Depok - Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada korban maupun keluarga korban hingga saat ini. Show "Semua pihak yang berkepentingan perlu menyamakan persepsi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat," ucap Komisioner Komnas HAM RI Amiruddin dalam Seminar Pekan HAM Universitas Indonesia 2019 bertajuk "Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Pekerjaan Rumah yang Tak Terselesaikan?" yang diselenggarakan oleh BEM UI di Gedung Fakultas Hukum UI, Depok (5/12/2019). Komnas HAM telah menangani 15 kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tiga kasus diantaranya, Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura telah memiliki putusan pengadilan ad hoc namun tidak ada penetapan pelaku pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sebut Amiruddin, belakangan ini tidak menunjukkan progress yang berarti. "Lima tahun terakhir, penyelesaian kasus pelanggaran HAM mangkrak karena yang bergerak hanya Komnas HAM," terangnya. Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa butuh komitmen bersama kebangsaan sekaligus perlu adanya dasar hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak korban. Sementara itu, Amiruddin menyambut baik rencana Menkopolhukam Mahfud MD dalam penyelesaian HAM berat masa lalu. "Saya menyambut baik gagasan yang disampaikan Pak Menko. Pak Menko akan mencoba mengagas upaya baru untuk penyelesaian masalah hak asasi manusia. Kita menunggu gagasannya seperti apa," ujar Amir.  Menanggapi hal tersebut, dirinya mengatakan perlu memastikan dua hal terhadap gagasan tersebut. Yang utama, yaitu keadilan harus bisa dirasakan korban dan anggota keluarga. Yang kedua, memastikan proses berjalan terbuka sehingga semua pihak bisa melihat dan memantau proses tersebut. Seminar tersebut juga dihadiri pembicara lain yaitu Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR RI), Taufik Basari (Anggota Komisi III DPR RI), Junaedi Saibih (Wakil Sekjen ILUNI UI), M. Jibril Avessina (Ketua Policy Center ILUNI UI) serta Suryo Susilo (Forum Silahturahmi Anak Bangsa) dan diramaikan oleh peserta seminar yang berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga aktivis pengiat HAM. (AM/IW)
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. adjar.id – Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak bisa begitu saja hilang, perlu adanya berbagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Proses penegakan hak dan kewajiban warga sendiri bisa diterapkan dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan oleh pemerintah. Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA edisi revisi 2018 terdapat satu soal pada uji kompetensi bab 1 di halaman 32. Soal tersebut meminta kita untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baca Juga: Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Masyarakat Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut sebagai bahan referensi Adjarian saat mengerjakannya yang juga menjadi materi PPKn kelas 12 SMA. Tindakan pencegahan merupakan salah satu tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa faktor, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yuk, kita simak penjelasan dari jawaban mengenai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini! Page 2
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. 1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan sumpremasi hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, para pejabat penegak hukum harus bisa memenuji kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan juga baik kepada masyarakat. Baca Juga: Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, Materi PPKn kelas 11 SMA Selain itu penegak hukum juga harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari kekerasan yang melawan hukum. 2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran seperti lembaga tinggi negara di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga masih ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Page 3
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila, Materi PPKn Kelas 12 SMA Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 4. Meningkatkan Pengawasan Nah, dalam upaya penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara diperlukan juga peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Page 4
Pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan berbagai upaya pemerintah. 5. Meningkatkan profesionalisme Pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan juga pertahanan negara. Hal ini dilakukan agar warga negara bisa merasakan rasa aman akan pemenuhuhan hak dan kewajibannya. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai. Baca Juga: Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945 6. Meningkatkan Kerja Sama Upaya yang bisa dilakukan pemerintah lainnya yaitu meningkat kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Jadi, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bisa menjadi referensi Adjarian dalam mengerjakan uji kompetensi bab 1 di halaman 32. yuk, tonton video ini juga!
Eleanor Roosevelt memegang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi bahasa Inggris. KOMPAS.com – Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng. HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Secara konstitusional, HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999. Baca juga: Jenis Pelanggaran HAM: Ringan dan Berat Hambatan dalam penegakan HAM di IndonesiaBanyak hambatan yang tidak dapat dihindari dalam menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu hambatan tersebut ada dalam sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang ada, asas legalitas menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan atau diundangkan. Artinya, hukum yang baru dibuat sekarang tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu. Selain itu, substansi peraturan perundang-undangan yang ada dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sebagai dampak dari hambatan lain yang juga mendasar, yaitu masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di IndonesiaRentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM di antaranya:
Baca juga: Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAMBentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM di antaranya dilakukan dengan cara:
Referensi: Widayati, Sri. 2019. Hak Asasi Manusia. Tangerang: Loka Aksara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. |
Apa sebaiknya yang perlu dilakukan manusia negara pemerintah agar tidak terjadi Pelanggaran HAM
Pos Terkait
Copyright © 2024 apakahyang Inc.
