Mendeskripsikan tugas kementerian sesuai dengan urusan pemerintah yang ditangani Mengpa antara hak asasi manusia dgn kewajiban asasi manunusia dalam perwujudan harus di harmoniskan Menurut uud nri 1945, presiden ri mempunyai kewenangan yang harus dijalankan. coba kalian sebutkan kewenangan presiden ri sebagai kepala pemerintahan! … Mensikapi kemajuan dunia disegala bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, ditambah lagi dengan pengaruh ideologi dan politik global maka bangsa indone … orang-orang Eropa mulai berdatangan di nusantara untuk mencari rempah-rempah adalah orang Apa pokok pikiran dalam sistem tertib hukum indonesia sesuai penjelasan uud 1945 Apabila pemilihan umum di indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan pancasila, maka pancasila telah berfungsi sebagai ... Nilai yang merupakan penjabaran dari kehidupan sehari-hari disebut dengan nilai ... Nilai-nilai sosial dari luar yang sesuai dengan pancasila adalah Nilai-nilai pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia. dalam hal ini, pancasila memperlihatkan diri sebaga …
Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangar di Tingkat Pusat Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Iingkat Pusat memuat pertanyaan dan jawaban sebagai panduan praktis bagi pejabat pementuk eatuan perundang-undangan di tingkat pusat untuk memperoleh pemahaman yang sama agar dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Tidak tersedia versi lain DETAIL CANTUMANKembali ke sebelumnyaXML DetailCite this Tekan tombol Enter untuk memulai obrolan
Saya ingin bertanya dua pertanyaan terkait asas hukum. (1) Menurut para ahli kepailitan, Undang-Undang kepailitan merupakan penjabaran dari Pasal 1131-1132 KUHPerdata, maka jika dilihat seperti itu asas apakah yang tepat untuk hal ini. Apakah lebih tepat menggunakan asas lex spesialis derogat legi generalis ataukah asas lex posterior derogat legi priori? (2) Kurang lebih sama dengan pertanyaan dari nomor 1 tetapi pertanyaan kedua mengenai kedudukan pengadilan niaga. Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU.No.48 Tahun 2009.” Pembentukan pengadilan niaga yang dikatagorikan menjadi pengadilan khusus dalam peradilan umum berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 UU kekuasaan kehakiman No 48 tahun 2009 dengan adanya UU kepailitan no 37 tahun 2004 bisa di katakan keberadaannya sah berdasarkan mandat dari undang undang tersebut, untuk itu dalam hal ini asas apakah yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut berdasarkan penjabaran yang saya berikan?
Pertanyaan pertamamu dapat dijawab sebagai berikut: Dalam penerapan asas hukum, kedua asas itu bisa saja berlaku bersama-sama. Posisi lex specialis dapat diberlakukan pada UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, sedangkan KUH Perdata sebagai lex generalis. Oleh karena UU Kepailitan ini berlaku kemudian, maka dengan sendirinya ia juga adalah lex posterior. Jadi, kedua asas ini tidak bertentangan. Pertanyaan kedua menghadapkan antara UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Kepailitan. Kedua undang-undang ini sebenarnya tidak ada yang didikotomikan sebagai lex specialis vs lex generalis; atau antara lex posteriori vs lex priori, karena memang pengaturannya tidak bersilangan atau tumpang tindih. Dua asas yang kamu singgung itu kebetulan adalah asas-asas yang sifatnya menderogasikan (lex…derogat legi…), sehingga dipakai sebagai “alat” untuk mengatasi konflik di antara norma (legal remedies). Jadi, apabila tidak terjadi perbenturan di antara norma-norma, dalam arti semua undang-undang yang disebutkan itu koheren satu sama lain, maka tidak diperlukan ada asas-asas hukum apapun untuk mensinkronkannya lagi. Kembali ke Topik
Rabu, 20 April 2022 | 12:00 WIB
Bobo.id - Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Nah, di setiap daerah memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuat undang-undang tersebut, harus ada proses yang dilakukan. Yuk, simak penjelasan lengkapnya dari contoh soal dan pembahasan berikut! 1. Sebutkan tata urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia! Pembahasan: Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Seni Batik d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) Page 2Page 3
Bobo.id - Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Nah, di setiap daerah memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuat undang-undang tersebut, harus ada proses yang dilakukan. Yuk, simak penjelasan lengkapnya dari contoh soal dan pembahasan berikut! 1. Sebutkan tata urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia! Pembahasan: Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Seni Batik d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News |