Buku panduan p kpps pemilu 2022

dari kiri ke kanan; Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI. Lely Pelitasari S., Wakil Ketua Ombudsman RI. Ibu Masnun, istri Almarhum Abdul R., Petugas KPPS yang wafat dalam tugas.

KONTAN.CO.ID - BEKASI. Ombudsman berkunjung ke rumah salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pasca pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) Abdul Rahimdi di Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.

"Ombudsman RI ingin menyampaikan rasa simpati dan apresiasi kepada petugas KPPS sebagai garda terdepan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty dalam siaran persnya, Kamis (25/4).

Seperti diketahui, para petugas KPPS mengalami kelelahan fisik selama proses penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari persiapan TPS, pendataan pemilih, pendistribusian surat suara, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara hingga rekap hasil penghitungan suara.

"Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas eksternal terus mencermati aspek layanan publik dalam proses Pemilu, untuk selanjutnya memberikan masukan atau perbaikan kepada KPU dan Bawaslu," ucap dia.

Menurut data KPU per tanggal 24 April 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada saat proses Pemilu tercatat sebanyak 144 petugas meninggal, dan 883 petugas sakit yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Loading...

Ditemukan 1214 data

Register : 02-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 26-03-2015

Putusan PA MAJENE Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Mj

Tanggal 11 Maret 2015 — PENGGUGAT - TERGUGAT
4 — 1

• Tergugat Termasuk KaurPemerintahan dan harus hadir dalam acara tersebut.Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat minta izin kepadaTergugat untuk bikin kue lebaran di rumah orang tua Penggugat diCilallang sekaligus ingin melepas rindu kepada keluarga Penggugat diCilallang tetapi Tergugat tidak menghiraukan sampai akhirnyaPenggugat dengan Tergugat bertengkar sampai Tergugat membakarpuntung rokok muka Penggugat, namun Penggugat dan Tergugatkembali rukun.Bahwa bulan September 2013 Tergugat masuk anggota KPPS

Register : 22-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 02-07-2018

Putusan PT MEDAN Nomor 2/PID.SUS.TPK/2018/PT-MDN

Tanggal 20 Februari 2018 — SAHITAR BERUTU, S.AG. MA, DKK
90 — 118

• Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIK selakuBendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :1.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak Jalan SehatMenuju Pemilu Jujur dan Adil.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 Bimtek Putungsura PPK,PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011 Bimbingan TekhnisPutungsura

  Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIK selakuBendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :1.1(Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak Jalan Sehat MenujuPemilu Jujur dan Adil;1.2.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 Bimtek Putungsura PPK, PPS,KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011 Bimbingan Tekhnis

  Pasal 10UndangUndang Nomor 15 tahun 2011 Tugas dan wewenang KPUKabupaten/Kota adalah sebagai berikut:(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkanjadwal di kabupaten/kota;b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS

  dalam wilayah kerjanya;d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan olehPPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan dataPemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir danmenetapkannya sebagai daftar pemilih;g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suaraPemilu Anggota

  laporan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu; danp. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi, dan/atau peraturan perundangundangan(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkanjadwal di kabupaten/kota;b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS

Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-02-2016

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT

Tanggal 18 Februari 2016 — Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM; Drs. H. WAHYUDI K. ANWAR, MM., MAP; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
81 — 38

• Bahwa tugas dan wewenang TERGUGAT Il dalam penyelenggaraanpemilinan gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (8) UU Nomor15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum meliputi : a.b.merencanakan program, anggaran, dan jadval pemilihan gubernur;menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernurdengan memperhatikan pedoman dari KPU,menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanpenyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan

  Selain itu juga ditegaskan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 10AUU Nomor 8 Tahun 2015., penyelenggaraan pemilihan menjaditanggungjawab TERGUGAT bersamasama dengan TERGUGAT Il,dan KPU Kabupaten/Kota, dan TERGUGAT memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran dataPemilih.

  Menugaskan kembali Anggota PPK, PPS dan KPPS yang masihmemenuhi syarat dan bersedia melaksanakan tugasnya ; d. Melakukan koordinasi dengan Bavaslu Provinsi Kalimantan Tengahdalam menindaklanjuti Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut ;e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkenaan denganpemenuhan kebutuhan dan pencairan anggaran, serta KepolisianDaerah Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan denganHim. 60 dari 93 him. Put. No. 05/G/PILKADA/2016/PT. TUN.

  JKT.Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5678) memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraanPemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,dan petugas pemutakhiran data Pemilih ; V.39.Bahwa Pasal 201 Ayat (1)

  .40.Bahwa pemungutan suara serentak nasional tanggal 9 Desember 2015sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan, khususnyadalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan TengahTahun 2015, berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) huruf (a) UU Nomor 15Tahun 2011 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2015 wajibdilaksanakan oleh TERGUGAT , dan berdasarkan Pasal 10A UUNomor 8 Tahun 2015, TERGUGAT memegang tanggungjawab akhiratas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS

Register : 08-12-2009 — Putus : 20-07-2010 — Upload : 31-10-2014

Putusan PA KEBUMEN Nomor 1875/Pdt.G/2009/PA.Kbm

Tanggal 20 Juli 2010 — Penggugat dan Tergugat
3 — 3

• sebagaiberikut ;= Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalildalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain ; = Bahwa tidak benar bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahantahun 2004 mulai goyah dan terjadi perselisihan, justru yang terjadi sebaliknya,Penggugat dan Tergugat saling mendukung, sehingga dapat menyelesaikanpendidikan D.2 ;= Bahwa Tergugat pulang larut malam tanpa alas an yang jelas, tidak benar, sebab Tergugat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti Anggota KPPS

Register : 09-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/G/KI/2020/PTUN.Mks

Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA
Termohon:
1.Ir. H. Amrullah Mustari
2.Ir. H. Rudi Wachyudi, M.Si.
3.Masta Umar
144 — 82

• Nomor 3 Tahun2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam PemilihanUmum, yang menyatakan bahwa : (7) Saksi, Pengawas TPS, atauPemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberikesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.PlanoPPWP,Model C1.PlanoDPR, Model C1.PlanoDPD, Model C1.PlanoDPRDProvinsi, Model C1.PlanoDPRD Kab/Kota setelah ditandatangani olehKPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPTKPU, ModelC7.DPTbKPU, Model C7.DPKKPU setelah ditandatangani oleh KPPS

  MENDOKUMENTASIKAN FORMULIR C1 PLANO yang diatur padaPasal 52 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihnan UmumRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan danPenghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakanbahwa:(7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir padarapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untukmendokumentasikan formulir Model C1.PlanoPPWP, ModelC1.PlanoDPR, Model C1.PlanoDPD, Model C1.PlanoDPRD Provinsi,Model C1.PlanoDPRD Kab/kKota setelah ditandatangani oleh KPPS

  danSaksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPTKPU, Model C7.DPTbKPU, Model C7.DPKKPU setelah ditandatangani oleh KPPS, sertasalinan formulir Model A.3KPU, Model A.4KPU, Model A.DPKKPUsetelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir ;(8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapatberupa foto atau video. ; ( Bukti TK7 ), ( Bukti TK9 ) ;Bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasipada poin 4.3 halaman 4 yang menyatakan bahwa Informasi yangdimohonkan oleh Termohon

  Memastikan mendapatkan salinan C1 sertifikat dari KPPS ;2.

Register : 22-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 28-09-2020

Putusan PA BANTUL Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl

Tanggal 24 September 2020 — Penggugat, Tergugat
130 — 186

• Dalam halini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atasnama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor diJl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk.

  No. 7/Pdt.GS/2020/PA.BtlPenggugat selaku Manager KPPS BMT Projo Artha Sejahtera (vide bukti P.16),memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan alat bukti T1 s/d T.5 berupafotokopi gugatan dan printout peraturan terkait ekomomi syariah;Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi yang menerangkanpendapat saksi yang pada pokoknya menyatakan perjanjian Penggugat danTergugat , Tergugat Il adalah cacat formil seperti yang tertuang dalam dudukperkara aquo;

Register : 13-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 08-09-2018

Putusan PA SELONG Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Sel

Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 1

• Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor : 470/2887/KPPS/2016 ,tanggal 22 12 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/75/X/2011, tertanggal 27 Oktober2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);3. Surat Keterangan ghoib Nomor : 100/151/Pem./ / 2018 tanggal 12 Maret2018, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);Menimbang Bahwa selain alat bukti Surat tersebut Penggugat telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Register : 26-09-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 06-12-2017

Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Tanggal 20 Nopember 2017 — AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI & HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH.
123 — 57

• seluruhtahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiberdasarkan ketentuan perundangundangan dan berpedoman padakebijakan KPU dan atau KPU Provinsi;Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhirandata pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK,PPS dan KPPS;Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihanBupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;Menerima laporan priodik, laporan

  PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIANLOGISTIK 396.300.0002.4 PEMELIHARAAN 126.000.0002.5 BBM KENDARAAN RODA 4 24.000.0002.6 PELAYANAAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 2.971.933.4272.7 PEMBENTUKAN PKK, PPS DAN KPPS 809.380.0002.8 PENGAMANAN, MONITORING DANPENYIMPANAN LOGISTIK Teg 2000002.9 PENGELOLAAN LOGISTIK 310.254.2002.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI 751.135.0002.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK) 821.000.00002.12 BIAYA BANTUAN TENAGA120.000.000PENDUKUNG UNTUK STAF AHL!

  setiap tahapan penyelenggaraan pemilihanBupati dan Wakil Bupati keoada PPK, PPS dan KPPS;Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporanhasil pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemutakhirandata pemilih;Menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakanpemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPUProvinsi;Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaransesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menyampaikan laporan pertanggungjawaban

  PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIANLOGISTIK 425.000.0002.4 PEMELIHARAAN 101.000.0002.5 BBM KENDARAAN RODA 4 24.000.0002.6 PELAYANAAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 3.121.592.6452.7 PEMBENTUKAN PKK, PPS DAN KPPS 858.625.0002.8 PENGAMANAN, MONITORING DANPENYIMPANAN LOGISTIK 128.900.0002.9 PENGELOLAAN LOGISTIK 310.254.2002.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI 617.600.0002.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEk) 912.500.0002.12 BIAYA BANTUAN TENAGAPENDUKUNG UNTUK STAF AHL!

  setiap tahapan penyelenggaraan pemilihanBupati dan Wakil Bupati keoada PPK, PPS dan KPPS;Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporanhasil pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemutakhirandata pemilih;Menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakanpemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPUProvinsi;Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaransesuail dengan ketentuan peraturan perundangundangan;halaman 126 dari 245 halaman

Register : 31-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 17-07-2019

Putusan PA TARAKAN Nomor 0418/Pdt.G/2017/PA.Trk

Tanggal 16 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 1

• Tergugat tidak menganggur.Tergugat memasukkan lamaran Satpam di RRI, selama menunggupanggilan Tergugat bekerja di KPPS selama 2 bulan digaji Rp.350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uangnya diberikansemua kepada Penggugat. Setelah dapat panggilan bekerja di RRITergugat juga mendapat gaji rapelan dan uangnya diserahkan semuakepada Penggugat;ahwa Tergugat membantah tidak memperhatikan Penggugat dan anakanak.

  Tergugat tidak menganggur.Tergugat memasukkan lamaran Satpam di RRI, selama menunggupanggilan Tergugat bekerja di KPPS selama 2 bulan digaji RO350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uangnya diberikansemua kepada Penggugat. Setelah dapat panggilan bekerja di RRITergugat juga mendapat gaji rapelan dan uangnya diserahkan semuakepada Penggugat;ahwa Tergugat membantah tidak memperhatikan Penggugat dan anakanak.

Upload : 08-04-2008

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 2899 K/Pid/2006

1. INDRA PURNOMO,SE, ; KHANIF FAUZI,S.Ag
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

• KPU No. 270/263 tanggal 2 Juli 2004, tentang PembentukanKelompok Kerja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan SuaraPemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat KPPS, PPS dan PPKtahun 2004 di Kabupaten Banyumas, dengan besar tarip honorariumpanitia antara lain yakni : Penanggungjawab mendapat Rp. 1.000.000, /orang ; Wakil Ketua mendapat Rp. 600.000, /orang ; Sekretaris mendapat Rp. 400.000, /orang ;Hal. 13 dari 74 hal. Put.

  KPU No. 270/319 tanggal 18 September 2004, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring Pemungutan dan PenghitunganSuara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tingkat KPPS,PPS dan PPK tahun 2004 di Kabupaten Banyumas, dengan besartarip honorarium panitia antara lain yakni : Penanggungjawab mendapat Rp. 1.000.000, /orang ; Wakil Ketua mendapat Rp. 600.000, /orang ; Sekretaris mendapat Rp. 400.000, /orang ; Bendahara mendapat Rp. 300.000, /orang ; Anggota mendapat Rp. 200.000, /orang ; Pembantu

  KPU No. 270/319 tanggal 18 September 2004, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring Pemungutan dan PenghitunganSuara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tingkat KPPS,PPS dan PPK tahun 2004 di Kabupaten Banyumas, dengan besartarip honorarium panitia antara lain yakni :Penanggungjawab mendapat Rp.Wakil Ketua mendapat Rp.Sekretaris mendapat Rp.Bendahara mendapat Rp.Anggota mendapatPembantu umum mendapatRp.Rp.1.000.000, /orang ;600.000, /orang ;400.000, /orang ;300.000, /orang ;200.000

  Rumusandemikian jelas mengabaikan faktafakta bahwa dalam penyelenggaraanPemilu, Anggota KPU Kabupaten Banyumas mengelola wilayah administrasiyang cukup luas dengan segenap persoalan keterlambatan regulasi, logistik,honorarium rendah ditingkat PPK, PPS dan KPPS. Sejumlah persoalan initentu tidak dapat dikendalikan dibelakang meja.

  Untuk mengkomunikasikanketerlambatan dan atau perubahan kebijakan KPU berkaitan denganpengendalian tahapan pemilu, persoalan keterlambatan logistik, tertukarnyasurat Suara dan rendahnya honorarium penyelenggara Pemilu ditingkat PPK,PPS dan KPPS, Anggota KPU Kabupaten Banyumas harus mobile kelapangan. Frekwensi kegiatan lapangan yang sangat tinggi tidak cukupdibiayai dengan perjalanan dinas.

Putus : 14-08-2006 — Upload : 27-01-2010

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996K/PID/2006

Tanggal 14 Agustus 2006 — Jaksa/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK); HAMDANI AMIN ;
164 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap

• Kabupaten / Kota, PPK,PPS dan KPPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof.

  NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.AYUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelasana pemilu tahun2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilutahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.122.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.73 SK / KPU / 2004tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan

  NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.AYUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelasana pemilu tahun2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilutahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.122.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihnaan Umum No.73 SK / KPU / 2004tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia

  NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.AYUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelasana pemilu tahun2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilutahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.122.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihaan Umum No.73 SK / KPU / 2004tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia

  No.996 K / Pid / 2006120.Asli Nota Dinas No.683.2 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari KetuaKPU sdr.NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.AYUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelasana pemilu tahun2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilutahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.122.Asli Surat

Register : 02-10-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 30-09-2013

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2012

Tanggal 29 Januari 2013 — H. YUSRI MUNAF, SH, M.HUM vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. RIAU;
28 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap

• KotaPekanbaru Tahun 2011 tidak bertindak professional ;Bahwa Tergugat mendalinkan bahwa Penggugat melanggar Kode Etik tidakmematuhi PrinsipPrinsip Dasar diantaranya tidak melaksanakan AdministrasiPemilu yang akurat huruf (g) jis Pasal 18 huruf a dan b ;Bahwa Penggugat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru seluruhinformasi dan dokumentasi terpublikasi secara sistimatis yang berkaitan denganAdministrasi Pemilihan Umum, sehingga sampai dengan pelaksanaanpemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, mulai dari KPPS

  2012Tergugat tidak menjelaskan huruf mana yang Penggugat langgar yang berkaitandengan Kode Etik menurut Pasal 12 huruf a, b, c dan d, sehingga semuanya jadimengambang ;Untuk diketahui bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan menjadi KeputusanKPU kota Pekanbaru diambil secara kolektif kolegial dalam Rapat PlenoKomisioner berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan Keputusan yang diambilsecara kolektif kolegial itu yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran penyelenggarasesuai dengan tingkatannya (PPK, PPS dan KPPS

Register : 05-06-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-10-2014

Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 111/B/2014/PT.TUN.SBY

Tanggal 11 Agustus 2014 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VS BIASMARA
14 — 1

• Tim Seleksi yang menerima pelimpahan wewenang untuk melakukan seleksibukanlah bawahan KPU DIY seperti halnya KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPSmaupun KPPS ; nnn nnn nnn nnn nmnne ron nmeimnnennnnenanananed. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor : 15 Tahun 2011 mengatur kewajiban Tim Seleksiuntuk menyerahkan hasil tahapan seleksi berupa 10 (Sepuluh) nama CalonAnggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada KPU DIY merupakan bentukpelaksanaan kewajiban memberikan keterangan kepada delegans ; e.

Register : 03-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 09-07-2020

Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Mrb

Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Habibul Rakhman, SH
Terdakwa:
SUDIRJA Als DIRJA Als BUYUNG Bin HASAN Alm
304 — 105

• panjang bukit bayur kelompok hutan merangin alaidiwilayah provinsi jambi seluas 13.529,40 Hektare;Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.BLH/2020/PN MrbBahwa titik koordinat S1 41 57.9 E101 48 44.1 sampai dengan titikkoordinat S1 41 55.1 E101 48 38.1 pada Berita Acara Pengambilan titikkoordinat yang dilakukan oleh Ahli zaizul Amril, Saksi Najmi, penyidik PolresBungo yang juga dihadiri oleh Terdakwa tersebut merupakan kawasanhutan lindung sejak tahun 1982 berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No :767/KPPS

  /UM/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982 tentang penunjukan ArealHutan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat Jambi seluah lebih kurang4.187.000 Hektare sebagai kawasan hutan.Bahwa kemudian pada tahun 1987 terjadi perubahan SK MenteriPertanian RI No : 767/KPPS/UM/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982 menjadiNo SK46/KPTS/II/1987 tanggal 12 Februari 1987 tentang perubahan SKMenteri Pertanian RI No : 767/KPPS/UM/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982menjadi seluas lebih kurang 2.947.200 Hektare kawasan hutan di ProvinsiDati

  Jambi;Bahwa pada tahun 2005 lokasi sebagaimana titi kordinat S1 41 57.9E101 48 44.1 sampai dengan titik koordinat S1 41 55.1 E101 48 38.1 sudahmerupakan kawasan Hutan Lindung berdasarkan SK Menteri Pertanian NoSK46/KPTS/II/1987 tanggal 12 Februari 1987 tentang perubahan SKMenteri Pertanian RI No : 767/KPPS/UM/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982menjadi seluas lebih kurang 2.947.200 Hektare kawasan hutan di ProvinsiDati Jambi dan berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMerangin Alai di Kecamatan

Upload : 11-07-2011

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/PID/2011

Jaksa pada Kejari; Hasbi Idris bin H. Idris
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

• dilakukan kampanye Pemilu) dan saksi MAWADDAH binSYARIFUDDIN selaku Caleg dari Partai Aceh, juga sudah mengatakankepada Terdakwa untuk menghubungi KIP Bener Meriah, untuk diberikanpenjelasan, namun Terdakwa tidak peduli dan keberatan sebaliknyamengirimkan sms dengan kalimat dimaksud, dikarenakan simulasipencontrengan sertai dibagikan contoh surat suara dimaksud danTerdakwa tidak ikut mendengarkan melainkan yang hadir hanya setiapKepala Desa/Kampung saja dikarenakan pesertanya pada setiap PPSdan KPPS

Putus : 24-10-2012 — Upload : 19-06-2013

Putusan PN SINGKAWANG Nomor 184/PID. SUS/2012/PN. SKW

Tanggal 24 Oktober 2012 — TJHANG CIN KHUI Als AKHUN
14 — 6

• EDY SUPRIANTO memberitahu kepada saksiagar berhenti sebentar untuk memanggil nama nama orang yang datang ke TPS (tempat PemungutanSuara) untuk menggunakan hak pilihnya karena ada masalah ini;Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelan KPPS yaitu Sdr. EDY SUPRIANTOmemberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan suara(TPS) 38 Dsn. Gunung Besi Rt 047 Rw 008 Kel. Sedau Kec.

  sebagaimana di TPS 38 di TPS 37 pun setelah dipanggil dan dicek oleh petugas TPSnama terdakwa CHANG CIN KHUI masuk dalam daftar DPT dan setelah diberikan surat suara makaterdakwapun memberikan suara, dan setelah selesai terdakwa akan mencelupkan Jari kelingkingnyaKEDAlAM..... 2... cece eeeeeeeeeeeeeteeeees13kedalam botol tinta akan tetapi petugas di TPS 37 merasa curiga karena di jari kelingking terdakwa telahterdapat bekas dicelupkan kedalam tinta yang pada akhimya terdakwa dilaporkan kepada ketua KPPS

Register : 25-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 03-05-2016

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/PILKADA/2016

Tanggal 29 Maret 2016 — 1. DR. IR. WILLY M. YOSEPH, MM., 2. DRS. H. WAHYUDI K. ANWAR, MM.,MAP VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM., II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap

• Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016V.5.k. melaksanakan keputusan DKPP; dan. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa tugas dan wewenang TERGUGAT II dalam penyelenggaraanpemilinan gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UUNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umummeliputi :a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihangubernur;b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan

  semua informasi penyelenggaraan Pemilihankepada masyarakat;c. melaksanakan Keputusan DKPP; dand. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Selain itu juga ditegaskan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal10A UU Nomor 8 Tahun 2015., penyelenggaraan pemilihan menjaditanggungjawab TERGUGAT bersamasama dengan TERGUGAT Il,dan KPU Kabupaten/Kota, dan TERGUGAT memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS

  sebagaimanadimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenaipenyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugasmenyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurberdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015,dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 8Tahun 2015, meliputi :a. merencanakan program dan anggaran;b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihnan Gubernur danWakil Gubernur;c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS

  Menugaskan kembali Anggota PPK, PPS dan KPPS yang masihmemenuhi syarat dan bersedia melaksanakan tugasnya ;d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi KalimantanTengah dalam menindaklanjuti Putusan Kasasi Mahkamah Agungtersebut ;e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkenaandengan pemenuhan kebutuhan dan pencairan anggaran, sertaKepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan denganpengamanan' pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Tengah susulan ;f.

  Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/20162015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5678) memegang tanggung jawab akhir ataspenyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih ;V.39.Bahwa Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, menegaskan

Putus : 28-01-2021 — Upload : 08-12-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 28 Januari 2021 — H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos., S.H., M.AP. bin GUSTI M. FARID
59 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap

• .:2 (dua) lembar Tanda Terima Rekapitulasi ATK,RapatRapat, UangTransport ( PPK Dan PPS) dan Honor KPPS Tahun 2014 jumlahRp3.383.585.000,00 yang ditandatangani pada tanggal 7 April 2014oleh Pejabat Pembuat Komitmen Mashuriansyah, S.Ag., danBendahara Pengeluaran Maryaningsih, SH;2 (dua) lembar Tanda terima Honor Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara ( KPPS )Untuk Pileg Tahun 2014 jumlahRp3.300.000.000,00 yang di tanda tangani pada tanggal 7 April2014 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Mashuriansyah, S.Ag

  Banjar untuk Bimtek Pileg tahun 2014 total 26.000.000tanggal kosong Maret 2014 ditandatangani Bendahara PengeluaranMaryaningsih, S.H., dan Pejabat Penatausahaan KeuanganHusaini, S.Sos., Tanda terima panitia pemungutan suara (PPS)Kabupaten Banjar untuk Pileg tahun 2014 jumlah 179.400.000tanggal kosong Maret 2014 tandatangan kosong BendaharaPengeluaran Maryaningsih, S.H., dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penatausahaan Keuangan Husaini, S.Sos., tanda terimakelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS

  ) untuk pilegtahun 2014 jumlan 66.000.000 tanggal kosong Maret 2014ditandatangani Bendahara Pengeluaran Maryaningsih, S.H., danPejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Penatausahaan KeuanganHusaini, S.Sos;1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KPU Kabupaten Banjaruang sejumlah Rp13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak buku KPPS, tanggal 6April 2014 yang ditandatangani Zainul Ilmi;1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Febriyanto/KPUKabupaten Banjar

  Nomor 235 K/Pid.Sus/2021148)149)150)151)152)153)KPPS, Martapura tanggal 2532013 yang ditandatangani ZainulIlmi (percetakan Latansa);1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Febriyanto/Drs.

Register : 09-11-2011 — Putus : 03-01-2012 — Upload : 14-11-2012

Putusan PN TRENGGALEK Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.TL

Tanggal 3 Januari 2012 — Drs. SUTIKNO >< DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK
35 — 7

• Saksi SETO CAHYONO SUBANDI,S.H,M.Hum pada pokoknyatelah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaiberikut:Bahwa saksi mengetahui Surat keputusan PAN/13/AC /KPPS/182/V/2011 tertanggal 05 agustus 2011perihal usulan pergantian antar waktusdr.Sutikno dari keanggotaan DPRD' kabupatenTrenggalek karena saksi memiliki foto copynyayang saksi dapat dari ketua DPRD kabupatenTrenggalek akan tetapi saksi tidak pernahmelihat surat yang asli atau turunan resminya;Bahwa saksi adalah ketua formatur hasil MusdaDPD

  Timurtersebut karena saksi tidak pernah dimintakanpersetujuan dan sesual aturan yang adaseharusnya sebelum mencantumkan seseorangdidalam kepengurusan partai maka yangbersangkutan terlebih dahulu harus dimintakanpersetujuannya secara tertulis;Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antarapenggugat dengan DPD PAN trenggalek karena DPDPAN Trenggalek telah mengajukan pengusulanpenggantian antar waktu atas penggugat sebagaianggota DPRD kabupaten Trenggalek;Bahwa saksi mengetahui Surat keputusan PAN/13/AC /KPPS

Register : 06-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 16-11-2018

Putusan PN KOTABUMI Nomor 124/Pid.B/2018/PN Kbu

Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Renaldho Ramadhan. SH
Terdakwa:
1.Ariyon Rifki Bin Rifki
2.Joni Darta Als Dul Bin Darmawan
6 — 5

• LampungUtara telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan; Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebutadalah saksi korban NANOK Bin MAKSUM; Bahwa bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan danpenganiayaan tersebut saksi berada didapur rumah sedang membuatkankopi untuk petugas KPPS; Bahwa pada saat saksi sedang berada didapur saksi mendengar suaragaduh dari depan rumah saksi kemudian saksi langsung kedepan rumahsaksi dan melihat diruang tengah rumah saksi sudah

  LampungUtara telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan; Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan tersebutadalah saksi korban NANOK Bin MAKSUM; Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan dan penganiayaanterhadap korban NANOK Bin MAKSUM saat itu saksi berada di TPS 08Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Kbusedang bertugas menjadi Ketua KPPS di TPS 08 Desa Bandar Sakti Kec.Abung Surakarta Kab.

Apa tugas KPPS dalam Pemilu?

Berapa honor PPS Pemilu 2024?

Apa saja yang dilakukan anggota KPPS?

Kapan KPPS di bentuk?