Sebutkan dan jelaskan asas-asas manajemen dalam pemerintahan

Lihat Foto

Table of Contents Show

Pengertian pelayanan publik
Asas pelayanan publik
Video yang berhubungan

freepik.com/pch.vector

Ilustrasi asas-asas pelayanan publik

KOMPAS.com - Salah satu peran pemerintah ialah menciptakan dan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin.

Pelayanan publik ini membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta menyelenggarakan pembangunan yang merata.

Pengertian pelayanan publik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Erika Revida dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Pelayanan Publik (2021), definisi pelayanan publik bisa dipahami dari pengertian tiap katanya, yakni ‘pelayanan’ dan ‘publik’. Pelayanan berarti bantuan atau pertolongan. Sedangkan publik berarti orang banyak atau yang bersifat umum.

Baca juga: Jenis-Jenis Tempat Sentral Berdasarkan Pusat Pelayanan

Maka bisa disimpulkan jika pelayanan publik merupakan bentuk bantuan atau pertolongan kepada orang banyak atau masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk membantu masyarakat atau orang umum.

Asas pelayanan publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

Kepentingan umum
Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.
Kepastian hukum
Artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya.
Kesamaan hak
Artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik.
Keseimbangan hak dan kewajiban
Artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Profesional
Artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional.
Partisipatif
Artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.
Tidak diskriminatif
Artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.
Keterbukaan
Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi.
Akuntabilitas
Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab.
Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan
Artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan.
Ketepatan waktu
Artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu.
Cepat, mudah, dan terjangkau
Artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

Baca juga: Fasilitas Publik Bagi Disabilitas, Jawaban Belajar dari TVRI 6 Juni SMP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Pengorganisasian ialah penentuan dan penggolongan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk tujuan perusahaan/organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang kepala/manajer, dan pelimpahan wewenang tertentu kepada pihak tertentu untuk pelaksanaanya di lapangan.

Pengorganisasian/manajemen pekerjaan kantor jika dikaitkan dengan organisasi secara keseluruhan, maka bisa menggunakan 3 (tiga) asas, yakni asas Sentralisasi, asas Desentralisasi dan asas campuran antara Sentralisasi dan Desentralisasi (Dekonsentralisasi).

Dalam hal ini Asas Sentralisasi adalah pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor pada suatu bagian atau unit tertentu (kelompok tunggal dan juga manajemennya diserahkan kepada satu orang yang khusus bertanggung jawab di dalam bidang aktivitas perkantoran).

Jadi seluruh kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan serta dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang berdiri sendiri, sementara kelompok lainnya (kelompok operatif) tidak boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kantor. Seluruh kegiatan dalam bidang tata usaha akan dilaksanakan oleh satuan pelayanan, contohnya bagian sekretaris ataupun bagian TU.

Pada asas sentralisasi, manajer kantor memegang peranan yang sangat menentukan, dalam artian kepala kantor bertanggung jawab akan keberlangsungan dan keberesan pekerjaan kantor kepada Top Manajer. Kita lihat di bawah ini bagan asas pemusatan secara Skematis:

Asas sentralisasi ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu:

a) Kegiatan kantor dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidang perkantoran.

b) Keseragaman dapat dicapai (metode-metode pekerjaan dapat diterapkan secara cepat dan seragam).

c) Mesin-mesin kantor dapat didayagunakan sepenuhnya.

d) Latihan-latihan karyawan kantor dapat ditingkatakan.

e) Adanya fleksibilitas dalam organisasi.

f) Biaya pelaksanaan pekerjaan kantor dapat dihemat.

g) Dapat dipekerjakan tenaga spesialisasi yang cakap.

h) Dapat Mencegah duplikasi fungsi.

Sementara itu kekurangan asas sentralisasi ini antara lain yaitu:

a) Kegiatan yang disentralisasikan belum tentu bisa menjamin dan melayani kebutuhan khusus dari tiap-tiap unit atau tiap-tiap bagian.

b) Prosedur pelaksanaan kerja dapat berbelit-belit.

c) Lambat dalam pelaksanaan tugas (kurang hemat dalam waktu).

d) Kurang efektif dalam pengawasan karena jarak yang jauh.

e) Dapat menambah pekerjaan tatausaha dan surat menyurat.

f) Adanya pengawasan yang ketat dapat menimbulkan frustasi.

Asas Desentralisasi adalah asas pemencaran ataupun penyebaran dimana masing-masing bagian pokok bekerja sebagai satu kesatuan yang seolah-olah berdiri sendiri. Dalam asas desentralisasi pada dasarnya kegiatan kantor ada di seluruh unit atau bagian organisasi. Itu berarti kegiatan kantor terpencar (tersebar) ke seluruh unit atau bagian organisasi.

Jadi dalam hal ini masing-masing unit (bagian) melaksanakan kegiatan kantor. Dan setiap manajer (kepala kantor) akan bertanggung jawab pada kegiatan kantor yang berada dibawah pimpinannya dan setiap bagian tidak bisa melewati batas tanggung jawabnya. Contohnya seperti kepala bagian keuangan hanya akan bertanggung jawab atas pekerjaan kantor pada bagian keuangan saja.

Dalam asas disentralisasi ini juga masing-masing satuan organisasi serta seluruh organisasi selain melaksanakan tugas-tugas induknya juga melaksanakan seluruh kerja ketatausahaan yang ada di dalam lingkungannya sendiri. Seperti contohnya bagian produksi dalam suatu perusahaan juga melaksanakan tugas-tugas korespondensi, memperbanyak sendiri warkat dan lain sebagainya.

Berikut ini beberapa keuntungan sistem asas Desentralisasi:

a) Pekerjaan kegiatan kantor dapat dilayani dengan segala keperluan unitnya masing-masing.

b) Pekerjaan dilaksanakan oleh masing-masing bagian/unit yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

c) Pekerjaan dapat dilakukan menurut urutan kepentingan unit yang bersangkutan.

d) Sifat generalis para pekerja dapat dikembangkan.

e) Pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.

Sementara beberapa kelemahan asas desentralisasi antara lain yaitu:

a) Pekerjaan akan terlalu bebas.

b) Tidak terdapat harmonisasi dalam organisasi.

c) Adanya penambahan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor (adanya pemborosan biaya).

d) Kemungkinan timbulnya duplikasi arsip.

Pada umumnya sebuah organisasi/perusahaan yang sudah berkembang bisa dibentuk unit pelayanan pusat untuk melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap pekerjaan kantor yang berada pada seluruh organisasi/perusahaan. Sebaliknya pekerjaan kantor yang kurang tepat jika dipusatkan maka tetap dikerjakan oleh unit yang bersangkutan. Pengorganisaian pekerjaan kantor seperti ini merupakan sistem kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.

Berdasarkan pertimbangan praktis, biasanya perusahaan/organisasi kantor menggunakan asas kombinasi. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sedikit sekali perusahaan/organisasi kantor yang hanya atau khusus menggunakan sistem sentralisasi ataupun desentralisasi.

Masalah pemilihan sistem organisasi tergantung pada sistem mana yang paling menguntungkan bagi organisasi itu sendiri. Hal ini tentu saja setelah dilaksanakannya peninjauan dan penilaian dari segala segi, terutama ketepatgunaannya bisa berjalan atau tidak. Ada baiknya setiap organisasi diselenggarakan sesederhana mungkin, tanpa melepaskan atau melupakan kemungkinan perkembangannya dikemudian hari. Akan tetapi juga, untuk menghindari banyaknya gangguan terhadap unit pekejaan operatif, sebaiknya unit-unit operatif memperoleh bantuan dan petunjuk dari tenaga ahli perkantoran yang ada pada unit pelayanan pusat.

{|CATATAN| Merupakan sebuah kekeliruan jika Anda melewatkan 5 artikel terkait berikut ini:
1) Untuk Apa Kita Belajar Administrasi Perkantoran?
2) Pengertian Administrasi, Kantor, dan Administrasi Perkantoran
3) 8 Unsur Administrasi Perkantoran
4) Peran Administrasi Perkantoran dalam Perusahaan

5) Apa Saja Jenis-Jenis Pekerjaan Kantor}

Dalam hal ini menurut Dr. Sedarmayanti, M.Pd. dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perkantoran”. Asas-asas Pokok Pengorganisasian adalah:

Asas pembagian tugas disini adalah menentukan perlunya tugas untuk dibagi habis sehingga bisa dijamin adanya bagian yang bertanggung jawab di dalam menyelenggarakan tugas yang dimaksud. Oleh karenanya perlu ada perumusan tugas yang jelas sehingga bisa dicegah terjadinya duplikasi, benturan dan kekaburan bagian tugas.

Asas fungsionalisasi menentukan bahwa dalam penanganan suatu masalah dan juga dalam rangka mewujudkan koordinasi yang bagus antar kegiatan, maka bagian fungsional berkewajiban untuk memprakarsainya.

Asas koordinasi menekankan pada perlunya setiap bagian memadukan, menserasikan, dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu, ataupun perumusan kebijakan dan pengawasan, pemrograman dan penganggaran, pengendalian dan pengawasan tugas serta fungsi-fungsi yang diembannya.

Asas kesinambungan menekankan pada keharusan bahwa tugas-tugas harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan kebijakan serta program yang sudah ditetapkan, tanpa bergantung pada diri pejabat tertentu.

Asas akrodion menekankan bahwa organisasi bisa berkembang ataupun mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya.

Asas pendelegasian wewenang mengharuskan setiap pimpinan untuk melimpahkan sebagian tugas serta kewenangannya kepada pejabat yang menjadi bawahannya.

Dalam hal ini asas keluwesan menghendaki agar organisasi selalu mengikuti serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dan juga perubahan keadaan, sehingga bisa dihindar dari kekakuan dalam pelaksanaan tugas.

Asas rentang pengendalian bertujuan agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi ataupun orang yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat adanya keterbatasan kemampuan seorang pimpinan atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap para bawahnya. Apabila perlu adanya perbandingan (rasio) Unit kerja yang secara hirarki berbentuk piramida, dengan angka-angka perbandingan seperti misalnya 1 : 3 - 7, sebagai berikut:

Hal ini tentu sangat penting, dalam hubungan dengan penggolongan jabatan, uraian pekerjaan, analisis pekerjaan serta evaluasi pekerjaan. Juga penting, demi menghindari pekerjaan yang tumpuk, macet, dan terbengkalai. Jadi jangan sampai ada pekerjaan ataupun unit kerja yang berada di luar jangkauan pengendalian dari setiap pimpinan, hal ini karena dalam diri setiap pimpinan melekat juga fungsi pengawasan.

Asas jalur dan staf merupakan asas yang menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan- satuan penyusun organisasi perlu yang melaksanakan tugas pokok instansi, dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan.

Asas Pembaganan dalam hal ini mengharuskan setiap organisasi mengambarkan susunan organisasinya, supaya setiap pihak yang berkepentingan bisa segera memahami kedudukan dan hubungannya dari setiap satuan organisasi yang ada.