Berapa lama pemerintahan orde baru bertahan

Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun adalah masa Orde Baru (Orba).

Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui surat perintah sebelas maret (Supersemar), setelah terjadinya peristiwa G30S PKI di tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 1966 – 1988 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan Presidensial.

Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, baik dari kebijakan politik maupun kebijkan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi Indonesia di masa orde baru sangat dirasakan manfaatnya terhadap upaya percepatan pembangunannya.

Pada Era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dimana, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak.

(Baca juga: Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin)

Sedangkan dari sisi kebijakan ekonomi pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN.

Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah juga berusaha untuk segera mengurusi hutang luar negeri dan mencari hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan ini akhirnya menunjukan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650 % pada tahun 1966 menjadi 8,88% pada tahun 1971.

Pembangunan yang besar ini telah membawa dampak positif, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Adapun, beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang ada tersebut antara lain :

• Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret.
• Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri.
• Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.
• Pemerintah sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan dari sisi ekonomi maupun politik tidak menutup adanya dampak negative dari kebijakan pada masa Orde baru tersebut. Dimana, dampak negative dari kebijakan tersebut antara lain :

• Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan.
• Partai Golongan karya (Golkar) menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya bertindak sebagai pendamping.
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.
• Pemerintah dinilai gagal memberikan nilai berdemokrasi yang baik.

JATIM | 2 Agustus 2020 11:43 Reporter : Rakha Fahreza Widyananda

Merdeka.com - Orde baru merupakan salah satu masa dimana kejayaan era pemerintahan presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan orde lama yaitu masa pemerintahan Ir. Soekarno.

Orde baru merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan PresidenRepublik Indonesia yang ke 2 atau Rezim Soeharto.

Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.

Orde baru sendiri sebenarnya memiliki pengertian yaitu sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun lamanya.

Masa Orde Baru (ORBA) ini dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana lengser semenjak mencuat peristiwa G 30 SPKI.

Orde baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30SPKI.

Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.

Awal dari lahirnya orde baru sendiri adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Untuk mengetahui secara rinci, berikut ini kami telah rangkum 4 tujuan orde baru serta kelebihan dan kekurangannya, yang dilansir dari theinsidemag.com

2 dari 4 halaman

Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari orde baru sendiri, ada baiknya kita juga mengetahui sebenarnya apa latar belakang dibentuknya orde baru sendiri. Orde baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain :

• Terjadinya Peristiwa G30S PKI

Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI.Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.

Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.

• Terbentuknya Front Pancasila

Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).
Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.

• Melemahnya Wibawa Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:1. Gagalnya Sidang Paripurna KabinetSidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.2. Gagal Mengadili Tokoh-Tokoh PKISalah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal.

• Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS

Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Keempat di atas lah merupakan point-point mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.

3 dari 4 halaman

Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

4 dari 4 halaman

Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru :· Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.· Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.· Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.· Angka pengangguran semakin menurun.· Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.· Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.· Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.· Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

· Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan antara lain :· Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.· Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.· Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.· Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan· Banyak terjadi pelanggaran HAM.· Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.

· Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.