Dokumen apa saja yang di persama dengan faktur pajak?

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

• Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

• Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;

• Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

• Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

• Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

• Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;

• Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

• Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk impor Barang Kena Pajak;

• Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean;

• Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;

• Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek;

• Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perusahaan perbankan;

• Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

Pada aplikasi e-Faktur, data atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dientry melalui menu Dokumen Lain. Perbedaan dengan menu Faktur adalah pada menu Dokumen Lain tidak ada proses upload data, cukup dengan entry saja. Sebelum data diposting dalam SPT Masa, pastikan tidak ada kekeliruan dalam pengisiannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan ketentuan baru terkait dengan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2021. Aturan ini ditetapkan pada 27 Juli 2021 yang mencabut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-13/PJ/2019 dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2021.

Dalam ketentuan sebelumnya jumlah dokumen yang dipersamakan dengan Faktur adalah 16 dokumen, sedangkan dalam ketentuan terbaru, ada 25 dokumen. Selain DJP menambah 9 jenis dokumen yang belum ada dalam aturan terdahulu, DJP juga memperbarui kriteria beberapa jenis dokumen yang sebelumnya sudah ada,. Salah satunya adalah bukti penerimaan pembayaran (struck) yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher.

Berikut 25 jenis dokumen tertentu yang tertuang dalam Pasal 2 PER-16/PJ/2021:

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi
3. Bukti penerimaan pembayaran (struk)
4. Bukti tagihan atas penyerahan listrik
5. Bukti tagihan atas penyerahan BKP/JKP
6. Tiket, tagihan surat muatan udara
7. Nota penjualan jasa
8. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP
9. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan
10. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai
11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang
13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP
16. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman
17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
18. Bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE
19. Dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat
20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri
21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran /penyerahan BKP/JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas
22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK)
23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP/JKP oleh Pelaku Usaha di KEK
24. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP
25. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan

Dokumen apa saja yang dipersamakan dengan faktur pajak?

Apakah PEB sama dengan faktur pajak?

Faktur pajak memuat apa saja?

Faktur pajak untuk pajak apa?