Mengapa PLN juga tidak suka dengan kejadian mati lampu

Bisnis.com, Jakarta - Blackout atau peristiwa padam listrik skala besar seperti yang dialami Indonesia di sebagian wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten pada Minggu (4/8/2019) ternyata pernah dialami beberapa negara, dari Argentina hingga Amerika Serikat (AS). Sementara itu di Indonesia, PLN akan memotong gaji pegawai untuk membayar kompensasi akibat blackout pada Minggu (4/8/2019).

Blackout merupakan penurunan daya listrik secara drastis akibat gangguan pada sistem kelistrikan yang bisa terjadi karena adanya masalah transmisi atau sistem pembangkitan.

Sepanjang 2019, terjadi sejumlah kejadian mati listrik dengan penyebab bervariasi, mulai dari tudingan sabotase hingga cuaca panas yang mengganggu sistem kelistrikan.

Baca Juga : Kata Moeldoko Soal Kegeraman Presiden Jokowi di Kantor PLN

Dari beberapa kejadian tersebut, blackout di Venezuela merupakan peristiwa mati listrik terburuk karena durasi mati lampu mencapai 10 hari di tengah kuatnya tekanan krisis ekonomi dan politik. Kejadian itu terjadi dari tanggal 7 sampai 14 Maret 2019 dan 25 sampai 28 Maret 2019.

Di Venezuela, Presiden Nicolas Maduro menuding adanya serangan dengan teknologi tinggi elektromagnetik dari AS. Namun menurut pakar, pemadaman tersebut terjadi akibat maraknya korupsi di sektor kelistrikan di negara yang terletak di selatan Benua Amerika itu.

Untuk kasus di Indonesia, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani menjelaskan bahwa gangguan aliran listrik mulai terjadi pada Minggu (4/8/2019) pukul 11.45 WIB lewat 27 detik di Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah.

Sementara itu menurut keterangan pihak Kepolisian, ada pohon sengon yang diduga melebihi batas ketinggian yang seharusnya. Lalu terjadi lompatan listrik saat dilakukan pemotongan dahan yang mendekati jaringan SUTET itu.

Titik gangguan, berdasarkan keterangan Inten, awalnya terjadi di sirkuit 1. Kemudian disusul sirkuit 2. Pemadaman listrik disebut Sripeni disebabkan ketidakseimbangan sistem kelistrikan antara Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur.

Setelah itu, terjadi penurunan tegangan yang menyebabkan jaringan SUTET Depok dan Tasikmalaya mengalami gangguan. Pada saat yang sama, listrik di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali tetap berjalan normal. Berikutnya pada pukul 11.48 WIB, DKI Jakarta mulai padam secara serentak.

Terkait pemadaman listrik yang setidaknya memakan waktu 10 jam, dan banyak yang lebih lama dari itu, Presiden Joko Widodo beserta menteri terkait melakukan kunjungan ke kantor pusat PLN, Senin (5/8/2019). Dengan mimik wajah serius, Presiden memulai pernyataan dengan meminta penjelasan dari Direksi PLN atas kejadian itu.

"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan (rencana cadangan), ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?" tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden meminta penjelasan kepada Direksi PLN terkait adanya manajemen krisis ketika terjadi kerusakan sistem di salah satu pembangkit. "Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya? Kok tahu-tahu drop? Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi," tambah Jokowi.

Merujuk pada peristiwa pemadaman total di Jawa dan Bali pada 2002, Presiden mengungkapkan seharusnya PLN bisa belajar dari kejadian itu. Pasalnya, pemadaman listrik kali ini tidak hanya merusak reputasi PLN, melainkan juga merugikan konsumen.

Ekonomi Tersengat Blackout dan Kompensasi dari Potong Gaji Pegawai PLN

Tercatat, pemadaman listrik menyebabkan aktivitas ekonomi dan bisnis serta sektor vital terdampak sangat serius. Misalnya, suplai listrik ke moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) terhenti sehingga 4 rangkaian kereta berhenti beroperasi.

Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin mengatakan lokasi lintas 4 rangkaian kereta yang dievakuasi berada di jalur Bendungan Hilir-Istora, Istora-Bendungan Hilir, Lebak Bulus-Fatmawati, dan Fatmawati-Lebak Bulus. Atas kejadian ini, penumpang kereta terpaksa dievakuasi.

Selain itu aktivitas manufaktur, pusat perbelanjaan, layanan perhotelan, pelayanan kereta rel listrik (KRL), serta beragam sektor lainnya juga ikut terganggu.

Misalnya, Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (ACC) Alex Budiyanto mengaku pemadaman listrik menyebabkan banyak pelayanan digital di pusat penyimpanan data tidak dapat beroperasi. "Sangat mengganggu sekali. Banyak layanan digital mati karena sangat tergantung pada listrik PLN," ujarnya.

Terkait pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah, PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dengan Indikator Lama Gangguan.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan pihaknya akan melakukan pemotongan gaji pegawai untuk menghemat biaya operasional lantaran biaya kompensasi untuk pelanggan terkait padamnya listrik mencapai Rp839 miliar.

Hal ini dilakukan karena kompensasi tersebut harus berasal dari biaya operasional, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun penyertaan modal negara (PMN) yang baru saja diterima perseroan.

Dia mengatakan akan ada pengurangan pendapatan di luar gaji pokok yang diterima pegawai PLN. Setidaknya dengan total 40.000 pegawai, pengurangan gaji akan sedikit membantu keuangan PLN, khususnya dalam melakukan penghematan lantaran pembayaran kompensasi.

"Di PLN itu ada namanya merit order, kalau kerja enggak bagus, potong gaji. Jadi, PLN ada 3 gaji, P1 gaji pokok, P2 dikasih kalau prestasi, dan yang ketiga soal kesejahteraan," katanya, Selasa (6/8/2019). Pemotongan gaji akan lebih berhubungan dengan tunjangan kesejahteraan pegawai.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :