Analisislah tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Jepang

tirto.id - Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apa saja dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, militer, hingga pendidikan?

Table of Contents Show

Dampak di Bidang Sosial
Dampak di Bidang Ekonomi
Dampak di Bidang Budaya
Dampak di Bidang Militer
Dampak di Bidang Pendidikan
Pembahasan
Pelajari Lebih Lanjut
Detail Jawaban
Video yang berhubungan

Anik Sulistiyowati dalam Sejarah Indonesia (2020) mencatat bahwa pertama kali Jepang menginjakkan kaki di Indonesia pada 1 Maret 1942 di Teluk Banten. Jepang kala itu berhasil mengalahkan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Indonesia sebelumnya adalah wilayah jajahan Belanda yang merupakan bagian dari Sekutu.

Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Di sisi lain, Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Belanda semula menyambut gembira kedatangan Jepang yang dianggap saudara tua karena sama-sama merupakan bangsa Asia.

Jepang alias Dai Nippon memang awalnya memposisikan sebagai saudara tua bagi Indonesia dengan mengusung semangat 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia.

Akan tetapi, Jepang ternyata tidak berbeda dengan Belanda, sama-sama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Jepang bahkan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan Sekutu.

Selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, pendudukan pemerintahan militer Jepang menyebabkan munculnya banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Dampak di Bidang Sosial

Berdasarkan catatan Soepriyanto dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan (2018:10), semasa pendudukan Jepang, komunikasi antar pulau atau dengan luar negeri mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi.

Selain masalah sosial berupa komunikasi, dampak sosial juga terjadi ketika orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Jepang, seperti penahanan, penyiksaan, menjadi korban salah tangkap, dan lainnya.

Bukan hanya itu, warga Indonesia juga dijadikan sebagai pekerja paksa (romusha) yang tidak mendapatkan upah.Selain itu, seperti yang diungkap Irma Samrotul dalam Sejarah Kelas XI (2020:7) para perempuan tidak jarang menjadi korban penipuan lowongan kerja. Mereka ternyata dipekerjakan sebagai gadis penghibur (Jugun Ianfu) dan dipaksa untuk memuaskan nafsu para tentara Nipon.

Dampak di Bidang Ekonomi

Saat menduduki Indonesia, Jepang juga sedang terlibat perang dengan pihak Sekutu. Oleh karena itu, Nipon memiliki siasat licik untuk memanfaatkan Indonesia sebagai sumber kebutuhan menjalankan peperangan.

Sistem ekonomi perang ini mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan.

Dampak di Bidang Budaya

Pada bidang ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenno Heika (kaisar) yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Ritual tersebut dilakukan dengan membungkukan badan tepat ke arah kaisar yang berada di arah matahari terbit (dikenal sebagai budaya Seikeirei).

Kala membungkukan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, yakni Kimigayo. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia ini pada akhirnya ditentang oleh beberapa ulama, bahkan hingga memunculkan pertempuran.

Dampak di Bidang Militer

Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam Perang Pasifik melawan Sekutu. Alasannya sudah tentu dikarenakan Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut.

Dengan cara membujuk masyarakat Indonesia untuk ikut melawan pihak musuh, Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi-militer. Di antaranya ada Seinendan, Keibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, PETA, dan Heiho.

Organisasi tersebut dilatih sedemikian rupa untuk bisa menggunakan senjata, baris-berbaris, dan latihan militer lainnya. Salah satu organisasi, PETA, berkembang seiring dengan perubahan situasi Indonesia. Mula-mula, berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dampak di Bidang Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dapat dibilang mengalami kemajuan, yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan lagi serta dibentuknya sistem tahapan (SD, SMP, dan SMA).

Namun, tetap ada motivasi pemanfaatan masyarakat untuk bisa terlibat perang kala itu. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu baris-berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang.

Baca juga artikel terkait MASA PENDUDUKAN JEPANG atau tulisan menarik lainnya Yuda Prinada
(tirto.id - prd/isw)

Penulis: Yuda Prinada
Editor: Iswara N Raditya
Kontributor: Yuda Prinada

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Kebijakan Jepang di bidang ekonomi saat menduduki di Indonesia adalah pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu

1. Tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya.

2. Tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur).

Pembahasan

Hai teman-teman BrainlyLovers...!!! Sekarang kita akan membahas kebijakan Jepang pada saat menduduki Indonesia di bidang ekonomi.

Selamat belajar...!!!

Kebijakan Pemerintah Jepang pada saat menguasai Indonesia dalam bidang ekonomi adalah :

1. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.

2. Bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa (yang merupakan pusat perdagangan dunia).

3. Tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang diguanakan untuk pelumas mesin.

4. Tanah yang dikuasai pada masa pendudukan Belanda dijadikan sebagai perkebunan, sedangkan pada masa pendudukan pemerintah Jepang dirubah sebagai lahan pertanian.

5. Upaya peningkatan bahan pangan berupa beras dan jagung dengan jalan membuka lahan pertanian baru. Dalam upaya meningkatan jumlah bahan pangan, Jepang membentuk badan yang bernama Kantor Pengelolaan Pangan atau Shokuryo Konri Zimusyo.

6. Banyak prabrik gula yang ditutup

7. Di bukanya pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat oleh Jepang, tetapi semua pabrik tidak berjalan karena kekurangan suku cadang.

8. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.

9. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan.

10. Adanya pengerahan tenaga yakni Romusha. Mereka bekerja di tempat terbuka, seperti di lingkungan pembangunan basis pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya, Romusha hanya berada di Pulau Jawa karena jumlah penduduk yang padat. Di kota-kota sudah mulai membentuk barisan Romusha sebagai alat propaganda pemerintah Jepang. Mewajibkan desa-desa menyiapkan tenaga Romusha. Panitia untuk merekrut Romusha disebut Romukyokai.

11. Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang.