Apa peranan pondok pesantren dalam pembangunan bangsa Indonesia

Jakarta - Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Pembentukan karakter masyarakat suatu bangsa tergantung pada sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Tanpa pendidikan masyarakat dalam suatu bangsa tidak akan menemukan dan mendapatkan perubahan yang signifikan dalam setiap bidang.Bahkan, masyarakat yang tak berpendidikan alias tidak pernah merasakan alam pendidikan akan melahirkan manusia yang bringas dan bebas tanpa batas serta tidak mengenal aturan dan moral. Jika nilai, moral, dan keberadaban tidak dijaga melalui sistem pendidikan maka yang ada hanya kebiadaban, pengrusakan tatanan kehidupan dan alam. Di sinilah peranan pendidikan menunjukkan begitu pentingnya.Maraknya berita dan kabar kejahatan-kejahatan yang tersembunyi atau terang-terangan yang dilakukan para oknum penduduk, kelompok, dan masyarakat Indonesia di setiap tayangan berita televisi atau di surat kabar Indonesia pada saat sekarang telah memberikan bukti bahwa masyarakat telah jauh menghilangkan pentingnya penanaman moralitas. Kemudian gambaran tersebut telah memberikan nasehat yang berharga bahwa sebegitu kejamnya arti kebebasan yang tanpa batas dalam kehidupan masyarakat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat sudah mulai mengesampingkan arti norma, aturan, undang-undang, peraturan-peraturan, dan bahkan agama. Padahal manusia hidup dalam bermasyarakat sangat membutuhkan standar nilai dan norma agar tidak terdapat clash atau pertentangan-pertentangan yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidakharmonisan antar masyarakat.Pendidikan bukanlah tanggung jawab lembaga pendidikan. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam kemajuan pendidikan yang menghantarkan masyarakat berperadaban dan berilmu pengetahuan serta menjunjung moralitas kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Tetapi, tidaklah cukup hanya berhenti pada pemerintah dan lembaga pendidikan. Masyarakat selalu subyek kehidupan sangat besar peranannya dalam menentukan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan yang bermoralitas tinggi dan berilmu pengetahuan.Lembaga pendidikan tertua yang pernah tumbuh dan menjamur di Nusantara adalah pesantren. Telah banyak lembaga pendidikan berbasis pesantren ini melahirkan cendekiawan-cendekiawan intelektual, agamawan-agamawan yang nasionalis, guru-guru bangsa yang mengabdikan tanpa pamrih, dan bahkan pahlawan-pahlawan bangsa yang sangat gigih berjuang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa dari kolonial dan imperial yang mengukung bangsa Indonesia.Dengan demikian lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah harus bersatu padu. Berpelukan erat menganyam satu tujuan demi kebebasan bangsa yang sedang mengalami keterpurukan politik, budaya, ekonomi, dan moral. Nasionalisme tinggi terhadap negara harus dipupuk dengan baik melalui dunia pendidikan. Dari tangan dan pemikiran-pemikiran nasionalis tinggi ini akan menghasilkan politikus yang handal, budayawan dan ekonom yang sangat bangga serta peduli terhadap bangsa.Tetapi, tidaklah berhenti sampai di situ. Sebab, sejarah telah membuktikan banyak politikus, budayawan, dan ekonom yang lahir dari perut bangsa yang besar ini (Indonesia) tetapi tidak memiliki kepedulian yang besar terhadap kemalangan rakyat dan bangsa. Bahkan, sebagian mereka tak memperdulikan nasib rakyat serta sempat menari-nari di atas penderitaan rakyat yang terseok-seok mempertahankan hidup demi sepiring nasi.Tindakan selanjutnya dalam melahirkan kesatria bangsa adalah penanaman ajaran agama yang kuat pada mayarakat. Baik dan buruk, salah dan benar, tidak cukup jika hanya menggunakan standar akal manusia. Tetapi, dibutuhkan standar Tuhan selaku pemilik alam semesta dan seisinya. Inilah yang kurang diperhatikan masyarakat bangsa Indonesia. Kita disibukkan bagaimana mencerdaskan otak-otak manusia dengan menjejali mereka dengan teori-teori ilmu pengetahuan tetapi melupakan ajaran agama.Ajaran agama adalah masalah privat masyarakat. Agama tidak memiliki ruang di hadapan publik. Itulah anggapan selama ini. Sehingga, yang dihasilkannya pun masyarakat yang materialistis. Semua diukur melalui materi dan tak ada standar norma atau nilai-nilai agama. Jadi, pantas jika banyak para oknum aparat menyeleweng dari tugas. Politikus yang mengejar kekayaan dengan dalih atas nama rakyat. Atau pun budayawan yang nyeleneh dengan dalih atas nama seni.Dengan lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 dan PP (Peraturan Pemerintah) No 55 Tahun 2007 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pendidikan agama dan keagamaan yang Insya Allah akan dikeluarkan pada tahun 2010 melalui tiga kementrian (Menteri Dalam Negeri/Mendagri, Menteri Agama/Menag, dan Menteri Pendidikan Nasional/Mendiknas) memberikan angin segar bagi semua masyarakat khususnya lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang sedang menggodok putra-putri bangsa untuk jadi kesatria bangsa.Pesantren yang telah memiliki reputasi dan prestasi besar bagi bangsa Indonesia melalui alumni-alumninya pantas untuk dikaji dan ditiru dalam penerapan pendidikan dan pengajarannya. Pesantren telah berhasil dalam penanaman dan penumbuhan rasa nasionalisme terhadap bangsa. Serta pesantren telah berhasil juga dalam menanamkan moralitas bagi peserta didiknya.Tetapi, perlu diingat bahwa pesantren juga menanamkan ilmu pengetahuan bagi peserta didiknya. Jadi tidak sepantasnya pesantren atau madrasah yang ada di Indonesia dihilangkan dari peta sejarah pendidikan Indonesia atau mendapatkan perilaku yang menyudutkan pesantren atau madrasah melalui pendiskriminasian fasilitas, bantuan-bantuan, atau memarjinalkan pesatren atau madrasah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.Pemerintah pusat atau daerah selama ini hanya memperhatikan lembaga pendidikan atau sekolah umum. Sedangkan sekolah keagamaan seakan-akan keberadaannya bukan sebuah keharusan di tanah air Indonesia. Dibuktikan dengan keengganan pemerintah daerah menggelontorkan ABPD untuk kepentingan pembangunan pendidikan keagamaan (pesantren/ Madrasah).Ada yang beralasan bahwa keengganan pemerintah daerah ini bukannya tanpa alasan. Tetapi, dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas dari pemerintah pusat yang mengatur hal ini sehingga menimbulkan kekawatiran dari pemerintah daerah akan terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyalurkan ABPD.Walaupun tanpa bantuan pemerintah yang signifikan keberadaan pesantren tetap eksis. Dengan penuh ikhlas pesantren membina putra-putri bangsa. Pesantren atau madrasah terus mengukir karya dalam dunia pendidikan dinegara ini dengan tetap semangat, ikhlas bina bangsa, sepi ing pamrih rame ing gawe memang benar-benar tertanam pada lembaga pendidikan pesantren dan madrasah.Jadi tidak mengherankan jika pesantren atau madrasah selalu menelurkan kesatria bangsa (politikus, budayawan, ekonom, guru bangsa, pahlawan, tokoh masyarakat) yang nasionalis, berseragamkan ilmu pengetahuan, dan berkendaraan moralitas keagamaan (berakhlak yang mulia) peduli terhadap perkembangan masyarakat.

Ahmad Adib Musthofa SHIPondok Pesantren Al Manshur Darunnajah 3Jl Palka KM 7 Pabuaran Serang

Penulis adalah Staff Pengajar Pondok Pesantren Al Manshur Darunnajah Serang dan peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) ke-3 ISID-CIOS Gontor Ponorogo

(msh/msh)

Ketua Umum PBNU KH Said aqil Siroj (4 dari kiri) (Foto: NU Online/Suhendra) Ketua Umum PBNU KH Said aqil Siroj (4 dari kiri) (Foto: NU Online/Suhendra)

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, pesantren sebagai capital sociaty memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Sebab itu, tidak mungkin pemerintah bisa sukses tanpa mengajak civil society dalam menjalankan program berkelanjutan.

Demikian disampaikan pada saat memberikan sambutan dalam forum Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (8/10).

Menurutnya, Islam tidak mengajarkan untuk memiliki keturunan yang lemah dan bodoh. Sebaliknya, Islam memerintahkan untuk membentuk generasi yang unggul dan kuat, dari segi keilmuan, harta dan maupun kesehatan.

"Kemiskinan sering terjadi di tepi kekayaan alam, pantai. Nabi Muhammad SAW bersabda ada tiga hal yang tidak boleh dimonopoli yakni air, energi, dan hutan. Itu milik bersama dan tidak boleh dijualbelikan," terang Kang Said.

Dijelaskan, kehidupan nelayan sangat jauh dari kecukupan. Bahkan, mereka terjerat hutang kepada rentenir. Negara harus hadir untuk menangani masalah tersebut.

"Sebenarnya Allah sudah menganugerahkan kekayaan alam Indonesia cukup untuk menghidupi semua warganya. Tapi sistem yang menjadikan kekayaan berputar di kelompok tertentu saja," tegasnya.

"Kelautan Indonesia anugerah terbesar bagi bangsa. Kepulauan jumlahnya tujuh belas ribu lebih. Semuanya memiliki kekayaan tak terhingga. Pengelolaannya harus profesional dengan ilmu. Jihad itu membangun masyarakat agar terhindar dari kemiskinan, papan, dan sandang," imbuhnya.

Syeikh Badruzzaman an-Nursyi dari Turki pernah menyatakan, ketinggalan umat Islam saat ini bukan masalah taklid. Tapi, orang Islam tidak menguasai teknologi dan sains.

"Laut Indonesia ini sangat kaya, tapi belum dikelola dengan maksimal. Karena kita belum menguasai teknologi. Kita orang Islam tahunya hanya ikan dan mutiara. Tapi kita tak mengetahui kekayaan laut lainnya," terangnya.

Forum ini mengambil tema Peran Pesantren dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 14. Forum ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonego, Ketua Rabithah Ma'had Islamiyah (RMI) NU KH Abdul Ghofar Rozin, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Ahmad Zayadi, dan para pengasuh Pondok Pesantren di bawah RMINU.

Kontributor: Suhendra
Editor: Abdul Muiz