Situs ini bukan bagian dari Facebook atau Facebook Inc. Selain itu, situs ini tidak berkaitan sama sekali dengan situs Facebook dalam hal apapun. FACEBOOK adalah merek dagang dari FACEBOOK, Inc.
DISCLAIMER
PENTING : Penghasilan dan Penafsiran Legal Secara Hukum
Kami tidak percaya pada program “Kaya dengan Cepat”. Kami percaya pada kerja keras, memberikan nilai, dan melayani orang lain. Karenanya program ini dirancang untuk membantu Anda mewujudkan hal tersebut. Kami tidak dapat dan tidak bisa memberikan jaminan akan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan uang dengan ide, informasi, program, atau strategi yang kami berikan.
Kami tidak kenal Anda, sehingga hasil di dalam hidup Anda sangat bergantung dari kerja keras Anda. Setuju?
Program ini bertujuan membantu Anda memberikan strategi terbaik kami untuk membuat Anda menuju keberhasilan lebih cepat. Namun, tidak ada satupun pernyataan halaman ini, situs web, email, media sosial, atau dimanapun yang memberikan janji atau jaminan penghasilan di masa depan.
Setiap angka finansial yang ditampilkan disini, situs, email, media sosial, atau dimanapun, hanyalah perkiraan proyeksi dari hasil sebelumnya, dan tidak boleh dianggap tepat, aktual, atau sebagai janji penghasilan yang akan Anda dapatkan. Semua Angka hanyalah ilustrasi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, pemerintah harus serius dalam merespons bocornya data 1 juta pengguna Facebook Indonesia.
Menurut Arwani, kasus kebocoran data tersebut telah mengancam privasi setiap orang dan lembaga, baik swasta maupun pemerintah yang memiliki akun Facebook.
"Kebocoran data ini bukanlah peristiwa biasa karena telah mengancam privasi setiap orang dan lembaga baik swasta maupun pemerintah yang memiliki akun dan data di Facebook," ujar Arwani melalui keterangan tertulis, Senin (9/4/2018).
Baca juga : Data di Facebook Bocor, Menkominfo Sarankan Medsos Buatan Indonesia
Arwani mengatakan, pemerintah harus segera mengklarifikasi kebocoran data ini. Ia juga pemerintah dan instansi resmi negara dari pusat hingga daerah untuk mempertimbangkan penutupan akun.Hal ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan keamanan data pemerintah tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dengan adanya peristiwa ini, Arwani mengatakan, pemerintah dapat melakukan penataan terhadap media sosial agar tunduk dan patuh atas aturan yang ada di Indonesia.
Baca juga : Menkominfo: Kalau Enggak Penting, Sementara Enggak Usah Pakai Facebook
Aturan itu mulai dari soal hukum telematika hingga persoalan pajak.
Arwani juga berpandangan, Komisi I perlu membentuk Panja khusus merespons kebocoran data pengguna Facebook.
"Kebocoran data ini akan memiliki implikasi yang serius bagi siapa saja yang datanya diretas," kata Arwani.
Pengakuan Facebook
Kebocoran data pengguna Facebook ini diakui sendiri oleh perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut.
"Secara total, kami pikir informasi Facebook 87 juta orang--kebanyakan di Amerika Serikat-- kemungkinan telah dibocorkan ke Cambridge Analytica," tulis Facebook dalam keterangannya, sebagaimana dirangkum KompasTekno, Kamis (5/4/2018).
Baca juga : Jika Kebocoran Data Mengandung Unsur Pidana, Pemerintah Blokir Sementara Facebook
Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data Facebook terbesar.
Menurut Facebook, data milik lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia telah bocor ke Cambridge Analytica.
Indonesia duduk di urutan ketiga dalam hal ini, setelah Amerika Serikat dengan kebocoran data 70,6 juta pengguna Facebook, dan Flipina dengan kebocoran data 1,1 juta pengguna Facebook.
Negara-negara lain dalam daftar lokasi kebocoran data pengguna Facebook termasuk Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam, dan Australia yang masing-masing paling tidak mencatat angka ratusan ribu.
Kendati demikian, pihak Facebook mengatakan tidak mengetahui persis data apa saja yang dibocorkan ke Cambridge Analytica.
Baca juga : Menkominfo Desak Facebook Ungkap Jumlah Data Pengguna di Indonesia yang Bocor ke CubeYou
Jumlah pengguna dalam grafik di atas merupakan perkiraan yang dinilai terbaik untuk mencakup angka maksimal dari akun yang terdampak.
Tidak hanya Cambridge Analitica, data pengguna Facebook Indonesia juga bocor ke CubeYou.
CubeYou adalah firma analis pihak ketiga yang mengumpulkan data pengguna Facebook melalui kuis kepribadian.
CubeYou diduga menyerahkan data pengguna Facebook ke para pengiklan agar lebih mudah menyasar target pasar.
Meski demikian, Menkominfo Rudiantara belum dapat memastikan berapa jumlah data pengguna Facebook di Indonesia yang bocor ke Cambridge Analitica dan CubeYou.
Sampai hari ini saya masih menggunakan Facebook, jejaring sosial yang seingat saya sudah saya gunakan sejak tahun 2007. Masalah privasi di Facebook memang bukan merupakan masalah baru, masalah tersebut masalah usang yang kerap kali terjadi. Saya baru saja membaca tentang tuntutan dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (semacam Lembaga Perlindungan Konsumen jika di Indonesia) yang menuntut Facebook telah melanggar privasi penggunanya (rilis 29 November 2011).
Tak hanya menuntut masalah privasi, Komisi Perdagangan Federal juga memaparkan sejumlah kasus-kasus yang dilaporkan oleh konsumen kepada mereka. Saya sendiri sampai hari ini masih menyayangkan mengapa masih banyak orang yang bisa “Add Friend” akun Facebook saya, padahal dulu sebelum Facebook melakukan perubahan pada Privacy Setting seperti sekarang, saya telah membuat akun Facebook saya tidak dapat dimintai konfirmasi pertemanan (jadi hanya saya yang bisa “Add Friend” mereka), entah mengapa sekarang semua orang dapat meminta konfirmasi pertemanan.
Rentetan kasus yang dibuka oleh Komisi tersebut sebagai berikut:
Bagi saya poin yang cukup membuat geleng-geleng kepala adalah pada poin keamanan aplikasi pihak ketiga yang oleh Facebook tidak dapat dijamin keamananannya dan poin bahwa Facebook tetap memberikan akses kepada siapa saja yang telah menghapus konten dalam akun mereka. Bayangkan saja akun yang sudah deactivate masih tetap saja bisa diakses isinya. Kasus dan berita seperti ini memang sering kita jumpai, tapi berapa banyak yang dilaporkan dan mendapat penanganan serius seperti keseriusan Komisi Perdagangan Federal Amerika ini?
Tidak hanya itu, bagaimana jika hal tersebut tidak hanya terjadi di Amerika, bagaimana jika hal tersebut terjadi di Indonesia? Apakah secara tidak sadar kita juga pernah dilanggar hak sebagai konsumen tanpa melapor karena ruwetnya proses dan tidak tahu harus melakukan tindakan apa?. Kembali ke Komisi, berdasarkan penyelesaian sengketa tersebut, maka pihak Facebook diberikan beberapa langkah agar tidak terulang kejadian yang sama sebagai berikut:
Konsekuensinya adalah
Saya hanya sedikit merenung, mengapa di Amerika (negara yang notabene liberal dan individualismenya tinggi) untuk hal-hal yang demikian sangat diperhatikan?. Bagaimana teman-teman sendiri menyikapi masalah privasi ini? Semoga informasi yang mungkin sudah “basi” tersebut bermanfaat bagi kita.