Apa yang dimaksud dengan SPJ BOS?

Penyerahan dokumen SPJ Kapanewon Galur ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini diterima oleh Amalia Dwi Marlia, S.Pd., M.Pd. selaku staff sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Berkas SPJ ini diterima pada hari Kamis Pahing, 8 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB. SPJ sendiri adalah singkatan dari Surat Pertanggungjawaban. Apa yang dimaksud dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Terkait dengan pandemi covid-19 maka penyerahan dokumen pemeriksaan harus taat pada protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun.

Membuat Laporan SPJ Dana BOS dengan Benar dan Cepat. Cara membuat spj dengan aplikasi dana bos sipBOS ini sangat  mudah dan relatif cepat bila dibandingkan dengan membuat laporan spj secara manual atau dengan menggunakan excel. Hal ini karena desain Form untuk pembuatan spj ini didesain sedemikian rupa sehingga proses pembuatan laporan keuangan dana bos lewat aplikasi sipbos ini semakin gampang dan menyenangkan.

Dengan menggunakan aplikasi ini semua data-data spj serta data-data pajak yang akan diinput tidak perlu diketik oleh User atau pengguna. Cukup beberapa kali klik saja maka spj sudah selesai dibuat. Ini karena data-data spj sudah sinkron dengan rkas yang sudah dibuat sebelumnya lewat aplikasi ini.

Langkah-langkah pembuatan SPJ dengan Baik dan Benar 

Berikut ini cara pembuatan lpj dana BOS dengan baik dan benar sehingga akan menghasilkan laporan pertanggung jawaban keuangan dana bos dengan cepat melalui aplikasi sipBOS. Adapun Form penginputan spj dana bos seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Langkah-langkah menginput / mengisi data spj pada kotak isian di atas untuk adalah sebagai berikut :

1. Klik tombol Tambah,otomatis akan terisi No.Bukti spj 
2. Isi tanggal Kwitansi spj
3. Pilih Triwulan yang untuk memilih periode spj yang akan dibuat
4. Klik tombol di sebelah Program, Sub Program, Kegiatan agar Sub Form Pemilihan Kode Rekening Belanja dimunculkan, setelah itu pilihlah nama Program dan Kegiatan serta Rekening Belanja yang akan dibuatkan spjnya
5. Isi Nama Penerima kwitansi 
6. Isi Jumlah nominal yang akan di spj kan
7. Isi Uraian dengan keterangan-keterangan tentang belanja yang akan dibayarkan.
8. Klik tombol Simpan  untuk menyimpan data spj dana bos yang telah diinput

Cara Menginput Potongan Pajak SPJ  Dana BOS

Untuk menginput potongan pajak pada aplikasi sipBOS ini cukup mudah. Pemotongan pajak ini dilakukan apabila pada pengeluaran belanja tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan terhadap belanja dana bos yang dikenakan pajak. Caranya adalah klik dua kali pada pada URAIAN spj yang telah diinput pada Form Input SPJ sehingga form akan berpindah ke Form Tab Pengeluaran seperti pada gambar di bawah ini :

Langkah-langkah Menginput Potongan Pajak Dana BOS adalah sebagai berikut :

1. Klik tombol Tambah untuk memulai menginput, No Urut akan muncul otomatis 
2. Klik pilihan di Jenis untuk memilih jenis pajak 
3. Uraian akan terisi secara otomatis 
4. Isi Jumlah besaran pajak secara manual yang akan dipotong, atau gunakan Kalkulator Pajak disebelah kanan yang muncul untuk membantu anda dalam menentukan jumlah besaran pajak secara otomatis. Klik tombol Set untuk mengisi Jumlah Pajak.
5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data pajak.

Cara Membuat Kwitansi SPJ 

Cara membuat kuitansi spj dana bos cukup mudah, user tidak perlu repot lagi menginput kuitansi, karena kuitansi belanja sudah tercipta secara otomatis. User cukup meng klik dua kali pada Nomor Bukti belanja pada Tab Pengeluaran yang terdapat pada  Form Transaksi, sehingga akan muncul kwitansi belanja dana bos yang sudah lengkap dengan uraian potongan pajaknya seperti pada gambar di bawah ini.

LPJ BOS atau Laporan Pertangungjawaban Keuangan BOS merupakan unsur penting dalam program pemerintah. Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS terdapat dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Panduan Laporan Keuangan BOS yang ada dalam Lampiran tersebut memberikan gambaran bagaimana manajemen pengelolaan keuangan BOS di sekolah yang kemudian dilaporkan hingga ke tingkat Menteri.

Juknis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah berada pada halaman 108 sampai dengan halaman 122 dalam BAB VII Pertangungjawaban Keuangan adalah sebagai berikut.

Pertangunggjawaban Keuangan BOS

Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah

1. Pembukuan

   Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.
   1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
      RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.
      RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.
   2. Buku Kas Umum
      Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank; dan
      2. kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak.
      BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
   3. Buku Pembantu Kas
      Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
   4. Buku Pembantu Bank
      Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
   5. Buku Pembantu Pajak
      Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
   6. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
      Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya.
      Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.
   7. Bukti pengeluaran
      1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
      2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
      3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
      4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
      5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
      6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
   Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, perlu memperhatikan hal-hal berikut.
   1. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, Bendahara wajib mencetak buku kas umum dan buku pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara.
   2. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
   3. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
   4. Apabila Bendahara berhenti dari jabatannya, maka BKU, buku pembantu, dan bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
   5. BKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS (kuitansi/ faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik.
   6. Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

1. Pelaporan

   1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
      Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah.
      Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
      Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
   2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS
      Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah.
      Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
   3. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
      Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
      Dokumen laporan ini terdiri atas:
      1. lembar pencatatan pengaduan masyarakat; dan
      2. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
   4. Laporan Aset
      Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan.
      Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
   5. Laporan ke Dinas Pendidikan
      Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (SD dan SMP)) atau Tim BOS Provinsi (SMA, SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB). Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan.
      Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
      Selain laporan di atas, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah juga harus menyampaikan laporan hasil belanja dari BOS dan penerimaan barang aset pemerintah daerah dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
   6. Laporan Online ke Laman BOS
      Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS http://bos.kemdikbud.go.id. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

1. Transparansi

   Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen pendukung yang wajib dipublikasikan oleh sekolah meliputi:
   1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
      Dokumen yang digunakan adalah laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.a di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
   2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana
      Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.b di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dulakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS
   Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan.
   Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan yang telah disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS Kabupaten/Kota, serta disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/ kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
   Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
   Dokumen laporan ini terdiri atas:
   1. lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
   2. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran; dan
   3. informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

1. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
   Dinas pendidikan kabupaten/kota melalui Tim BOS Kabupaten/ Kota harus membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, termasuk data barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Laporan yang direkapitulasi merupakan laporan atas seluruh belanja yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun berkenaan.
   Laporan ini disusun mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi
   Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Provinsi. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan rekapitulasi tahunan atas kompilasi dari rekapitulasi tahunan penggunaan BOS yang telah disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar.
   Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
3. Laporan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan rekapitulasi belanja BOS di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
   Laporan ini disusun mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Tingkat Provinsi

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
   Laporan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibuat tiap triwulan untuk daerah nonterpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil, dan ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi, serta disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS
   Laporan ini merupakan gabungan dari 2 (dua) jenis laporan, yaitu:
   1. rekapitulasi dari Tim BOS Provinsi terhadap kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan yang disampaikan oleh Tim BOS pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
   2. rekapitulasi dari Tim BOS Provinsi terhadap laporan tahunan rekapitulasi penggunaan BOS di tiap kabupaten/kota yang disampaikan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota.
   Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan.
   Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS Provinsi, serta disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
3. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
   Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan provinsi dan diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
   Dokumen laporan ini terdiri atas:
   1. lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
   2. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran; dan
   3. informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

1. Laporan Kegiatan
   Laporan ini merupakan laporan kegiatan pendukung BOS yang telah dilaksanakan di provinsi yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya.
   Kegiatan pendukung BOS yang dilaksanakan di provinsi tergantung pada ketersediaan dana kegiatan dari pusat atau dari APBD provinsi, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
   Laporan ini dibuat di tiap akhir pelaksanaan dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS Provinsi, serta disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
   Dinas pendidikan provinsi melalui Tim BOS Provinsi harus membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa negeri, termasuk data barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Laporan yang direkapitulasi adalah laporan atas seluruh belanja yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun berjalan.
   Laporan ini disusun mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
3. Laporan ke Tim BOS Pusat
   Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan provinsi sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Provinsi juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Pusat. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut adalah:
   1. menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas:
      1. dokumen SP2D pencairan dalam bentuk soft copy;
      2. rincian pencairan dana masing-masing jenjang di tiap kabupaten dalam bentuk soft copy; dan
      3. data pencairan/penyaluran dana di tiap sekolah dari lembaga penyalur dalam bentuk soft copy;
   2. laporan realisasi penyerapan BOS tiap triwulan untuk daerah non terpencil. Laporan ini diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan kedua tiap triwulan berjalan;
   3. laporan realisasi penyerapan BOS tiap semester untuk daerah terpencil. Laporan ini diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan kelima tiap semester berjalan; dan
   4. rekapitulasi tahunan penggunaan BOS. Laporan ini diserahkan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
4. Laporan ke Pemerintah Daerah Provinsi
   Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan provinsi sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Provinsi juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada pemerintah daerah provinsi. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut adalah rekapitulasi belanja BOS di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa negeri.
   Laporan ini disusun mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Tingkat Pusat

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
   Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan penyerapan dana yang dikirim oleh setiap Tim BOS Provinsi yang dilakukan oleh Tim BOS Pusat menjadi rekapitulasi nasional. Laporan ini dibuat untuk menghitung kelebihan dan kekurangan BOS yang telah diterima di Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) setiap triwulan dan setiap semester.
   Rekapitulasi penyerapan BOS secara nasional ini dibuat tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
   Laporan ini dibuat paling lambat pada minggu keempat bulan kedua dari setiap triwulan untuk daerah non terpencil, dan minggu keempat bulan kelima setiap semester untuk daerah terpencil sebagai bahan untuk penyaluran dana cadangan dan dana triwulan/semester berikutnya dari kas umum negara ke kas umum daerah provinsi.
2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS
   Laporan ini merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Tim BOS Provinsi. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
3. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
   Dokumen ini harus disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
   Dokumen laporan ini terdiri atas:
   1. lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
   2. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
   3. informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
4. Laporan Kegiatan
   Laporan ini adalah laporan kegiatan pendukung Program BOS yang telah dilaksanakan di tingkat pusat yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan lainnya.
   Kegiatan pendukung Program BOS yang dilaksanakan di pusat tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBN, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
   Laporan ini dibuat di tiap akhir pelaksanaan, serta disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
5. Laporan Tim BOS Pusat
   Selain laporan yang disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Pusat juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada beberapa pemangku kepentingan. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut adalah:
   1. laporan realisasi penyerapan BOS tiap triwulan untuk daerah non terpencil. Laporan ini diserahkan ke Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu keempat bulan kedua tiap triwulan berjalan;
   2. laporan realisasi penyerapan BOS tiap semester untuk daerah terpencil. Laporan ini diserahkan ke Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu keempat bulan kelima tiap semester berjalan; dan
   3. rekapitulasi tahunan penggunaan BOS. Laporan ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bentuk Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana

Contoh Form: REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SD/SMP/SMP Satap

Contoh Form: REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SMA

Contoh Form: REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SMK

Contoh Form: REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SDLB/SMPLB/SMALB/SLB

Ketentuan Pajak

Ketentuan pajak terkait penggunaan BOS di sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah.

Apa yang dimaksud SPJ BOS?

Apa yg dimaksud dengan SPJ?

Apa isi SPJ?

Apa itu SPJ dan LPJ?