Kelebihan dan kekurangan masa orde awal kemerdekaan dan masa Orde Lama

Ilustrasi Pancasila. Foto: Ideapers

Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia yang sudah ditetapkan sejak awal kemerdekaan. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara telah diterapkan bangsa Indonesia dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.

Table of Contents Show

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru
Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru
Video yang berhubungan

Dalam pelaksanaannya, penerapan Pancasila mengalami dinamika. Salah satu faktor utamanya adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa yang telah disebutkan.

Penerapan Pancasila dari masing-masing periode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bagaimana kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru?

Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden setelah Indonesia melalui masa transisi pada tahun 1966-1967. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.

Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra [2018], dengan konsep Demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 untuk kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Hal itu tak lepas dari pembubaran PKI yang dilakukannya serta keberhasilannya menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang cukup singkat.

Sesuai dengan konsep pemerintahannya, Orde Baru dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila dalam masa pemerintahan ini. Berikut informasinya dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abdurakhman dkk [2015].

Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Foto: Reuters

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Stabilitas negara jauh lebih terjamin.

Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan Pemilu yang tidak terlaksana pada Orde Lama.

Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.

Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.

Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.

Maraknya KKN [Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme].

Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Banyak pelanggaran HAM yang terjadi.

Penjelasan:

Penerapan Pancasila dari masa ke masa sebagai berikut:

1. Penerapan Pancasila di Masa Awal Kemerdekaan [1945-1959]

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [DI/TII]. Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII] oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.

Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS], dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950.

Tetapi, konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI] atau Perjuangan Rakyat Semesta [Permesta] yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.

e. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi, tetapi digagalkan. Upaya Drs. Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

f. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru. (Unsplash)

adjar.id - Meskipun sudah diimplementasikan pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama, penerapan Pancasila tidak sepenuhnya berjalan mulus, Adjarian.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar gejolak penerapan Pancasila dari masa ke masa, termasuk masa Orde Baru.

Nah, kali ini kita akan membahas soal mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru.

Adjarian dapat menemukan soal-soal tersebut di dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX, halaman 10.

Pemerintahan Orde Baru dimulai saat dikeluarkannya Pengumuman Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan kepada Jenderal Soeharto.

Sebelumnya, pemerintahan Orde Lama dianggap semakin otoriter seiring dengan berjalannya waktu.

Pemerintahan Orde Baru ini dianggap sebagai era baru, memberikan secercah harapan negara yang lebih demokratis.

Meski demikian, penerapan Pancasila pada masa tersebut tidak selamanya mulus.

Berikut pembahasannya.

Kelebihan Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara Masa Orde Baru

1. Rasa nasionalisme masyarakat mulai muncul.

Baca Juga: Jawab Soal Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi

Page 2

Ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru. (Unsplash)

2. Peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Tercapainya usaha dalam menumbuhkan gerakan wajib belajar.

4. Tercapainya program gerakan orang tua asuh.

5. Stabilitas nasional lebih terjamin.

6. Terwujudnya tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Kekurangan Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara Masa Orde Baru

1. Adanya sifat diskriminatif pada masyarakat Tionghoa.

2. Pertumbuhan bidang ekonomi belum merata seutuhnya.

3. Adanya kesenjangan pembangunan.

4. Pelanggaran HAM semakin meningkat.

5. Adanya korupsi yang dilakukan para pejabat.

Baca Juga: Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Page 3

Ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru. (Unsplash)

Ulasan Materi Penerapan Pancasila Masa Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan yang sebelumnya dikenal lebih otoriter.

Hal ini diperkuat dengan keberhasilan Presiden Soeharto untuk memadamkan pemberotakan dan membubarkan PKI.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan berhasil terwujud secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun atau dikenal dengan Repelita dan GBHN.

Hal tersebbut terbukti membuat pembangunan nasional bertumbuh pesat di seluruh bidang kehidupan.

Selain itu, Lembaga Kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya.

Kebebasan politik juga dibatasi, sehingga hanya ada tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Indonesia (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Namun, penerapan Pancasila tidak selamanya mulus pada masa pemerintahan ini.

Sempat juga terjadi beberapa kali pelanggaran HAM, seperti kasus Marsinah, kasus Tanjung Priok, dan lain-lain.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila masa Orde Baru mengalami pasang surut, Adjarian.

Nah, itulah pembahasan soal tentang kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Rangkuman Materi Penerapan Pancasila Pada Awal Kemerdekaan, PPKn Kelas IX