saat ini masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang tidak pernah mengalami konflik. Dengan kondisi seperti ini, Sumsel dapat menjadi provinsi yang berkembang dan menjadi pelopor kemajuan Indonesia.

"Sumsel ini zero conflict dan, kalau daerah sudah tidak ada konflik, pasti akan cepat berkembang. Pemerataan pembangunan pasti bisa terlaksana karena itu menjadi prioritas pertama dalam proses pembangunan," tutup Wiranto yang memakai topi khas Palembang, Tanjak.

[Gambas:Video 20detik]

Yuk! Tonton Video 20detik: Panglima Katakan Bahwa Ideologi PKI Tak Akan Bisa Diubah

(bag/bag)

Sosialisasi Empat Pilar yang digelar anggota DPD RI, Cholid Mahmud di Yogyakarta, Minggu (5/7/2020). FOTO/SINDOnews/SUHARJONO

JAKARTA - Anggota DPD RI, Cholid Mahmud mencium adanya gerakan masif untuk mengganti Pancasila . Karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewaspadai upaya-upaya yang mengarah pada penggantian dasar negara.

"Gerakan ini masif dilakukan. Secara faktual ini masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Berarti secara sadar ada upaya menggeser Pancasila , makanya ini patut diwaspadai dan ditolak," kata Cholid Mahmud dalam Sosialisasi Empat Pilar di Yogyakarta, Minggu (5/7 /2020).

Dijelaskan, DPD sudah menyampaikan pesan terkait penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR. Bahkan tidak hanya menunda, tapi menghentikan pembahasan yang ujung-ujungnya akan menggeser dasar negara yang sudah disepakati pendiri bangsa Indonesia. "Melalui Ketua DPD sudah disampaikan untuk menolaknya," katanya.(Baca juga: Demo RUU HIP di Gedung Sate, Orator Desak Pemerintah Terapkan Hukum Islam )

Cholid Mahmud kemudian mengajak semua komponen bangsa untuk menilik kembali fakta sejarah. Dasar negara Pancasila terlahir dari hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa. "Jika kita cermati, rumusan-rumusan dasar negara yang muncul pada Sidang BPUPKI, tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 masih baru bersifat usulan personal. Fakta historisnya, rumusan dasar negara yang disepakati bersama adalah rumusan Pancasila Hasil Sidang PPKI, 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Karena itu, agar tidak menjadi bisa dan terjadi distorsi, Pancasila seharusnya dipahami berdasarkan rumusan yang merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa tersebut," kata Cholid.Sementara itu, menurut ahli dari Pusat Studi Pancasila UGM, Muhammad Jazir ASP, Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada 18 Agustus 1945. Hal ini yang disampaikan Soekarno secara resmi. Makanya TNI memahami ada upaya lain dalam pembahasan RUU HIP. "Bahwa Pancasila yang diakui resmi adalah Pancasila yang disampaikan 18 Agustus bukan pidato pada 1 Juni," ungkapnya.

Untuk itu, jika ada sekelompok masyarakat yang berusaha memanfaatkan pidato Soekarno pada 1 Juni untuk bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila itu bukan Soekarnois. "Namun itu pendompleng Soekarno untuk merusak Pancasila, makanya TNI dan umat Islam sadar akan hal ini," katanya.(Baca juga: Bamusi Anggap Polemik RUU HIP Membawa Berkah bagi Pancasila )

Diakui, gagasan Pancasila adalah 1 Juni dalam pidato Soekarno, dan baru secara resmi menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945. "Jadi Pancasila sudah final. Kalau memang mereka Soekarnois, maka tidak mungkin ada Rancangan UU HIP. Bukan Soekarnois itu, mungkin Megawatisme. Kalau Soekarnois kan sudah final tidak mungkin mengusulkan diperas menjadi Trisila dan Ekasila," katanya.

Jazir pun mengkritik adanya kelompok komunis di dalam kabinet yang ingin mendompleng Soekarnois dalam pembahasan RUU HIP ini. "Pendomplengnya jelas kaum komunis di kabinet yang ingin menggeser Pancasila melalui Soekarnois, karena mereka ingin diterima kaum Soekarnois yang di Indonesia ini sangat besar," katanya.

dewan perwakilan daerah
ideologi pancasila
ruu haluan ideologi pancasila hip

Ancaman nyata dari pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan berbagai aksi yang menyerukan penggunaan paham atau ideologi lain.

Selain itu, upaya mengganti Pancasila dapat dilihat dari pemahaman generasi muda masa kini, yang menganggap Pancasila sudah tidak relevan dan perlu diganti dengan ideologi atau dasar negara yang lain.

Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Timur, Agatha Retnosari mengatakan ancaman mengubah Pancasila sebagai dasar negara telah terlihat salah satunya dari sektor pendidikan, di mana pengajaran ideologi lain lebih dominan dibandingkan pengajaran nilai-nilai Pancasila.

“Kalau saya melihatnya sungguh nyata karena mereka yang ingin menggantikan Pancasila ini. Mereka tidak hanya lewat jalan-jalan teror, tetapi juga mereka masuk melewati jalur-jalur pendidikan. Maka dari itu, menjadi penting buat kita yang memang menginginkan pancasila tetap tegak berdiri di Indonesia, kita juga harus lebih cerdas dan lebih cerdik dari mereka dalam menggunakan cara,” kata Agatha Retnosari.

Ditambahkannya, penanaman nilai-nilai Pancasila sedianya dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari keluarga.

Patung Proklamator Soekarno di Museum Bung Karno di Blitar, Soekarno penggali Pancasila sebagai ideologi bangsa. (Foto: Petrus Riski/VOA)

Menurut Agatha, meski pendidikan formal penting, tapi pendidikan di dalam keluarga jauh lebih penting. Karena, orang tua adalah guru pertama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan Pancasila kepada anak-anak, tutur Agatha.

“Misalnya, sikap tenggang rasa, sikap saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Menurut saya kalau itu sudah dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila itu bukanlah menjadi hal-hal yang asing lagi,” kata Agatha.

“Jika Pancasila itu dihayati dan dilakukan dalam keseharian kita sebagai pribadi dan juga ke dalam hidup berbangsa dan bernegara, rasanya ideologi lain yang akan berusaha masuk ke negara Indonesia, juga mengalami kesulitan atau hambatan,” jabarnya.

Koordinator Gusdurian Surabaya Yuska Harimurti menuturkan tokoh agama dan tokoh masyarakat harus memainkan peranan untuk membumikan Pancasila.

“Peran tokoh agama menjadi sangat penting, karena kalau kita melihat akhir-akhir ini ada beberapa pihak yang menyuarakan perlunya mengganti dasar negara selain Pancasila. Nah, ada semacam keresahan bagi kita, bagaimana mungkin Pancasila itu jika tidak ada di bangsa Indonesia. Pancasila ini adalah pemersatu,” kata Yuska.

“Pancasila itu adalah yang menjadi tolok ukur jika ada masalah-masalah perbedaan yang mencuat. Kita harus segera berani menyatakan ketika ada masalah perbedaan itu mencuat, kita harus berani menyatakan untuk mari kita kembali ke Pancasila,” paparnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang merefleksikan sila ketiga dan menjadi kunci penting menjaga kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“PR kita hari ini adalah, bagaimana bersama kita menjaga persatuan Indonesia, persaudaraan dan kebersamaan ini menjadi bagian penting, persatuan ini menjadi titik kunci untuk bisa menjaga NKRI,” kata Khofifah.

“Dan kalau pada 1 Juni Hari Pancasila, maka implementasi dari sila ketiga, saya ingin mengajak kita semua kembali melakukan ikhtiar, bagaimana kita rekatkan kembali persatuan Indonesia dalam konteks apapun, dalam strata dan status sosial apapun, dan dimana pun,” pungkas Khofifah Indar Parawansa. [pr/em]