100 perusahaan perdagangan komoditas teratas 2022

Oleh: Diah Y. Suradiredja

Tulisan ini adalah bagian dari artikel sebelumnya tentang isu Deforestrasi dan sisi permintaan komoditi ekspor Indonesia.  Tulisan ini tujuannya memberikan catatan pengingat pada Pemerintah, Pelaku Usaha dan publik tentang perilaku negara konsumen yang selalu menekan Indonesia dari sisi isu deforestrasi untuk komoditi strategis ekspor Indonesia.  Isu yang selalu menjadi performa buruk bagi Indonesia sebagai Negara yang memiliki Hutan Hujan Tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Analisis Komoditas Ekspor 2017 – 2021 untuk Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan lainnya, tercantum lima negara tujuan utama ekspor Indonesia pada tahun 2021 adalah Tiongkok sebesar US$ 53,8 miliar; Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 25,8 miliar; Jepang sebesar US$ 17,9 miliar; India sebesar US$ 13,3 miliar; dan Malaysia sebesar US$ 12,0 miliar. Secara keseluruhan, ekspor yang ditujukan ke negara-negara tersebut setara dengan 52,99% dari total nilai ekspor tahun 2021. Jika dilihat dari berat ekspornya, ekspor ke Amerika Serikat, Jepang, India dan Malaysia mengalami penurunan.[1]

Ekspor Komoditi Berbasis Lahan Indonesia ke AS

Salah satu komoditi ekspor Indonesia ke AS adalah Kopi, Minyak Kelapa Sawit, dan Furniture.  Data BPS menunjukan Negara tujuan utama ekspor komoditas kopi Indonesia pada tahun 2021 adalah AS dengan nilai ekspor sebesar US$ 194,8 juta atau setara dengan 22,93% dari total ekspor kopi Indonesia di tahun tersebut. Ekspor kopi ke AS mengalami penurunan nilai dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 3,75%.

Untuk produk Minyak Kelapa Sawit ke AS, kenaikan nilai ekspor minyak sawit tertinggi terjadi pada tahun 2021, sebesar 131,5% setara dengan US$ 1.816,8 juta dan berkontribusi sebesar 6,35% nilai terhadap total nilai ekspor komoditas minyak kelapa sawit. Dari sisi berat bersih, ekspor komoditas minyak kelapa sawit tahun 2021 ke AS mengalami kenaikan sebesar 45,96%.

Sedangkan untuk nilai ekspor furnitur ke AS dari tahun 2017 – 2021 cenderung meningkat. Ekspor furnitur dan barang anyaman dari bambu dan rotan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar US$ 560 juta. Sedangkan ekspor furniture mengalami peningkatan sebesar US$ 489 juta

Sumber: BPS, Tahun 2021

Deforestasi dan Pendekatan Sisi Permintaan di AS

Pada KTT tengan Iklim pada tahun 2021, Presiden AS Joe Biden, menyampaikan komitmen AS pada upaya global mengatasi perubahan iklim setelah empat tahun mengalami kemunduran kebijakan lingkungan di bawah pendahulunya Donald Trump. Biden ingin membangun infrastruktur penting untuk memproduksi dan menyebarkan teknologi bersih. Biden telah berbicara dengan para ahli dan melihat potensi untuk masa depan yang lebih sejahtera dan adil.

Fajar baru untuk aksi iklim AS di bawah Administrasi Presiden Biden dipahami secara luas. Prioritaskan iklim sebagai salah satu krisis teratas yang mengancam negara dan dunia, dan negara-negara bagian AS sebagai Executive Branch telah bergerak cepat dalam tindakan iklim dalam lingkupnya. Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Biden memperlihatkan lima aksi, yaitu (1) menyatakan AS bergabung kembali dengan Perjanjian Paris; (2)  mengumumkan an economy-wide net zero target  selambat-lambatnya pada tahun 2050; (3) meluncurkan Civilian Climate Corps baru sebagai bagian dari pemulihan COVID;  (4) mengadakan KTT Pemimpin Hari Bumi tentang Iklim; dan (5) menyampakan isu iklim menjadi prioritas di G7.  Meski begitu, jalur unilateral Administrative action on climate dianggap sebagai tindakan administratif  “sepihak” dibatasi oleh hukum dan otoritas yang ada. Mayoritas Mahkamah Agung AS yang konservatif kemungkinan akan menafsirkan otoritas semacam itu secara sempit sehingga kemungkinan unilateral Administrative action on climate akan ditentang.

Deforestasi tertulis besar dalam agenda iklim Biden. Pemerintah AS memprioritaskan diplomasi dan kemitraan berbasis kinerja. Saat menjadi Kandidat Presiden, pada tahun 2020, Biden berjanji bahwa jika terpilih, dia akan memobilisasi $20 miliar untuk membantu melindungi Amazon. Hal ini dibuktikan setelah terpilih, deforestasi menjadi prioritas utama dalam agenda diplomasi bilateral dengan Brasil menjelang KTT Iklim April 2021. Lalu AS dan Inggris bergabung dengan Jerman dan Norwegia untuk mendanai pengurangan deforestasi di Peru, dan pemerintah AS telah bermitra dengan Inggris, Norwegia, dan sektor swasta untuk memobilisasi pendanaan yurisdiksi REDD+ melalui koalisi The Lowering Emissions by Accelerating Forest (LEAF)[2], dalam acara Leaders Summit on Climate.

AS memiliki sejarah keterlibatan secara aktif dalam pada isu perdagangan yang mendorong kerusakan sosial dan lingkungan. Misalnya, dalam isu perdagangan kayu ilegal dengan Amandemen Lacey Act 2008, yakni pada tanggal 22 Mei 2008, Kongres AS mengesahkan sebuah undang-undang baru yang melarang perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan yang berasal dari sumber ilegal – termasuk kayu dan produk kayu. Pengaturan baru ini merupakan hasil amandemen atas ketentuan hukum yang berusia 100 tahun, yang bernama Lacey Act (Undang-Undang Lacey), sesuai dengan nama seorang anggota Kongres yang pertama kali mendukungnya. Walau Lacey Act tersebut telah lama menjadi salah satu alat paling ampuh bagi berbagai institusi AS dalam penegakkan atas kejahatan terhadap satwa liar, potensinya untuk memerangi pembalakan ilegal (illegal logging) dimulai melalui regulasi ini.

Lacey Act telah menjadi preseden dalam perdagangan global untuk tumbuhan dan produk dari tumbuhan, yang mengakui dan mendukung upaya negara-negara lain dalam mengatur sumberdaya alamnya sendiri dan memberikan dorongan yang kuat bagi perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan komoditas-komoditas dari tumbuhan untuk melakukan hal yang sama. Perangkat AS yang bergerak seperti Department of the Interior’s Fish and Wildlife Service (FWS) AS, dengan keahliannya melakukan investigasi kasus-kasus impor dan penyelundupan satwa liar; juga Department of Agriculture’s Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) AS yang mempunyai tanggung jawab terhadap importasi tumbuhan, berperan penting dalam memproses laporan-laporan deklarasi dan melakukan investigasi atas kasus-kasus impor kayu illegal; dan Department of Homeland Security, yang mengontrol bea cukai AS dan mengawasi perbatasan-perbatasan melalui Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan (Customs and Border Protection).

Administrasi baru era Biden mendukung mengeksplorasi arah baru dan alat-alat baru yang tersedia untuk cabang eksekutif. Misalnya, Perwakilan Dagang AS yang baru Katherine Tai memberikan pidato pada bulan April 2022 menguraikan visi luas dan baru (untuk AS) dalam menggunakan kebijakan perdagangan untuk memajukan tujuan iklim dan lingkungan. Pemerintahan Biden juga memprioritasjan ekonomi domestik dan pekerjaan di atas liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, ini menunjukkan potensi pembukaan untuk langkah-langkah perdagangan  dari sisi permintaan pada deforestasi. 

Impor komoditas pertanian ke AS dari kawasan yang berisiko terhadap hutan

AS sendiri adalah produsen kedelai, sapi, dan produk kayu global, sehingga umumnya hanya mengimpor sebagian kecil dari komoditas yang menurut mereka berisiko deforestasi seperti Indonesia dan Malaysia untuk minyak sawit masing-masing kurang dari 4% dan 3%.  Mereka tidak impor Kedelai Brasil, dan daging sapi dari Brasil relatif sedikit (namun meningkat). Secara global untuk kakao, kopi, dan karet yang berisiko terhadap hutan, AS secara langsung mengimpor sekitar 12% dari ekspor biji kakao Pantai Gading dan Ghana pada tahun 2019; kopi Brasil dan Kolombia masing 20% dan 44% ; dan 22% ekspor karet alam Indonesia. tercatat, total impor komoditas berisiko hutan melebihi $3 miliar per tahun.

Ceritanya sangat berbeda untuk produk berisiko deforestasi seperti barang kulit, ban, dan cokelat, yang diimpor AS dari negara-negara pengolah yang sangat terpapar risiko deforestasi dalam sumber bahan baku mereka.  AS masing-masing mengimpor barang kulit senilai $6,5, $2,6 dan $2,5 miliar dari China, Vietnam, dan Italia. Hal ini juga berlaku untuk impor ban China senilai $2,5 miliar; $1,6 dan $1,4 miliar ban dan cokelat Kanada masing-masing; dan hampir $600 juta cokelat UE. Dalam hal produk risiko deforestasi sekunder ini, impor AS melebihi $20 miliar. (semua data dalam dua paragraf ini adalah untuk 2019, berdasarkan analisis data UN COMTRADE oleh Badan Investigasi Lingkungan).

Tindakan Kebijakan Sisi Permintaan untuk Deforestasi.

Menurut Michael Wolosin (Forest Trend, 2021) perhatian publik dan media terhadap masalah deforestasi di luar negeri sangat minim dan umumnya terbatas pada komunitas dan outlet berhaluan kiri di AS. Kemajuan kebijakan tentang deforestasi menjadi paling signifikan ketika ditangani sebagai bagian dari agenda kebijakan yang lebih besar. Menurutnya, dalam upaya kebijakan internasional AS saat ini, iklim adalah motivator prioritas tertinggi untuk mengatasi deforestasi, termasuk keanekaragaman hayati dan kejahatan terhadap satwa liar.

Namun tanda-tanda paling harus diwaspadai dari tindakan sisi permintaan AS yang signifikan, terhadap deforestasi di tingkat Federal, datang dari Kongres dalam bentuk rancangan undang-undang yang dipelopori oleh Senator Brian Schatz (D-Hawaii) dan Perwakilan Earl Blumenauer (D- Oregon) California dan New York yang mempertimbangkan tindakan tingkat negara bagian dalam sesi legislatif baru-baru ini.

Rancangan undang-undang Schatz/Blumenauer memiliki empat elemen inti: 1) larangan mengimpor komoditas berisiko deforestasi tertutup yang diproduksi di lahan yang dideforestasi secara ilegal, menurut hukum negara asal atau setempat; 2) peningkatan ketertelusuran/kewajiban uji tuntas terkait dengan persyaratan deklarasi baru untuk importir; 3) bekerja dengan negara-negara yang berkomitmen untuk menghapus deforestasi ilegal; dan 4) preferensi pengadaan federal untuk kontraktor bebas deforestasi. Yang ketiga sedang menjalani revisi, kemungkinan akan bergeser dari kemitraan seperti VPA FLEGT Eropa (dengan negosiasi bilateral formal) ke pendekatan penilaian risiko yang ditambah dengan dukungan untuk pengurangan risiko oleh mitra dagang.

Larangan impor komoditas pertanian yang bersumber dari lahan yang dibuka secara ilegal adalah inti dari RUU tersebut, dan dalam banyak hal serupa dengan amandemen Lacey Act 2008 yang melarang impor kayu ilegal. Instansi Pemerintah AS akan memberikan panduan peraturan yang mencantumkan komoditas dan produk yang tercakup, dengan daftar awal yang ditentukan dalam undang-undang untuk memasukkan minyak sawit, kedelai, sapi, karet, pulp, dan kakao. Deklarasi yang dipersyaratkan kelas produk oleh HS kode yang sebagian besar terdiri dari komoditas tertutup.

Pembaruan setiap tahun akan dilakukan pada daftar produk akan bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas tagihan (bill) sambil memperhitungkan beban administrasi ketika mempertimbangkan produk dengan jumlah komoditas yang semakin berkurang. Proses regulasi juga akan menetapkan dan memperbarui daftar negara berisiko tinggi secara berkala. Importir yang terdaftar di AS akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasokan mereka legal – dengan risiko hukuman perdata dan pidana jika tidak – dan akan diminta untuk memberikan deklarasi impor yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan “kehati-hatian yang wajar (reasonable care)” dalam penentuan tersebut. Importir komoditas yang terdaftar dari negara berisiko tinggi perlu memberikan informasi yang menunjukkan keterlacakan penuh dari rantai pasokan mereka dan bukti bahwa asal geografis tidak tunduk pada deforestasi ilegal.

Hal yang menarik pada RUU tersebut adalah “hanya akan berlaku untuk lahan yang terdeforestasi setelah RUU tersebut diundangkan”[3] (jadi bukan berdasarkan tahun sejarah atau baseline, seperti yang di berlakukan di Uni Eropa), dengan berbagai tindakan yang diperlukan secara bertahap selama lebih dari dua tahun.  Ini memperlihatkan adanya keraguan negara-negara bagian AS untuk menurunkan kebijakan Biden pada regulasi penyediaan barang (Procurement Policy).

Sources and Links:

1. G7 Leader’s Statement announcing the 2030 Nature Compact
2. USTR Katherine Tai April 15 Speech on Greening US Trade Policy and Coverage Hope and Failure of Brazil-US negotiations on deforestation
3. Schatz/Blumenauer Bill: Sen Schatz – Deforestation can’t be stopped by voluntary action alone CBS Article about Schatz/Blumenauer
4. Anna Kaplan Press Release NRDC Blog on Industry Opposition.

[1] Badan Pusat Statistik, Analisis Komoditas Ekspor 2017 – 2021 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan lainnya, Hlm. 9

[2] Koalisi ini adalah sebuah inisiatif yang ambisius antara sektor publik dan swasta yang dirancang untuk mengakselerasi aksi iklim , dengan menyediakan mekanisme pembiayaan berbasis hasil bagi negara – negara yang berkomitmen untuk melestarikan hutan tropisnya.

[3] Tertulis “The bill would only apply to land deforestated after the Bill is enacted – not to any historical year or baseline – with various required actions phasing in over two years”.

Komoditas unggulan Indonesia apa saja?

Apa hasil komoditas ekspor terbesar di Indonesia?

Perusahaan pialang apa saja?

Komoditas apa yang paling banyak dihasilkan di Indonesia?

Srivedant Kar, Forum Ekonomi Dunia, +41795115436,

• Tiga belas dari perusahaan perdagangan dan pemrosesan pertanian global terbesar di dunia mengeluarkan pernyataan bersama dan komitmen terhadap tindakan iklim
• Perusahaan mengelola volume perdagangan global yang besar dalam komoditas pertanian utama, termasuk lebih dari setengah ekspor kedelai Brasil dan perdagangan minyak sawit global.
• Pengumuman ini datang setelah pertemuan meja bundar pada bulan Oktober, didukung oleh Forum Ekonomi Dunia dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD)World Economic Forum and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
• Temukan informasi lebih lanjut tentang komitmen ini di sini.

Glasgow, Inggris, 2 November 2021 -

Tiga belas dari perusahaan perdagangan dan pemrosesan pertanian global terbesar di dunia telah mengeluarkan pernyataan bersama yang berkomitmen pada peta jalan sektoral oleh COP27 untuk meningkatkan aksi rantai pasokan yang konsisten dengan jalur 1,5 ° C.

Perusahaan-ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, Cofco International, Golden Agri-Sources, JBS, Louis Dreyfus Company, Marfig, Olam Group, Olam Food Bahan (OF), Viterra dan Wilmar-mengelola volume perdagangan global yang besar dalam komoditas pertanian utama pertanian utama pertanian utama utama pertanian utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama utama , termasuk lebih dari setengah ekspor kedelai Brasil dan perdagangan minyak sawit global.

Pernyataan itu, diumumkan pada KTT Pemimpin Dunia tentang hutan dan penggunaan lahan di COP26, menandakan komitmen untuk mengambil tindakan kolektif yang mendesak untuk memasukkan pemangku kepentingan utama lainnya dalam rantai pasokan mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi pada skala untuk kemajuan lebih lanjut dalam menghilangkan deforestasi yang digerakkan oleh komoditas dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim memperkirakan bahwa 23% emisi GRK global dikaitkan dengan penggunaan lahan, termasuk 11% emisi GRK global dari deforestasi dan konversi ekosistem alami. Komitmen dari perusahaan -perusahaan ini dibangun berdasarkan inisiatif yang ada untuk menentukan jalur untuk memenuhi target 1,5 ° C, bekerja dengan aktor dan pemerintah rantai pasokan lainnya. Kolaborasi ini akan fokus pada cara meningkatkan dukungan dan insentif bagi petani kecil dan petani, meningkatkan keterlacakan untuk pemasok tidak langsung, dan emisi Lacak Lintasan 3 yang lebih baik.

Pernyataan bersama datang setelah pertemuan meja bundar pada bulan Oktober yang diadakan oleh utusan presiden khusus AS untuk iklim John Kerry dan Sekretaris Negara Inggris untuk Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri (BEIS) Kwasi Kwarteng, yang didukung oleh Aliansi Hutan Tropis yang diselenggarakan oleh THE Forum Ekonomi Dunia dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kolaborasi berkelanjutan yang terus berlanjut ke COP27 akan didukung oleh para aktor ini.

Bersamaan dengan pengumuman dari tiga belas perusahaan ini, sebuah pernyataan bersama dari 28 pemerintah akan diumumkan di COP26 melalui hutan, pertanian, dan perdagangan komoditas (fakta) peta jalan dialog untuk bertindak. Pernyataan bersama ini menyerukan pemerintah untuk meningkatkan perdagangan pertanian yang berkelanjutan sambil melindungi hutan dan ekosistem kritis lainnya.

Bukti terbaru menunjukkan bahwa tidak ada jalur menuju target 1,5 ° C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris tanpa menghentikan kehilangan hutan dan meningkatkan mata pencaharian produsen. Pernyataan bersama menandakan pengakuan atas peran penting yang dimainkan oleh bisnis yang bekerja dalam komoditas pertanian.

Utusan Khusus untuk Sekretaris Perubahan Iklim John Kerry, pemerintah AS mengatakan: “Menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan pertanian global sangat penting untuk mencapai emisi net-nol pada tahun 2050 dan membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius. Pernyataan bersama dari perusahaan perdagangan pertanian terkemuka ini adalah contoh hebat dari kekuatan pasar untuk mengakhiri deforestasi dan mendorong aksi iklim. Kami menantikan pekerjaan yang sulit tetapi perlu untuk membantu memberikan peta jalan konkret untuk mencapai tujuan ambisius perusahaan oleh COP27. " said: “Eliminating deforestation from global agricultural supply chains is critical to achieving net-zero emissions by 2050 and limiting warming to 1.5 degrees Celsius. This joint statement from leading agricultural trading companies is a terrific example of the power of markets to end deforestation and drive climate action. We look forward to the hard but necessary work to help deliver a concrete roadmap for achieving the companies’ ambitious goal by COP27.”

Sekretaris Bisnis dan Energi Inggris Kwasi Kwarteng mengatakan: “Perusahaan pertanian sudah memainkan peran penting dalam mendorong inovasi untuk memberi makan lebih banyak orang di seluruh dunia sambil menggunakan lebih sedikit lahan. Sangat penting bahwa bisnis terus bekerja dengan pemerintah dan petani untuk mengidentifikasi solusi praktis untuk melindungi planet kita. Dengan KTT COP26 PBB di Glasgow sedang berlangsung, sangat fantastis untuk melihat beberapa perusahaan perdagangan pertanian terbesar di dunia yang bekerja bersama untuk memotong emisi mereka tepat di seberang rantai pasokan, membantu memastikan kami menjaga target 1,5 derajat dalam jangkauan. "said: “Agricultural companies are already playing an important role in driving innovation to feed more people across the world while using less land. It’s vital that businesses continue working with governments and farmers to identify practical solutions to protecting our planet. With the UN COP26 summit in Glasgow underway, it’s fantastic to see some of the world’s largest agricultural trading companies working together to cut their emissions right across the supply chain, helping to ensure we keep the 1.5 degrees target in reach.”

Borge Brende, Presiden, Forum Ekonomi Dunia mengatakan: "Pernyataan bersama ini menunjukkan ambisi perusahaan -perusahaan ini untuk membuat sprint ke COP27, dan untuk meningkatkan kontribusi dari sektor pertanian dan penggunaan lahan menuju lintasan 1,5 ° C." said: “This joint statement demonstrates the ambition of these companies to make a sprint to COP27, and to step up the contribution from the agricultural and land use sector towards a 1.5°C trajectory.”

Kutipan dari perusahaan

Judiney Carvalho, CEO Amaggi mengatakan: "Setelah mengakui peran kami sebagai salah satu pemain agribisnis utama dunia, kami baru-baru ini mengumumkan target ESG baru serta komitmen baru 'terhadap rantai butiran bebas dan konversi', dengan ambisi yang terkait dengan Hutan, iklim, etika, tata kelola, dan hak asasi manusia. Kami bergabung dengan Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTI) melalui ambisi bisnis untuk kampanye 1,5 ° C dan menjadi bagian dalam perlombaan PBB ke Gerakan Nol, membuat Amaggi menonjol sebagai perusahaan biji -bijian Brasil pertama yang mengejar ambisi semacam itu. " said: “Having recognized our role as one of the world's major agribusiness players, we recently announced new ESG targets as well as the new commitment 'Towards a Deforestation- and Conversion-Free Grain Chain', with ambitions related to forests, climate, ethics, governance, and human rights. We joined the Science Based Targets initiative (SBTi) through the Business Ambition for 1.5°C Campaign and became part in the UN's Race to Zero Movement, making AMAGGI stand out as the first Brazilian grain company to pursue such ambition.”

Gilberto Tomazoni, CEO JBS mengatakan: “JBS didedikasikan untuk mencapai komitmennya: Net Zero pada tahun 2040. Tetapi tidak hanya itu. Kami akan bekerja bersama -sama dengan petani kecil untuk mendukung mereka pada revolusi hijau baru ini. Dalam perlombaan ini, tidak ada pemenang tunggal: baik semua orang kalah atau seluruh kemanusiaan menang. Dengan menyatukan semua, kami yakin bahwa bisnis dapat menjadi agen transformasi. ” said: “JBS is dedicated to achieving its commitment: net zero by 2040. But not only that. We will work in tandem with smallholders in order to support them on this new green revolution. In this race, there’s no single winner: either everyone loses or the whole of humanity wins. By uniting all, we are confident that business can be an agent of transformation.”

Sunny Verghese, Direktur Eksekutif, Co-Founder dan CEO Group Olam Group mengatakan: “Sekarang lebih dari sebelumnya, sangat penting untuk mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan alam, orang, dan masyarakat kita. Pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah pilihan biner. Mengatasi perubahan iklim, deforestasi dan pelestarian sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari peningkatan mata pencaharian petani, memperkuat kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan dan kemakmuran di masyarakat pedesaan. Datang bersama untuk mengambil tindakan kolektif akan memungkinkan kita membangun kemajuan kita untuk melindungi hutan dan lanskap, dan memajukan keterlacakan dalam rantai pasokan, untuk memperkuat dan mempercepat tindakan untuk memerangi tantangan lingkungan global terbesar yang kita hadapi. "said: “Now more than ever, it is vital to take action to protect our natural environment, people and communities. Sustainable development and economic growth is not a binary choice. Addressing climate change, deforestation and conserving natural resources cannot be dissociated from improving farmer livelihoods, strengthening health, water and sanitation, education and prosperity in rural communities. Coming together to take collective action will enable us to build on our progress to protect forests and landscapes, and advance traceability in supply chains, in order to strengthen and accelerate action to combat the largest global environmental challenges we face.”

Kuok Khoon Hong, Ketua & CEO Wilmar mengatakan: “Sebagai agri-bisnis terkemuka di Asia, Wilmar mengakui peran penting yang kami mainkan dalam mengubah industri untuk menjadi lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan komitmen baru ini, yang dibangun berdasarkan komitmen NDPE kami, Wilmar saat ini sedang bersiap untuk menyelaraskan tujuan iklim kami dengan jalur 1,5 ° C oleh COP27. Kami menyerukan kepada pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan untuk mengejar penyelarasan pendekatan dalam upaya ini dan untuk membuat keputusan yang akan membantu kami mengambil tindakan kolektif yang efektif terhadap perubahan iklim. ” said: “As a leading agri-business in Asia, Wilmar recognizes the critical role we play in transforming the industry towards becoming more sustainable and responsible. With this new commitment, which builds upon our NDPE commitments, Wilmar is currently preparing to align our climate goals with a 1.5°C pathway by COP27. We call on governments, businesses and stakeholders to pursue approach-alignment in these efforts and to make decisions that will help us take effective collective action on climate change.”

Diane Holdorf, Wakil Presiden Eksekutif, Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan mengatakan: “Perusahaan komoditas pertanian mengakui peran penting yang mereka mainkan dalam mencapai nol bersih, sistem pangan yang positif dan adil. Pernyataan bersama ini, membangun komitmen bersama untuk menghentikan kehilangan hutan, menunjukkan momentum di sektor ini untuk memberikan peta jalan sektor untuk tindakan yang konsisten dengan jalur 1,5 C. WBCSD memuji kepemimpinan ini dan sepenuhnya mendukung perusahaan -perusahaan ini untuk memberikan kemajuan lebih lanjut oleh COP27. ” said: “Agricultural commodity companies recognize the critical role they play in achieving a net zero, nature positive, equitable food system. This joint statement, building on shared commitments to halt forest loss, demonstrates momentum in the sector to deliver a sector roadmap for action consistent with a 1.5 C pathway. WBCSD applauds this leadership and fully supports these companies to deliver further progress by COP27.”

Marcos Molina, ketua Marfrig mengatakan, “Kami benar -benar berkomitmen untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan, akibatnya, untuk mitigasi risiko perubahan iklim. Marfrig adalah pelopor, di segmen protein hewani, untuk memasukkan pemantauan rantai pasokan dan pengurangan emisi gas metana dalam tujuannya terkait dengan ruang lingkup 3. Komitmen publik kami adalah memiliki rantai produksi bebas deforestasi 100% pada tahun 2030. Tetapi, lebih banyak Daripada melacak dan mengumumkan tujuan, Marfrig mengambil rencananya dari lapangan, dengan membangun kemitraan yang memasukkan kembali produsen, memastikan produksi yang benar -benar berkelanjutan. ”said, “We are absolutely committed to contributing to the reduction of greenhouse gas emissions and, consequently, to the mitigation of climate change risks. Marfrig was a pioneer, in the animal protein segment, to include supply chain monitoring and reduction of methane gas emissions in its goals related to scope 3. Our public commitment is to have a 100% deforestation-free production chain by 2030. But, more than tracing and announcing goals, Marfrig is taking its plans off the ground, by establishing partnerships that reinsert producers, ensuring a truly sustainable production.”

TFA adalah jaringan yang menyatukan mitra di sekitar tujuan umum menerapkan solusi untuk mengatasi deforestasi yang dihasilkan dari kegiatan komersial di kawasan hutan tropis. Dipandu oleh Forum Ekonomi Dunia, TFA bekerja dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, seperti masyarakat adat dan organisasi internasional, untuk mengkonsolidasikan kemitraan berdampak tinggi yang berfokus pada pengurangan deforestasi dan menciptakan masa depan yang positif bagi hutan. Jaringan TFA, melalui mitra -mitranya, mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan solusi, menyatukan para ahli dari seluruh dunia untuk mengubah ide menjadi tindakan yang efektif di Amerika Latin, Afrika, Cina, dan Asia Tenggara.

Catatan untuk editor

Ikuti forum di Twitter melalui @wef

@Davos | Instagram | LinkedIn | Tiktok | Weibo | Podcast

Menjadi Penggemar Forum di Facebook

Pelajari tentang dampak forum

Berlangganan siaran dan podcast berita forum

Forum Ekonomi Dunia, berkomitmen untuk meningkatkan keadaan dunia, adalah organisasi internasional untuk kerja sama publik-swasta. Forum ini melibatkan politik, bisnis, dan pemimpin masyarakat lainnya untuk membentuk agenda global, regional dan industri. (www.weforum.org).

Semua pendapat yang diungkapkan adalah pendapat penulis. World Economic Forum Blog adalah platform independen dan netral yang didedikasikan untuk menghasilkan debat di sekitar topik -topik utama yang membentuk agenda global, regional dan industri.

Perusahaan mana yang terbaik untuk perdagangan komoditas?

Siapa pedagang komoditas terkaya?

Apa 3 komoditas teratas?

Komoditas mana yang paling banyak diperdagangkan?