Sebutkan kekurangan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

tirto.id - Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Dalam konteks negara, desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam pengembangan wilayahnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi memiliki arti sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Sistem desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu tujuan diterapkannya konsep desentralisasi dalam pemerintahan yaitu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menghasilkan pemerataan pada suatu daerah.

Mengutip laman ITB, desentralisasi di Indonesia baru berjalan setelah tumbangnya Orde Baru atau dimulai tahun 1999. Melalui pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri melakukan pengembangan wilayahnya yang bisa menyejahterakan masyarakat dengan mengembangkan potensi di daerahnya

Desentralisasi sendiri berkaitan dengan otonomi daerah dan mempunyai hubungan sebab-akibat.

Mengutip modul PPKn Kelas X (2020) dari Kemdikbud, desentralisasi mengarah pada proses pembentukan daerah otonom. Lalu, otonomi merupakan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom.

Ketika desentralisasi diterapkan, maka pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".

Mengutip buku PPKn Kelas X (2017), urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan pada daerah berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal. Semua urusan tersebut menjadi dan kewenangan pemerintah pusat.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya yaitu melalui peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembangunan wilayahnya.

Selain menerapkan asas desentralisasi, pada otonomi daerah juga berlaku asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah dan atau pada instansi vertikal wilayah tertentu.

Sementara tugas perbantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dan desa, atau dari pemerintah kabupaten/kota pada desa untuk melakukan tugas tertentu.

Kelebihan dan kelemahan Desentralisasi

Pembagian tugas kepada pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi memiliki berbagai kelebihan seperti berikut:

• Struktur organisasi berupa pendelegasian wewenang dan akan meringankan manajemen pemerintah pusat.
• Mengurangi menumpuknya pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat.
• Permasalahan mendesak dan perlu penanganan secepatnya, tidak perlu menanti instruksi pemerintah pusat karena langsung bisa diatasi oleh daerah.
• Terjadi hubungan harmonis dan peningkatan semangat kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
• Terjadi peningkatan efisiensi pada segala hal, terutama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.
• Memangkas birokrasi yang rumit karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
• Desentralisasi memberikan manfaat bagi organisasi besar di masing-masing tempat.
• Risiko kerugian pada bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi bisa dibagi-bagi.
• Desentralisasi membawa kepuasan untuk daerah karena manfaat dapat dirasakan langsung.

Sebaliknya, sistem desentralisasi juga membawa risiko tersendiri. Ditemukan pula kelemahan penerapannya yang dapat dilihat dari berbagai hal berikut:

• Berpotensi terganggunya keseimbangan dan keserasian tujuan
• Desentralisasi bisa memunculkan sifat kedaerahan
• Memerlukan banyak waktu dalam mengupayakan perundingan atau musyawarah
• Biaya operasional yang diperlukan cukup besar.
• Besarnya organ pada pemerintahan, membuat struktur pemerintahan menjadi kompleks. Hal ini berisiko pada tidak lancarnya koordinasi.

Baca juga:

• Materi Kewarganegaraan: Kenali Otonomi Daerah, Tujuan & Prinsipnya
• Pengertian Otonomi Daerah: Apa Saja Dampak Negatif dan Positifnya
• Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Pendidikan Zone - Sebutkan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Desentralisasi! - Setiap sistem biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan, demikian juga dengan sistem desentralisasi.

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat itu sebagian diserahkan pada daerah-daerah.

Tujuan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat itu adalah agar daerah-daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Hak untuk mengatur daerahnya sendiri itu disebut otonomi. Daerah yang diserahi wewenang oleh pemerintah pusat tersebut disebut daerah otonom.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Berikut ini Kelebihan dan Kekurangan Sistem Desentralisasi dalam penyelenggaraan negara:

Kelebihan sistem desentralisasi

1. Masyarakat di daerah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri;
2. Masyarakat di daerah juga memperoleh kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Berbagai masalah di daerah-daerah dapat lebih cepat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan yang ditetapkan oleh setiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerahnya; dan lain-lain.

Kelemahan sistem desentralisasi 

1. Kualitas partisipasi masyarakat antardaerah bisa sangat beragam, berhubung dengan kualitas sumber daya manusianya;
2. Terdapat ketidaksamaan peraturan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain;
3. Kemajuan daerah-daerah dapat beragam dan tidak merata, berhubung dengan keragaman potensi daerah-daerah itu; dan lain-lain.

Sebutkan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Desentralisasi! 4.5 5 Unknown Thursday, November 12, 2015 Pendidikan Zone - Sebutkan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Desentralisasi! - Setiap sistem biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan, demi...

Dirjen Perdaglu Kemendag Terjerat Kasus Mafia Minyak Goreng, Dampaknya?

Perbesar

Ilustrasi Bendera Indonesia. (Bola.com/Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta Kelebihan desentralisasi dan kekurangannya penting dipelajari dalam sistem pemerintahan. Desentralisasi memungkinkan pembangunan sebuah daerah yang lebih efektif dan efisien. Kelebihan desentralisasi bisa memberi keuntungan bagi daerah yang menerapkannya.

Tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Ada banyak kelebihan desentralisasi dalam untuk sebuah daerah. Kelebihan desentralisasi dapat mempercepat perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah.

Kelebihan desentralisasi juga termasuk bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Kelebihan desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Kelebihan desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara.

Berikut kelebihan desentralisasi dan kekurangannya dalam pemerintahan yang dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Minggu (25/10/2020).

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Perbesar

ilustrasi belajar | pexels.com/@julia-m-cameron

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, sesentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Menurut Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 1, 2017, desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah, atau lembaga masyarakat.

Konsep desentralisasi telah diterapkan pada dinamika kelompok mulai dari bisnis, organisasi, ilmu politik, hukum dan administrasi publik, ekonomi, dan teknologi.

Desentralisasi pemerintahan memiliki aspek politik dan administratif. Desentralisasinya mungkin bersifat teritorial, memindahkan kekuasaan dari pusat kota ke daerah lain, dan mungkin berfungsi, memindahkan pengambilan keputusan dari administrator puncak cabang pemerintahan mana pun ke pejabat tingkat yang lebih rendah.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Perbesar

Ilustrasi Belajar Credit: pexels.com/pixabay

Desentralisasi politik

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana.

Desentralisasi administrasi

Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik semi-otonom atau perusahaan.

Desentralisasi fiskal

Tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat– serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.

Desentralisasi pasar

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru.

Desentralisasi lingkungan

Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Perbesar

Kelebihan desentralisasi (Bola.com/Pixabay)

Lebih efektif

Kelebihan desentralisasi yang paling utama adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat.

Pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tertentu.

Meringankan pekerjaan pemerintah

Dengan tiap daerah melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat jadi lebih ringan. Desentralisasi merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat.

Birokrasi tidak terlalu panjang

Dengan desentralisasi, proses birokrasi untuk menjalankan pemerintahan daerah tidak terlalu panjang. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien. Birokrasi yang panjang dan berbelit seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi.

Lebih efisien biaya

Salah satu kelebihan desentralisasi adalah lebih efisien dalam segi biaya. Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan finansial turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah jadi lebih terkontrol. Pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien.

Kemajuan daerah terukur

Dengan desentralisasi, daerah-daerah yang tertinggal akan lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah jadi lebih fokus membangun daerahnya. Pengembangan beserta perencanaan dari beragam lembaga pemerintahan akan lebih terintegrasi.

Meningkatkan hubungan pusat dan daerah

Meski desentralisasi memungkinkan daerah mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah pusat tetap ikut andil dalam berbagai keputusan. Ini yang bisa membuat hubungan pusat dan daerah akan tetap terjalin dengan baik.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Perbesar

Ilustrasi pedesaan. (Photo by Robson Hatsukami Morgan on Unsplash)

Perbedaan kebijakan antar daerah

Adanya desentralisasi di tiap pemerintahan daerah bisa menyebabkan perbedaan kebijakan antar daerah. Pemerintah daerah yang bisa membuat kebijakannya sendiri bisa membuat tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.

Mendorong timbulnya paham kedaerahan

Desentralisasi juga memicu paham kedaerahan yang kuat. Jika berlebihan, sikap ini dapat memicu perpecahan antar daerah. Paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional.

Mengikis peran pemerintah pusat

Berkurangnya peran pemerintah pusat bisa mengikis keterlibatan pusat dalam daearah. Sebagai pemegang arahan tertinggi, pemerintah pusat tetap harus memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan lebih kompleks

Dengan desentralisasi, struktur dari pemerintahan menjadi kian kompleks. Kebijakan pemerintah daerah bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan sesuatu perkara. Keseimbangan nasional bisa terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintah daerah.

Rawan eksploitasi kekayaan daerah

Desentralisasi juga bisa memicu eksploitasi kekayaan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah bisa bebas menggunakan kekayaan daerahnya. Jika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, ini bisa memicu eksploitasi dan korupsi.

Tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten

Desentralisasi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang benar-benar kompeten. Jika pemerintah tidak berjalan dengan baik, desentralisasi bisa menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lanjutkan Membaca ↓