02 May 2019
Category: AUDIT
Penulis:
Perkembangan dunia saat ini menuntut pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bukan hanya untuk Perusahaan namun juga untuk pemerintahan. Praktik pelaporan laporan keuangan yang transparan dan mengacu pada standar akuntansi berbasis akrual yang dapat diperbandingkan secara internasional mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kerangka konseptual yang diatur dalam PP 71 tahun 2010 berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Peraturan lebih lanjut mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan bagan akun standar (BAS).
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan panduan standar akuntansi pemerintahan atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam masing-masing peraturan kepala daerah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) mengatur mengenai pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah meliputi: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. BAS dirinci sebagai berikut:
a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
Kode akun terdiri atas:
1.akun 1 (satu) menunjukkan aset;
2.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
3.akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
4.akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
5.akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
6.akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
7.akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
8.akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
9.akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
Dengan ditetapkan kodifikasi BAS untuk seluruh unit baik di LKPD dan SKPD, maka meningkatkan daya banding penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan kedepannya laporan keuangan seluruh daerah dapat dilakukan konsolidasi agar Pemerintah Pusat dapat lebih efektif dan efisien dalam memantau laporan keuangan daerah.
Sumber:
Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2010.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.64 tahun 2013.
(1)
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA PASURUAN
BAGAN AKUN STANDAR
A.
PENGERTIAN
Bagan akun standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait
transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,
kodefikasi akun ini menggambarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara
lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan dalam pencatatan transaksi
pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada
neraca saldo, dan penyajian dalam laporan keuangan.
BAS ini terdiri dari 9 Kode Akun, yaitu akun 1 (satu) menunjukkan aset;
akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; akun 5 (lima) menunjukkan
belanja; akun 6 (enam) menunjukkan transfer; akun 7 (tujuh) menunjukkan
pembiayaan; akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan akun 9
(sembilan) menunjukkan beban. BAS dirinci dalam 5 level kode rekening
(rincian obyek), yaitu level 1 (satu) menunjukkan kode akun; level 2 (dua)
menunjukkan kode kelompok; level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; level 4
(empat) menunjukkan kode obyek; dan level 5 (lima) menunjukkan kode
rincian obyek.
Namun demikian untuk penyederhanaan dan kepraktisan dalam memahami
dan menerapkan sistem dan prosedur akuntansi, dalam SAPD ini hanya
disajikan sampai dengan level 4 (obyek). Dengan demikian Rincian kode
rekening level 5 dan seterusnya mengikuti dan menyesuaikan dengan
peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan lain yang berlaku.
BAS merupakan tools untuk mengsinkronkan proses perencanaan,
penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan terutama berguna
(2)
Pelaporan.
B.
SALDO NORMAL AKUN
Saldo normal akun adalah saldo positif dari setiap akun yang mana jumlah
kenaikan biasanya sama atau lebih besar daripada penurunan akun
tersebut. Saldo normal akun dalam sistem akuntansi pemerintah daerah
adalah sebagai berikut:
KODE
NAMA AKUN
SALDO NORMAL
1
ASET
DEBET
2
KEWAJIBAN
KREDIT
3
EKUITAS
KREDIT
4
PENDAPATAN-LRA
KREDIT
5
BELANJA
DEBET
6
TRANSFER
DEBET
7
PEMBIAYAAN
DEBET
8
PENDAPATAN-LO
KREDIT
9
BEBAN
DEBET
C.
BAGAN AKUN STANDAR
Bagan Akun Standar sampai dengan level 4 yang digunakan dalam Sistem
Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan tersusun seperti dalam tabel berikut :
(3)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KODE AKUN
NAMA AKUN
1
0
0
0
ASET
1
1
0
0
ASET LANCAR
1
1
1
0
Kas
1
1
1
1
Kas di Kas Daerah
1
1
1
2
Kas di Bendahara Penerimaan
1
1
1
3
Kas di Bendahara Pengeluaran
1
1
1
4
Kas di BLUD
1
1
1
5
Kas Lainnya
1
1
1
6
Setara Kas
1
1
2
0
Investasi Jangka Pendek
1
1
2
1
Investasi dalam Saham
1
1
2
2
Investasi dalam Deposito
1
1
2
3
Investasi Dalam SUN
1
1
2
4
Investasi Dalam SBI
1
1
2
5
Investasi Dalam SPN
1
1
2
6
Investasi Jangka Pendek BLUD
1
1
2
7
Investasi Jangka Pendek Lainnya
1
1
3
0
Piutang Pendapatan
1
1
3
1
Piutang Pajak Daerah
1
1
3
2
Piutang Retribusi
1
1
3
3
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1
1
3
4
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1
1
3
5
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1
1
3
7
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1
1
3
8
Piutang Pendapatan Lainnya
1
1
4
0
Piutang Lainnya
1
1
4
1
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1
1
4
2
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada
Entitas Lainnya
1
1
4
3
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1
1
4
4
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1
1
4
5
Uang Muka
1
1
4
6
Panjar Kegiatan
1
1
5
0
Penyisihan Piutang
1
1
5
1
Penyisihan Piutang Pendapatan
1
1
5
2
Penyisihan Piutang Lainnya
1
1
6
0
Beban Dibayar Dimuka
1
1
6
1
Beban Pegawai Dibayar Dimuka
1
1
6
2
Beban Barang Dibayar Dimuka
1
1
6
3
Beban Jasa Dibayar Dimuka
1
1
6
4
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1
1
6
5
Beban Lainnya
1
1
7
0
Persediaan
1
1
7
1
Persediaan Bahan Pakai Habis
1
1
7
2
Persediaan Bahan/Material
(4)
1
1
8
0
Aset Untuk Dikonsolidasikan
1
1
8
1
R/K SKPD
1
2
0
0
INVESTASI JANGKA PANJANG
1
2
1
0
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1
2
1
1
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1
2
1
2
Investasi dalam Obligasi
1
2
1
3
Investasi dalam Proyek Pembangunan
1
2
1
4
Dana Bergulir
1
2
1
5
Deposito Jangka Panjang
1
2
1
6
Investasi Non Permanen Lainnya
1
2
2
0
Investasi Jangka Panjang Permanen
1
2
2
1
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1
2
2
2
Investasi Permanen Lainnya
1
3
0
0
ASET TETAP
1
3
1
0
Tanah
1
3
1
1
Tanah Perkampungan
1
3
1
2
Tanah Pertanian
1
3
1
3
Tanah Perkebunan
1
3
1
4
Kebun Campuran
1
3
1
5
Hutan
1
3
1
6
Kolam Ikan
1
3
1
7
Danau/Rawa
1
3
1
8
Tanah Tandus/Rusak
1
3
1
9
Alang-alang dan Padang Rumput
1
3
1
10 Tanah Pengguna Lain
1
3
1
11 Tanah Untuk Bangunan Gedung
1
3
1
12 Tanah Pertambangan
1
3
1
13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1
3
2
0
Peralatan dan Mesin
1
3
2
1
Alat-Alat Besar Darat
1
3
2
2
Alat-Alat Besar Apung
1
3
2
3
Alat-alat Bantu
1
3
2
4
Alat Angkutan Darat Bermotor
1
3
2
5
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1
3
2
6
Alat Angkut Apung Bermotor
1
3
2
7
Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1
3
2
8
Alat Angkut Bermotor Udara
1
3
2
9
Alat Bengkel Bermesin
1
3
2
10 Alat Bengkel Tak Bermesin
1
3
2
11 Alat Ukur
1
3
2
12 Alat Pengolahan
1
3
2
13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1
3
2
14 Alat Kantor
1
3
2
15 Alat Rumah Tangga
1
3
2
16 Komputer
(5)
1
3
2
18 Alat Studio
1
3
2
19 Alat Komunikasi
1
3
2
20 Peralatan Pemancar
1
3
2
21 Alat Kedokteran
1
3
2
22 Alat Kesehatan
1
3
2
23 Unit-Unit Laboratorium
1
3
2
24 Alat Peraga/Praktek Sekolah
1
3
2
25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1
3
2
26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1
3
2
27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1
3
2
28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory
(BATAM)
1
3
2
29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1
3
2
30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1
3
2
31 Senjata Api
1
3
2
32 Persenjataan Non Senjata Api
1
3
2
33 Senjata Sinar
1
3
2
34 Alat Keamanan dan Perlindungan
1
3
3
0
Gedung dan Bangunan
1
3
3
1
Bangunan Gedung Tempat Kerja
1
3
3
2
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1
3
3
3
Bangunan Menara
1
3
3
4
Bangunan Bersejarah
1
3
3
5
Tugu Peringatan
1
3
3
6
Candi
1
3
3
7
Monumen/Bangunan Bersejarah
1
3
3
8
Tugu Titik Kontrol/Pasti
1
3
3
9
Rambu-Rambu
1
3
3
10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1
3
4
0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1
3
4
1
Jalan
1
3
4
2
Jembatan
1
3
4
3
Bangunan Air Irigasi
1
3
4
4
Bangunan Air Pasang Surut
1
3
4
5
Bangunan Air Rawa
1
3
4
6
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan
Bencana Alam
1
3
4
7
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1
3
4
8
Bangunan Air Bersih/Baku
1
3
4
9
Bangunan Air Kotor
1
3
4
10 Bangunan Air
1
3
4
11 Instalasi Air Minum/Air Bersih
1
3
4
12 Instalasi Air Kotor
1
3
4
13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1
3
4
14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1
3
4
15 Instalasi Pembangkit Listrik
1
3
4
16 Instalasi Gardu Listrik
1
3
4
17 Instalasi Pertahanan
1
3
4
18 Instalasi Gas
(6)
1
3
4
20 Jaringan Air Minum
1
3
4
21 Jaringan Listrik
1
3
4
22 Jaringan Telepon
1
3
4
23 Jaringan Gas
1
3
5
0
Aset Tetap Lainnya
1
3
5
1
Buku
1
3
5
2
Terbitan
1
3
5
3
Barang-Barang Perpustakaan
1
3
5
4
Barang Bercorak Kebudayaan
1
3
5
5
Alat Olah Raga Lainnya
1
3
5
6
Hewan
1
3
5
7
Tanaman
1
3
5
8
Aset Renovasi
1
3
6
0
Konstruksi Dalam Pengerjaan
1
3
6
1
Konstruksi Dalam Pengerjaan
1
3
7
0
Akumulasi Penyusutan
1
3
7
1
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1
3
7
2
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1
3
7
3
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1
3
7
4
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1
4
0
0
DANA CADANGAN
1
4
1
0
Dana Cadangan
1
4
1
1
Dana Cadangan
1
5
0
0
ASET LAINNYA
1
5
1
0
Tagihan Jangka Panjang
1
5
1
1
Tagihan Penjualan Angsuran
1
5
1
2
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1
5
2
0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1
5
2
1
Sewa
1
5
2
2
Kerjasama Pemanfaatan
1
5
2
3
Bangun guna serah
1
5
2
4
Bangun serah guna
1
5
3
0
Aset Tidak Berwujud
1
5
3
1
Goodwill
1
5
3
2
Lisensi dan frenchise
1
5
3
3
Hak Cipta
1
5
3
4
Paten
1
5
3
5
Aset Tidat Berwujud Lainnya
1
5
3
6
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1
5
4
0
Aset Lain-lain
1
5
4
1
Aset Lain-lain
2
0
0
0
KEWAJIBAN
2
1
0
0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2
1
1
0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2
1
1
1
Utang Taspen
(7)
2
1
1
3
Utang PPh Pusat
2
1
1
4
Utang PPN Pusat
2
1
1
5
Utang Taperum
2
1
1
6
Utang Iuran Wajib Pegawai
2
1
1
7
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2
1
1
8
Utang Jaminan
2
1
2
0
Utang Bunga
2
1
2
1
Utang Bunga kepada Pemerintah
2
1
2
2
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2
1
2
3
Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2
1
2
4
Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2
1
2
5
Utang Bunga Obligasi
2
1
2
6
Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2
1
2
7
Utang Bunga Luar Negeri
2
1
3
0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2
1
3
1
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2
1
3
2
Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2
1
3
3
Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2
1
3
4
Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2
1
3
5
Bagian Lancar Utang Pemerintah Kota/Kota
2
1
4
0
Pendapatan Diterima Dimuka
2
1
4
1
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2
1
4
2
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2
1
4
3
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2
1
4
4
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2
1
5
0
Utang Beban
2
1
5
1
Utang Beban Pegawai
2
1
5
2
Utang Beban Barang dan Jasa
2
1
5
3
Utang Beban Bunga
2
1
5
4
Utang Beban Subsidi
2
1
5
5
Utang Beban Hibah
2
1
5
6
Utang Beban Bantuan Sosial
2
1
5
7
Utang Beban Transfer
2
1
5
8
Utang Beban Lain-lain
2
1
6
0
Utang Jangka Pendek Lainnya
2
1
6
1
Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2
1
6
2
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2
1
6
3
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang
Sah
2
1
6
4
Utang Jangka Pendek Lainnya
2
1
7
0
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
2
1
7
1
R/K PPKD
2
2
0
0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2
2
1
0
Utang Dalam Negeri
2
2
1
1
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2
2
1
2
Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2
2
1
3
Utang Dalam Negeri-Obligasi
(8)
2
2
1
5
Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2
2
1
6
Utang Dalam Negeri Lainnya
2
2
2
0
Utang Jangka Panjang Lainnya
2
2
2
1
Utang Jangka Panjang Lainnya
3
0
0
0
EKUITAS
3
1
0
0
EKUITAS
3
1
1
0
Ekuitas
3
1
1
1
Ekuitas
3
1
2
0
Surplus/Defisit LO
3
1
2
1
Surplus/Defisit LO
4
0
0
0
PENDAPATAN - LRA
4
1
0
0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4
1
1
0
Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4
1
1
1
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4
1
1
2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4
1
1
3
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4
1
1
4
Pajak Air Permukaan - LRA
4
1
1
5
Pajak Rokok - LRA
4
1
1
6
Pajak Hotel - LRA
4
1
1
7
Pajak Restoran - LRA
4
1
1
8
Pajak Hiburan - LRA
4
1
1
9
Pajak Reklame - LRA
4
1
1
10 Pajak Penerangan Jalan - LRA
4
1
1
11 Pajak Parkir - LRA
4
1
1
12 Pajak Air Tanah - LRA
4
1
1
13 Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4
1
1
14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4
1
1
15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4
1
1
16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4
1
2
0
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4
1
2
1
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4
1
2
2
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4
1
2
3
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil - LRA
4
1
2
4
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -
LRA
4
1
2
5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4
1
2
6
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4
1
2
7
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4
1
2
8
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4
1
2
9
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4
1
2
10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4
1
2
11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4
1
2
12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4
1
2
13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4
1
2
14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4
1
2
15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
(9)
4
1
2
17 Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4
1
2
18 Retribusi Terminal - LRA
4
1
2
19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4
1
2
20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4
1
2
21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4
1
2
22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4
1
2
23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4
1
2
24 Retribusi Penyebrangan Air - LRA
4
1
2
25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4
1
2
26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4
1
2
27 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4
1
2
28 Retribusi Izin Gangguan - LRA
4
1
2
29 Retribusi Izin Trayek - LRA
4
1
2
30 Retribusi Izin Perikanan - LRA
4
1
2
31 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4
1
2
32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) - LRA
4
1
3
0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA
4
1
3
1
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA
4
1
3
2
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Negara/BUMN - LRA
4
1
3
3
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta - LRA
4
1
4
0
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4
1
4
1
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4
1
4
2
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4
1
4
3
Penerimaan Jasa Giro - LRA
4
1
4
4
Pendapatan Bunga - LRA
4
1
4
5
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4
1
4
6
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4
1
4
7
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan - LRA
4
1
4
8
Pendapatan Denda Pajak - LRA
4
1
4
9
Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4
1
4
10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4
1
4
11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4
1
4
12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4
1
4
13 Pendapatan dari Pengembalian
4
1
4
14 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA
4
1
4
15 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4
1
4
16 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4
1
4
17 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4
1
4
18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4
1
4
19 Pendapatan Zakat - LRA
4
1
4
20 Pendapatan BLUD - LRA
4
1
4
21 Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4
1
4
22 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
(10)
4
2
1
0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4
2
1
1
Bagi Hasil Pajak - LRA
4
2
1
2
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4
2
1
3
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4
2
1
4
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA
4
2
2
0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4
2
2
1
Dana Otonomi Khusus - LRA
4
2
2
2
Dana Keistemewaan - LRA
4
2
2
3
Dana Penyesuaian - LRA
4
2
3
0
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4
2
3
1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4
2
3
2
Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4
2
3
3
Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4
2
4
0
Bantuan Keuangan - LRA
4
2
4
1
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
- LRA
4
2
4
2
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota -
LRA
4
2
4
3
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4
3
0
0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4
3
1
0
Pendapatan Hibah - LRA
4
3
1
1
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4
3
1
2
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4
3
1
3
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
dalam Negeri - LRA
4
3
1
4
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan -
LRA
4
3
2
0
Dana Darurat - LRA
4
3
2
1
Dana Darurat - LRA
4
3
3
0
Pendapatan Lainnya - LRA
4
3
3
1
Pendapatan Lainnya - LRA
5
0
0
0
BELANJA
5
1
0
0
BELANJA OPERASI
5
1
1
0
Belanja Pegawai
5
1
1
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
5
1
1
2
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5
1
1
3
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
serta KDH/WKDH
5
1
1
4
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5
1
1
5
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5
1
1
6
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5
1
1
7
Uang Lembur
5
1
2
0
Belanja Barang dan Jasa
5
1
2
1
Belanja Bahan Pakai Habis
5
1
2
2
Belanja Bahan/Material
5
1
2
3
Belanja Jasa Kantor
5
1
2
4
Belanja Premi Asuransi
5
1
2
5
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5
1
2
6
Belanja Cetak dan Penggandaan
5
1
2
7
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
(11)
5
1
2
9
Belanja Sewa Alat Berat
5
1
2
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5
1
2
11 Belanja Makanan dan Minuman
5
1
2
12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5
1
2
13 Belanja Pakaian Kerja
5
1
2
14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5
1
2
15 Belanja Perjalanan Dinas
5
1
2
16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5
1
2
17 Belanja Pemulangan Pegawai
5
1
2
18 Belanja Pemeliharaan
5
1
2
19 Belanja Jasa Konsultansi
5
1
2
20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
5
1
2
21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5
1
2
22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5
1
2
23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
5
1
2
24 Belanja Honorarium Non Pegawai
5
1
2
25 Honorarium PNS
5
1
2
26 Honorarium Non PNS
5
1
2
27 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5
1
3
0
Belanja Bunga
5
1
3
1
Bunga Utang Pinjaman
5
1
3
2
Bunga Utang Obligasi
5
1
4
0
Belanja Subsidi
5
1
4
1
Belanja Subsidi
5
1
5
0
Belanja Hibah
5
1
5
1
Belanja Hibah kepada Pemerintah
5
1
5
2
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5
1
5
3
Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5
1
5
4
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5
1
5
5
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5
1
5
6
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
5
1
6
0
Belanja Bantuan Sosial
5
1
6
1
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
5
1
6
2
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5
2
0
0
BELANJA MODAL
5
2
1
0
Belanja Modal Tanah
5
2
1
1
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5
2
1
2
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian
5
2
1
3
Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5
2
1
4
Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran
5
2
1
5
Belanja Modal Pengadaan Hutan
5
2
1
6
Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan
5
2
1
7
Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5
2
1
8
Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5
2
1
9
Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang
Rumput
5
2
1
10 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
(12)
5
2
1
12 Belanja Modal Pengadaan Pertambangan
5
2
1
13 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan
Gedung
5
2
2
0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5
2
2
1
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5
2
2
2
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5
2
2
3
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5
2
2
4
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5
2
2
5
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
5
2
2
6
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5
2
2
7
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5
2
2
8
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5
2
2
9
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5
2
2
10 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5
2
2
11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
5
2
2
12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
5
2
2
13 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
5
2
2
14 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
5
2
2
15 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5
2
2
16 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5
2
2
17 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
5
2
2
18 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
5
2
2
19 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5
2
2
20 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5
2
2
21 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
5
2
2
22 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
5
2
2
23 Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5
2
2
24 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5
2
2
25 Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia
Nuklir
5
2
2
26 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir /
Elektronika
5
2
2
27 Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi
Lingkungan
5
2
2
28 Belanja Modal Pengadaan Radiation Aplication and Non
Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5
2
2
29 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
Hidup
5
2
2
30 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika
5
2
2
31 Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
5
2
2
32 Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5
2
2
33 Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar
5
2
2
34 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan
5
2
3
0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5
2
3
1
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5
2
3
2
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
5
2
3
3
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara
5
2
3
4
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5
2
3
5
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5
2
3
6
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi
5
2
3
7
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan
Bersejarah lainnya
5
2
3
8
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5
2
3
9
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
(13)
5
2
3
11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu
Lintas Udara
5
2
4
0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5
2
4
1
Belanja Modal Pengadaan Jalan
5
2
4
2
Belanja Modal Pengadaan Jembatan
5
2
4
3
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5
2
4
4
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5
2
4
5
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5
2
4
6
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana Alam
5
2
4
7
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah
5
2
4
8
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5
2
4
9
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5
2
4
10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
5
2
4
11 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5
2
4
12 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5
2
4
13 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5
2
4
14 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan
Bangunan
5
2
4
15 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5
2
4
16 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5
2
4
17 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5
2
4
18 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas
5
2
4
19 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5
2
4
20 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5
2
4
21 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik
5
2
4
22 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
5
2
4
23 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas
5
2
5
0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5
2
5
1
Belanja Modal Pengadaan Buku
5
2
5
2
Belanja Modal Pengadaan Terbitan
5
2
5
3
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5
2
5
4
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5
2
5
5
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5
2
5
6
Belanja Modal Pengadaan Hewan
5
2
5
7
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5
2
5
8
Belanja Modal Pengadaan Aset Renovasi
5
3
0
0
BELANJA TAK TERDUGA
5
3
1
0
Belanja Tak Terduga
5
3
1
1
Belanja Tak Terduga
6
0
0
0
TRANSFER
6
1
0
0
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6
1
1
0
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6
1
1
1
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kota/Kota
6
1
2
0
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6
1
2
1
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kota/Kota/Desa
6
2
0
0
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
(14)
6
2
1
1
Bantuan Keuangan ke Propinsi
6
2
1
2
Bantuan Keuangan ke Kota/Kota
6
2
2
0
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6
2
2
1
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6
2
3
0
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6
2
3
1
Bantuan Keuangan kepada Partai politik
6
2
4
0
Transfer Dana Otonomi Khusus
6
2
4
1
Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota
7
0
0
0
PEMBIAYAAN
7
1
0
0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7
1
1
0
Penggunaan SiLPA
7
1
1
1
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7
1
2
0
Pencairan Dana Cadangan
7
1
2
1
Pencairan Dana Cadangan
7
1
3
0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7
1
3
1
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7
1
4
0
Pinjaman Dalam Negeri
7
1
4
1
Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7
1
4
2
Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan
Bank
7
1
4
3
Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7
1
4
4
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7
1
4
5
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7
1
4
6
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kota/Kota
7
1
5
0
Penerimaan Kembali Piutang
7
1
5
1
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7
1
5
2
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7
1
5
3
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7
1
5
4
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah
Lainnya
7
1
5
5
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7
1
6
0
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7
1
6
1
Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7
1
6
2
Penarikan Dana Bergulir
7
1
6
3
Pencairan Deposito Jangka Panjang
7
1
6
4
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7
1
7
0
Pinjaman Luar Negeri
7
1
7
1
Pinjaman Luar Negeri
7
1
8
0
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7
1
8
1
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7
2
0
0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7
2
1
0
Pembentukan Dana Cadangan
7
2
1
1
Pembentukan Dana Cadangan
7
2
2
0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7
2
2
1
Penyertaan Modal pada BUMN
7
2
2
2
Penyertaan Modal pada BUMD
7
2
2
3
Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7
2
3
0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
(15)
7
2
3
1
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7
2
3
2
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan
Bukan Bank
7
2
3
3
Pelunasan Obligasi Daerah
7
2
3
4
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7
2
3
5
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi
Lainnya
7
2
3
6
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
Kota/Kota
7
2
4
0
Pemberian Pinjaman Daerah
7
2
4
1
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7
2
4
2
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7
2
4
3
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7
2
4
4
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah
Lainnya
7
2
5
0
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7
2
5
1
Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7
2
5
2
Pembentukan Dana Bergulir
7
2
5
3
Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7
2
5
4
Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7
2
6
0
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7
2
6
1
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7
2
7
0
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7
2
7
1
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7
3
0
0
SALDO ANGGARAN LEBIH
7
3
1
0
Surplus/Defisit LRA
7
3
1
1
Surplus/Defisit LRA
7
3
2
0
Pembiayaan Netto
7
3
2
1
Pembiayaan Netto
7
3
3
0
SiLPA/SiKPA
7
3
3
1
SiLPA/SiKPA
7
3
4
0
Perubahan SAL
7
3
4
1
Perubahan SAL
8
0
0
0
PENDAPATAN - LO
8
1
0
0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8
1
1
0
Pendapatan Pajak Daerah - LO
8
1
1
1
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8
1
1
2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8
1
1
3
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8
1
1
4
Pajak Air Permukaan - LO
8
1
1
5
Pajak Rokok - LO
8
1
1
6
Pajak Hotel - LO
8
1
1
7
Pajak Restoran - LO
8
1
1
8
Pajak Hiburan - LO
8
1
1
9
Pajak Reklame - LO
8
1
1
10 Pajak Penerangan Jalan - LO
8
1
1
11 Pajak Parkir - LO
8
1
1
12 Pajak Air Tanah - LO
8
1
1
13 Pajak Sarang Burung Walet - LO
(16)
8
1
1
15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8
1
1
16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8
1
2
0
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8
1
2
1
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8
1
2
2
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8
1
2
3
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil - LO
8
1
2
4
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -
LO
8
1
2
5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8
1
2
6
Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8
1
2
7
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8
1
2
8
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8
1
2
9
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8
1
2
10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8
1
2
11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8
1
2
12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8
1
2
13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8
1
2
14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8
1
2
15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8
1
2
16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8
1
2
17 Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8
1
2
18 Retribusi Terminal - LO
8
1
2
19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8
1
2
20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8
1
2
21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8
1
2
22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8
1
2
23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8
1
2
24 Retribusi Penyebrangan Air - LO
8
1
2
25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8
1
2
26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8
1
2
27 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8
1
2
28 Retribusi Izin Gangguan - LO
8
1
2
29 Retribusi Izin Trayek - LO
8
1
2
30 Retribusi Izin Perikanan - LO
8
1
2
31 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8
1
2
32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) - LO
8
1
3
0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LO
8
1
3
1
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LO
8
1
3
2
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN - LO
8
1
3
3
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta - LO
8
1
4
0
Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8
1
4
1
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8
1
4
2
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8
1
4
3
Penerimaan Jasa Giro - LO
8
1
4
4
Pendapatan Bunga - LO
8
1
4
5
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8
1
4
6
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8
1
4
7
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan - LO
(17)
8
1
4
9
Pendapatan Denda Retribusi - LO
8
1
4
10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8
1
4
11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8
1
4
12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8
1
4
13 Pendapatan dari Pengembalian -LO
8
1
4
14 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8
1
4
15 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8
1
4
16 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan - LO
8
1
4
17 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8
1
4
18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8
1
4
19 Pendapatan Zakat - LO
8
1
4
20 Pendapatan BLUD - LO
8
1
4
21 Hasil dari pengelolaan dana bergulir
8
1
4
22 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8
2
0
0
PENDAPATAN TRANSFER - LO
8
2
1
0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8
2
1
1
Bagi Hasil Pajak - LO
8
2
1
2
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8
2
1
3
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8
2
1
4
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8
2
2
0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8
2
2
1
Dana Otonomi Khusus - LO
8
2
2
2
Dana Keistimewaan - LO
8
2
2
3
Dana Penyesuaian - LO
8
2
3
0
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8
2
3
1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8
2
3
2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8
2
3
3
Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8
2
4
0
Bantuan Keuangan - LO
8
2
4
1
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
- LO
8
2
4
2
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8
2
4
3
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8
3
0
0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8
3
1
0
Pendapatan Hibah - LO
8
3
1
1
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8
3
1
2
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8
3
1
3
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
dalam Negeri - LO
8
3
1
4
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan -
LO
8
3
2
0
Dana Darurat - LO
8
3
2
1
Dana Darurat - LO
8
3
3
0
Pendapatan Lainnya - LO
8
3
3
1
Pendapatan Lainnya - LO
8
4
0
0
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8
4
1
0
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
(18)