Pengertian Sistem Pemerintahan Semipresidensial, Ciri, Kelebihan, Kekurangan dan Negara Yang Menganutnya – Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang Sistem Pemerintahan Semipresidensial. Yang meliputi pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan serta negara yang menganut dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan dibawah ini dengan seksama.
Pengertian Sistem Pemerintahan Semipresidensial, Ciri, Kelebihan, Kekurangan dan Negara Yang Menganutnya
Mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu dengan seksama.
Pengertian Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Dalam Wikipedia, Sistem Semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Sistem pemerintahan semipresidensial dapat pula dikatakan dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Sistem presidensial (presidensiil) atau sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih dengan pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang mana kekuatan eksekutif (pelaksana hukum) dipilih dengan pemilu dan kedudukannya terpisah dari kekuasaan legislatif (pembuat hukum).
Di sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Meskipun begitu, presiden tetap tidak dapat semena-mena terhadap kekuasaan yang dimiliki karena ia bisa dijatuhkan jika melakukan pelanggaran hukum, mengkhianati kepada negara atau ikut serta dalam kriminal.
Pada sistem pemerintahan presidensial pula ada wakil presiden, apabila nantinya presiden berhenti di tengah masa jabatan maka wakil presidenlah yang akan menggantikan posisinya. Presiden akan mempunyai menteri-menteri untuk membantunya dalam melaksanakan sistem pemerintahan sebuah negara.
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana anggota parlemen memiliki peran penting pada suatu negara. Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih dengan langsung oleh rakyat dengan pemilu.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, ada dua pemimpin, yakni perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau menjatuhkan perdana menteri.
Presiden atau raja pada sistem ini mempunyai fungsi sebagai sistem negara, tetapi sedikit ikut campur mengenai sistem pemerintahan. Meskipun begitu, bukan berarti parlemen bisa semena-mena, seperti juga parlemen bisa menjatuhkan pemimpinnya. Maka presiden atau raja atas saran perdana menteri juga bisa membubarkan parlemen.
Dalam sistem pemerintahan semipresidensial, presiden dipilih oleh rakyat menjadikan presiden mempunyai kekuasaan yang kuat, dalam melaksanakan kekuasaannya presiden bersama dengan perdana menteri.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Walaupun banyak ciri berbeda yang didapat dari beberapa negara yang menjalankan sistem pemerintahan semipresidensial ini, tetapi secara umum sistem pemerintahan semipresidensial ini mempunyai ciri-ciri, antara lain:
- Dikepalai oleh Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
- Presiden mempunyai hak progratif atau hak istimewa untuk mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen ataupun non departemen.
- Kekuasaan eksekutif atau Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan legislatif
- Para menteri bertanggung jawah terhadap kekuatan legislatif
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawah terhadap kekuasaan legislatif
- Masa jabatan masing-masing pemegang kekuasaan akah selesai dalam periode tertentu.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Terdapat beberapa kelebih dari sistem pemerintahan semipresidensial antara lain sebagai berikut:
- Penggabungan dua jenis sistem pemerintahan dengan mengambil kelebihan dari masing-masing sistem pemerintahan itu
- Pemerintahan berjalan dengan stabil karena pusat kekuasan tersebar dan tidak mudah terjadi perubahan secara tiba-tiba
- Presiden dan menteri tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatannya menjadikan bisa lebih fokus dalam menjalankan program kerjanya.
Kekurangan Sistem Pemerintah Presidensial
Terdapat beberapa kekurangan dari sistem pemerintahan semipresidensial, antara lain sebagai berikut:
- Suara rakyat kepada pemegang kekuasaan terpilih tidak begitu berpengaruh
- Susah untuk tahu terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan
- Pemerintahan dapat terpengaruh dari partai politik apabila pemegang kekuasaan di usung oleh partai tertentu.
Negara Yang Menganut Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Negara yang menerapkan sistem pemerintahan semipresidensial antara lain Palestina, Perancis, Georgia, Romanis, Rusia, Tunisia, Ukraina, Mesir, Armenia, Portugal, Timor Leste, Guyana, Haiti, Algeria, Sri Lanka dan lain sebagainya.
Demikianlah telah dijelaskan tentang Pengertian Sistem Pemerintahan Semipresidensial, Ciri, Kelebihan, Kekurangan dan Negara Yang Menganutnya, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel lainnya.
Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.
Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga
memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.
Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Prancis.
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
Artikel utama: § Daftar negara oleh sistem pemerintahan#Sistem semipresidensial Negara dengan sistem semipresidensial
Pendalaman teori
Republik konstitusional
Monarki konstitusional
Presidensial
Semipresidensial
Parlementer
Parlementer
Kepala negara
Presiden
Raja/Ratu
Kepala pemerintahan
Presiden
Perdana Menteri
Sifat kepala negara
Populer
Seremonial
Sifat kepala pemerintahan
Populer
Seremonial
Populer
Kekuasaan kepala negara
Pemisahan atau pembagian
Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara
ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan
ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)Tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum presiden
ditentukan jangka waktu
(4-6 tahun)–
Masa pemilihan umum legislatif
tepat waktu
berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menter
Kekuasaan negara
Pemisahan atau pembagian
Hanya pemisahan
Pemegang kekuasaan
Eksekutif
Legislatif
Hak prerogratif untuk eksekutif
Presiden
Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara
Presiden
Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut
Presiden
Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet
ya
tidak
(kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif
tidak
ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif
tidak
ya
Posisi eksekutif
Partai politik dan profesional
Hanya Partai Berkuasa
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif
harus lepas dari jabatan legislatif
merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif
sejajar
legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif
tidak
ya
Keputusan kepala negara
tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak)dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih
ya
tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif
ya
tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara
tidak tentu
hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara
ya
tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatifPresiden
Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)ditunjuk Presiden
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara
Pemakzulan
Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan
Pemakzulan
Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara
kalangan umum
pribadi
Posisi elite/orang kaya
setara
dianggap bangsawan/feodal
- Sistem parlementer
- Sistem presidensial
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- l
- b
- s
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_semipresidensial&oldid=20857341"