TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah daerah hasil pemekaran atau otonomi daerah (otda) tidak akan berhasil berkembang tanpa adanya komitmen kuat bersama seluruh elemen masyarakat untuk memajukan wilayahnya. Hal tersebut diyakini juga berkorelasi terhadap sistem pertahanan di Negara Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut dijadikan kesimpulan bersama pada pertemuan “Analisa Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Pertahanan Negara di Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan), di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, pekan lalu.
Pada pertemuan dimaksud, jajaran dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI berkunjung ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mengetahui dan menganalisa kondisi pelaksanaan pemekaran daerah, serta pengaruhnya terhadap pertahanan negara di wilayah Kalbar dan Kaltim, termasuk Kutim.
(Baca juga: Sebanyak 1.423 Guru Sudah Lulus Sertifikasi, Ardiansyah Berharap Terus Bertambah)
Pejabat dari Kemenhan diterima oleh Asisten Pemerintahan Umum Sekkab, Syafruddin, mewakili Bupati dan Pemkab Kutim. Saat itu Asisten Pemerintahan Syafruddin banyak menjelaskan kemajuan Kabupaten Kutim dari hasil pemekaran. Dia mengatakan kemajuan daerah terjadi berkat komitmen pemerintah dan masyarakat.
“Perubahan Kutim bisa dilihat sekarang, dengan berbagai perkembangannya. (Semua terjadi) Berkat aksi keteguhan dan komitmen kita bersama, yakni komitmen pemerintah untuk menyejahterahkan masyarakatnya,” kata dia.
Perlu diketahui, selama ini Pemkab Kutim telah banyak memberikan kontribusi dan partisipasi terhadap upaya peningkatan petahanan serta keamanan di Kaltim. Di antaranya membantu program pembangunan Makolatgab beserta puluhan ribu hektar lahan untuk digunakan sebagai lokasi latihan gabungan TNI.
Kemudian membangun Mako Lanal dan Kodim 0909 Sangatta, Polres Kutim, serta kantor FKPD (forum koordinasi pimpinan daerah) lainnya. Mendukung peningkatan keamanan perairan daerah dengan kapal patrol yang di operasikan oleh TNI AL serta hal-hal lainnya.
Ketua Rombongan Kemenhan dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Ambar Pramudyanie Pulta, menjelaskan maksud kunjungan pihaknya kali ini adalah untuk menghasilkan konsep dan rekomendasi kepada Menhan atau instansi terkait lainnya atas implementasi pemekaran daerah, yang dapat mendukung pertahanan negara di Kalbar dan Kaltim.
“Kami menganalisa pemekaran, apakah sudah sesuai harapan atau tidak. (Sebab) manakala pemekaran itu tidak sejalan dengan aturan dan harapan yang diinginkan, maka hal itu yang dapat menjadi celah (terkikisnya) pertahanan negara kita,” jelas wanita berjilbab tersebut.
Tentunya, menurut dia, hal tersebut yang perlu diwaspadai sebagai ancaman jika pemekaran tidak sesuai dengan aturan dan harapan. Contohnya adalah seperti ego sektoral dan beberapa faktor lainnya. Namun setelah berkunjung ke Kutim, dia mengaku ternyata pemekaran berdampak positif.
Pertemuan dimaksud melibatkan hampir seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lingkup Pemkab Kutim. Seperti Bappeda, Diskes, Disdikbud, Kesbangpol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), DPD KNPI Kutim, serta para pihak lainnya. Tim dari Kemenhan juga menjadwalkan pertemuan khusus dengan jajaran Kodim, Polres, BPS dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutim. (*hms7/adv)
***
Follow @tribunkaltim Tonton Video Youtube TribunKaltim
Tags:
Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
PERTANYAAN DISKUSI
1.Kenapa setelah diberlakukan Otonomi Daerah masih ada daerah yang tertinggal?Jawab : Karena setiap daerah memiliki SDM dan SDA yang berbeda tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga setiap daerah tidak mengalami perkembangan yang merata.!.Menurut kelompok anda bagaimana penegakkan hukum dan "AM di #ndonesia? Mengapa masih ada sa$a perlakuan hukum yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin?Jawab : Menurut kelompok kami penegakkan hukum di #ndonesia sudah %ukup baik hanya sa$a para penegak hukumnya masih ada sa$a yang menyimpang dari aturan hukum dan untuk penanganan setiap kasusnya berbeda. Mungkin bagi masyarakat biasa terlihat adanya penundaan waktu hukuman bagi yang korupsi dibanding pen%uri ayam yang hukumannya langsung. #tu dikarenakan proses pembuktian koripsi yang tidak bisa minimal ada &'( yang bisa dibuktikan dalam )ipikor. Sehingga harus benar*benar bisa dibuktikan.+.Apakah otonomi membawa pengaruh pada stabilitas keamanan ,egara?Jawab : -ntuk pengaruh yang baik tentu ada tapi kalau pengaruh yang negatie kemungkinan ke%il tidak ada. Karena untuk masalah keamanan adalah tanggung $awab pemerintah pusat. Sehingga keutuhan dan keamanan berbagai daerah tetap ter$aga.
/.0eranan masyarakat terhadap otonomi daerah itu seperti apa? Jawab : 1. Mematuhi segala kebi$akan yang dibuat oleh pemerintah daerah!. )urut menyediakan lapangan peker$aan dengan membuka usaha sendiri.+. men$aga keamanan dan ketertiban di masyarakat/. ebih peduli dan memperhatikan produk atau hasil alam yang ada di daerahnya&.Apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas?Jawab : Menurut kami hukuman bagi pelaku korupsi di #ndonesia belum tegas kenyataan selama ini menun$ukkan 2onis terhadap se$umlah terpidana kasus korupsi masih $auh dari rasa keadilan masyarakat. Seperti baru*baru ini meski memberi harapan Komisi 0emberantasan Korupsi menuntut tindak pidana pen%u%ian uang sebelum !'1' 2onis terhadap #nspektur Jenderal D$oko Susilo kembali men%ederai rasa keadilan masyarakat.3.Apa maksud dari otonomi terbatas? Apakah pemerintahannya sudah baik dan bagaimanakah pemerintahan yang baik itu?Jawab : Menurut -ndang*undang ,omor +! )ahun !''/ tentang 0emerintah Daerah yang dimaksud daerah otonom selan$utnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas*batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem ,egara Kesatuan 4epublik #ndonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak