Apa itu program pra kerja

SIARAN PERS
HM.4.6/559/SET.M.EKON.3/10/2022

Program Kartu Prakerja Berlanjut di Tahun 2023 dengan Skema Normal yang Memberikan Bantuan Pelatihan Lebih Besar

Jakarta, 3 Oktober 2022

Seiring dengan melandainya kasus pandemi Covid-19, Pemerintah akan melakukan penyesuaian skema semi bansos pada Program Kartu Prakerja menjadi skema normal pada tahun 2023. Program Kartu Prakerja tersebut akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (3/10).

Adapun Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja. Komite tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua adalah Kantor Staf Kepresidenan, serta beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir Q4-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya. “Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan skema normal tersebut, pada tahun 2023 Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.

Terakhir, guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Perindustrian, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wakil Jaksa Agung, Plt. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya. (dft/fsr)

***

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email:
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kartu Prakerja adalah sebuah program bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia baik dalam konteks skilling, reskilling, dan upskilling. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah.[1] Para calon peserta yang memenuhi syarat penerima Kartu Prakerja akan menerima bantuan dana pelatihan sebesar Rp1,000,000 yang kemudian dapat dibelanjakan melalui digital platform yang menjadi mitra manajemen pelaksana program. Pelatihan yang dikurasi dari lebih dari 150 lembaga pelatihan dapat dibeli dan diikuti secara daring dari manapun.

Syarat Pendaftaran[sunting | sunting sumber]

• WNI berusia 18 tahun ke atas.
• Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
• Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.
• Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.
• Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
• Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Alur Program[sunting | sunting sumber]

1. Daftar melalui lama resmi Kartu Prakerja
2. Ikuti seleksi dengan tes motivasi dan kemampuan dasar
3. Daftar gelombang
4. Tautkan dompet digital untuk penyaluran insentif
5. Jika lolos gelombang, langsung beli pelatihan
6. Ikuti pelatihan
7. Beri penilaian dan ulasan terhadap pelatihan
8. Dapatkan insentif biaya mencari kerja sebesar Rp600,000/ bulan selama 4 bulan

Penanganan COVID-19[sunting | sunting sumber]

Selama wabah COVID-19, pemerintah melakukan perubahan terhadap Kartu Prakerja menjadi program semi bantuan sosial untuk membantu para angkatan kerja yang terdampak pemutusan hak kerja (PHK) dan yang baru lulus dari pendidikan formal. Untuk memperluas cakupan bantuan, anggaran dilipatgandakan menjadi Rp20 triliun. Pelatihan yang sebelumnya memiliki 2 skema yakni daring dan langsung diubah menjadi daring secara keseluruhan.

Dengan mengeluarkan Kartu Prakerja pada bulan April 2020, maka pemerintah berharap kartu ini akan memberikan manfaat dan solusi melalui kartu prakerja seperti:

1. Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh pihak pekerja dan perusahaan.
2. Mampu mengurangi biaya dalam mencari informasi mengenai pelatihan
3. Mendorong keberkerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch
4. Menjadikan komplemen dari pendidikan formal

Melalui program kartu prakerja ini, peserta yang mendaftar juga akan mendapatkan uang. Adapun total yang didapatkan sebesar Rp3.550.000 dengan bentuk terdiri atas:

• Biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000
• Insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000/bulan selama 4 bulan,
• Insentif survei keberkerjaan dengan total Rp150.000.

Referensi[sunting | sunting sumber]

1. ^ Zahroh, Fatimatuz (25 Maret 2019). Adi Sagita, Januar, ed. "Cara Jokowi Promosikan 3 Kartu Pra Kerja Saat Kampanye di Banyuwangi: Hayo Siapa yang Nggak Setuju?". Tribunnews.com.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

• Situs resmi Kartu Prakerja

Program Pra Kerja Untuk apa?

Bantuan pra kerja itu untuk siapa?

Berapa bantuan Kartu Prakerja?

Program Pra Kerja Sampai Kapan?