Sejak berakhirnya MDGs pada 2015 dan berlakunya SDGs, upaya penurunan AKI masih menjadi perhatian khusus di dunia. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. Artinya cakupan target dan pelayanan dalam era SDGs lebih menyeluruh (100%) bila dibandingkan saat era MDGs yang hanya setengahnya (50%). Mengingat banyaknya aspek yang ada dalam SDGs dan informasi yang terlalu sedikit terkait SDGs di Indonesia, maka dibuatlah buku “Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah”. Buku panduan ini menyajikan penjelasan mengenai SDGs, peranan pemerintah daerah, pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan MDGs, serta upaya– upaya yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan SDGs untuk kurun 2015–2030. Sistem desentralisasi yang berlaku di Indonesia membuat dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Mulai dari kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan, semuanya tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah. Pentingnya peran pemerintah daerah bukan hanya berlaku di Indonesia saja, melainkan juga di seuruh dunia. Dalam bukunya If Major Ruled The World (2013), Benjamin Barber meletakkan harapan kepada para wali kota untuk mengatasi masalah–masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat). Menurutnya pemerintah daerah merupakan tenaga dan energi perubahan. Menurut Barber, ada tiga alasan yang mendasari pemikiran tersebut: (i) kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi; (ii) kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya; dan (iii) para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas–batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama. Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Pasalnya pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalansi AIDS dan HIV. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak aktif terlibat di dalam pelaksanaan MDGs. Juga karena pemerintah daerah kurang didukung. Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan SDGs di daerah adalah melalui penyediaan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah. Secara khusus, buku panduan ini bertujuan:
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/Menkes/52/2015 ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembangunan kesehatan Indonesia pada periode 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 antara lain :
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Tujuan Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:
Beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami kendala dalam menurunkan AKI. Jawa Barat masih tercatat sebagai daerah di Jawa dengan AKI tertinggi pada 2013. Jawa Tengah masih mengalami fluktuasi AKI tiap tahunnya, namun sudah berhasil menurunkan 711 kasus kematian ibu pada tahun 2014 menjadi 115 pada tahun 2015. Selain Jawa Barat dan Jawa Tengah, Surabaya juga turut mengalami masalah dalam upaya penurunan AKI ini. Dengan bantuan pemerintah daerah yang dinilai cukup tanggap, banyak relawan digerakkan untuk melakukan pendampingan kepada para ibu hamil di wilayah Surabaya. Pada 2006, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terburuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Di kabupaten ini, rasio kematian ibu masih sangat tinggi, yaitu sebesar 300 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab tingginya AKI diduga akibat proses persalinan tradisional yang hanya ditolong oleh dukun bayi atau dukun beranak yang tidak terlatih. Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah kabupaten menginisiasi program Kemitraan Bidan dan Dukun (KBD) pada tahun 2007. Program ini secara umum berupaya mengalihfungsikan peranan dukun bayi atau dukun beranak (sanro) dalam persalinan tradisional kepada perawatan bayi dan ibu pasca–melahirkan. Selain dilatih, mereka diajak untuk mendorong setiap ibu melahirkan agar dapat ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti bidan. Setiap dukun bayi mendapatkan insentif Rp 50.000 manakala merujuk upaya persalinan ini ke bidan desa. Tiga tahun kemudian, program KBD diperkuat melalui payung hukum Peraturan Daerah No.2/2010. Adanya jaminan hukum melalui peraturan daerah, secara perlahan ikut mendorong bidan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara itu, dukun tetap tidak kehilangan pekerjaan, bahkan mendapatkan tambahan penghasilan. Sebagai hasilnya, indikator–indikator seperti K1 (kunjungan antenatal trimester pertama) naik lima kali lipat, dari 23 persen (2006) menjadi 105 persen (2012), K4 (kunjungan antenatal trimester keempat) naik dari 25,37 persen (2006) menjadi 97 persen (2012) dan persalinan ditolong tenaga kesehatan meningkat menjadi 96,4 persen pada tahun 2011. Upaya tersebut juga telah membuat angka kematian ibu di Takalar menurun hingga 0 pada kurun waktu 2009 – 2010. Pada tahun 2012, di Kabupaten Takalar tidak ditemui lagi insiden kematian ibu. Dari berbagai contoh kasus di atas, terlihat bahwa peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dalam upaya penurunan AKI. Semakin responsif/ tanggap suatu pemerintah daerah makan penurunan AKI akan semakin mudah dicapai. Tentunya hal ini juga diperngaruhi dengan sistem informasi/ pencatatan kejadian kematian ibu yang baik, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan langkah atau kebijakan yang sesuai dengan masalah yang ada dan target penurunan AKI bisa tercapai. Sumber :
Program USAID Community Empowerment of People Against Tuberculosis. Program USAID Scaling-Up for Most-at-risk Population. Program USAID Delivering Expanded Resources for AIDS Programming. Program AUSAID HIV Cooperation Programme for Indonesia. Lembaga donor Belanda yang fokus pada perbaikan struktural kondisi kesehatan masyarakat marjinal di Afrika dan Asia melalui pemberdayaan masyarakat, melibatkan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan semua orang dapat menggunakan layanan penting, belajar perilaku sehat dan menikmati hak-hak seksual & reproduksi.
Lembaga swadaya mastarakat berpusat di Medan, bekerja pada proyek-proyek kesehatan masyarakat di seluruh provinsi Sumatera Utara.
Pusat kajian yang melakukan penelitian yang berfokus pada aspek sosial dan keperilakuan permasalahan HIV & AIDS di Indonesia, khususnya pada populasi pengguna narkoba, anak jalanan, dan anak-anak yang terdampak HIV & AIDS.
Organisasi nirlaba berbasis komunitas yang fokus pada pendampingan, kampanye dan penguatan anak terdampak dan hidup dengan HIV/AIDS.
Organisasi kemanusiaan nirlaba yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan dengan menyediakan akses bantuan medis secara holistik, independen dan imparsial untuk orang-orang yang paling membutuhkan, yaitu mereka yang dianggap miskin dan tidak mampu. Aisyiyah adalah lembaga bentukan Muhammadiyah dengan tagline “Gerakan Perempuan Muslim untuk Mencerahkan Bangsa”. Aisyiyah telah mendapatkan dana dari GlobalFund selama kurang lebih 10 tahun melalui TB Care Aisyiyah. KNCV telah bekerja selama lebih dari 110 tahun untuk mengurangi tuberkulosis di Belanda dan dunia.
KOMPAK adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung sejumlah Pemerintah Indonesia (RI) program dalam mencapai RPJMN 2015-2019 target mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan dasar dan dengan meningkatkan off-farm peluang ekonomi bagi orang miskin.
USAID adalah Pemimpin di badan pemerintahan Amerika Serikat. Badan Pemerintah yang bekerja untuk mengakhiri kemiskinan global yang ekstrim dan meningkatkan keuletan. Agar masyarakat demokrasi dapat percaya dengan potensinya.
Kami selalu menupayakan untuk mendaptkan hasil. Selama 30 tahun terakhir, MSI telah membantu untuk memberikan hasil pembangunan di negara berkembang. Kami sangat peduli tentang isu-isu global. Proyek-proyek kami mendorong pemerintah dan organisasi menuju hasil yang lebih baik, membantu orang-orang yang mereka layani untuk hidu lebih baik. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. Kami adalah penghasil protein hewani berkualitas dan terpercaya, yang dengan setia melayani kebutuhan serta menjadi kebanggaan Indonesia sejak tahun 1975. Paket CARE pertama tiba di Le Havre, Prancis, pada Mei 1946, sebagai bagian dari gelombang respon pertama terhadap jutaan orang yang membutuhkan makanan dan pasokan bantuan pada akhir Perang Dunia II. Dikenal sebagai Kooperatif Remitansi Amerika ke Eropa (CARE), CARE terdiri dari 22 badan amal Amerika dengan latar belakang warga sipil, agama, koperasi, dan buruh. CARE memiliki 2,8 juta paket surplus tentara AS pada tahun 1946, masing-masing berisi cukup makanan untuk memberi makan sepuluh orang untuk satu hari, atau satu orang selama sepuluh hari. Paket berisi bahan pokok seperti mentega, susu kering, daging kaleng, dan kadang-kadang bahkan cokelat dan permen karet. Lebih dari tujuh dekade kemudian dan terus bertambah, CARE telah berkembang menjadi salah satu organisasi penanggulangan kemiskinan terbesar di dunia, memberikan bantuan kepada orang-orang yang dilanda bencana dan dalam keaadan darurat, dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi yang memperkuat mata pencaharian dalam jangka panjang, dimulai dengan perempuan dan anak perempuan yang sering terpinggirkan dan dalam keadaan rentan kemiskinan. Dari komunitas yang menghadapi kekeringan parah di Ethiopia hingga keluarga yang hancur berantakan akibat perang di Suriah dan Yaman, ini hanyalah beberapa kegiatan CARE di lebih dari 90 negara.
Global Fund adalah kemitraan yang dirancang untuk mempercepat akhir dari AIDS, TBC dan malaria sebagai epidemi. Sebagai organisasi internasional, Global Fund memobilisasi dan berinvestasi lebih dari USD 4 miliar per tahun untuk mendukung program yang dijalankan oleh para local experts di lebih dari 100 negara. Dalam kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil, agen teknis, sektor swasta dan orang-orang yang terkena penyakit, kami menghadapi hambatan yang menantang dan berinovasi. The Global Fund ada untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria yang didirikan pada tahun 2002 untuk mengumpulkan, mengelola, dan menginvestasikan uang dunia guna menanggapi tiga penyakit menular paling mematikan yang pernah dikenal di dunia. Misi Global Fund adalah menginvestasikan uang dunia untuk mengalahkan ketiga penyakit ini. Ide Global Fund muncul dari sumber advokasi politik. AIDS, TB, dan malaria semuanya dapat dicegah dan diobati – tetapi menyelesaikan masalah ini membutuhkan komitmen tidak hanya dari para pemimpin dunia dan pembuat keputusan tetapi juga dari mereka yang bekerja di lapangan untuk membantu pria, wanita dan anak-anak yang hidup dengan penyakit ini. USAID memimpin pembangunan internasional dan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi kemiskinan, memperkuat pemerintahan demokratis dan membantu orang untuk maju di luar bantuan. Stop TB Partnership menyatukan keahlian dari spektrum yang luas dari mitra negara, regional, dan global dalam misi bersama kami untuk merevolusi ruang TB dan mengakhiri TB pada tahun 2030. Didirikan pada tahun 2001, Stop TB Partnership adalah organisasi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengambil risiko berani dan cerdas untuk melayani kebutuhan dan memperkuat suara orang, komunitas, dan negara yang terkena dampak TB. Kami bekerja untuk mengadvokasi, mengkatalisasi, dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan di antara para mitra; untuk mendukung pengembangan, replikasi, dan peningkatan pendekatan dan alat inovatif; dan untuk memfasilitasi akses yang adil terhadap diagnosis, pengobatan, dan perawatan TB bagi semua yang membutuhkan. Kami percaya bahwa rangkaian keahlian strategis dan teknis kami yang komprehensif dan kesediaan kami untuk melampaui batas merupakan faktor penting dalam mencapai target yang ditetapkan oleh komunitas TB secara luas. |
Sebutkan upaya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
