2 Apa sajakah kebijakan Daendels di bidang ekonomi saat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda?

Jakarta -

Sejak tahun 1808 hingga 1811 Nusantara dipimpin oleh seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Ia ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf untuk menguasai Jawa.

Table of Contents Show

Pertahanan dan Keamanan
Pemerintahan
Sosial dan Ekonomi
Kebijakan Daendels di Indonesia
Video yang berhubungan

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Di samping itu, ia juga bertugas memperkuat pertahan dan memperbaiki administrasi pemerintah Nusantara, terutama Jawa.

Melansir artikel artikel Academia.Edu berjudul Herman William Daendels adalah Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808, Daendels menyusun langkah-langkah strategis agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Langkah-langkah tersebut ia susun sesuai bidangnya.

Pertahanan dan Keamanan

Awalnya Daendels dikenal sebagai sosok pemuda yang demokratis. Akan tetapi Daendels berubah menjadi keji dan tidak manusiawi karena kegiatan pembangunan yang ia perintahkan.

Adapun kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yang dibuat Daendels guna mempertahankan tanah Jawa dari Inggris adalah:

Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru
Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang.
Membangun jalan raya Anyer-Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km.

Daendels bahkan menerapkan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah kerja rodi. Ia memerintahkan rakyat pribumi untuk bekerja membangun jalan tanpa mengenal waktu.

Pemerintahan

Daendels juga turun tangan di bidang pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan baru, termasuk mengubah tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Ia berupaya memperkuat posisinya di Nusantara dengan membuat beberapa kebijakan di antaranya:

Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal secara langsung.
Bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Walaupun begitu, para bupati masih memiliki beberapa hak feodal tertentu.
Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II dan membentuk pasukan bernama Legiun Mangkunegaran yang terdiri atas 1.150 prajurit.

Pasukan Legiun Mangkunegaran dibuat guna membantu pasukan Daendels apabila suatu saat terjadi perang.

Sosial dan Ekonomi

Sebagai orang yang berkuasa pada masa itu, Daendels diamanatkan untuk memperbaiki tanah Hindia.

Adapun kebijakan yang ia buat di bidang sosial dan ekonomi adalah:

Memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial
Meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak
Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional
Mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintah kolonial
Memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta

Dana yang Daendels kumpulkan akan digunakan untuk persiapan perang. Ia melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang banyak bagi pemerintah kolonial.

Namun di tengah kepemimpinannya, Daendels diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Jansens, sebagaimana tertulis dalam buku IPS Terpadu untuk SMP dan MTs Kelas VIII Semester 1 karya Y. Sri Pujiastuti dkk.

Simak Video "Melihat Patung Ikonik Daendels dan Pangeran Kornel di Sumedang"

[Gambas:Video 20detik]
(erd/erd)

Home » Sejarah » Kebijakan Daendels di Indonesia

Desember 11, 2020 1 min read

Herman Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dengan masa kekuasaan antara tahun 1808 – 1811. Daendels terkenal dengan sistem kerja paksanya (kerja rodi) di beberapa daerah di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Hasil dari kerja rodi tanpa di gaji dan diberi Imbalan di pulau Jawa adalah jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Adapun kebijakan Daendels selama di Indonesia adalah sebagai berikut.

Kebijakan Daendels di Indonesia

Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut adalah kebijakan pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia.

1. Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut:

Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan De Grote Postweg yang sering disebut dengan Jalan Daendels.
Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester Cornelis.
Membangun pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujungkulon (pembangunan ini dapat dikatakan tidak berhasil).
Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang Pribumi karena pada waktu ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi 18.000 orang.

2. Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daendels merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Meskipun demikian, para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

3. Kebijakan Daendels di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut:

Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta (melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon).

4. Kebijakan Daendels di Bidang Hukum dan Peradilan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang hukum dan peradilan adalah sebagai berikut:

Dalam bidang hukum, Daendels membentuk tiga jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.

5. Kebijakan Daendels di Bidang Sosial

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang sosial adalah sebagai berikut:

Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun Jalan Anyer–Panarukan.
Perbudakan dibiarkan berkembang.
Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos.

Pemerintahan Daendels selama tiga tahun dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi yang merajalela.

Baca juga: Kebijakan Raffles di Indonesia

Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kembali ke negaranya dan digantikan Jan Wilem Janssens. Nah, itulah artikel sejarah kali ini tentang penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia dan semoga bermanfaat.